Pinjol dan Moral Hazard

104
ilustrasi. (jawapos.com)

Oleh : Two Efly, Wartawan Ekonomi

Eee Panjul, eh Pinjol (Pinjaman Online). Bisnis di bidang keuangan ini membuat “geger”. Tak tanggung-tanggung orang Nomor 1 di Indonesia pun ikut “meradang”. Presiden marah, kenapa ini terjadi? Dimana pengawasannya?

Kini lembaga terkait dibuatnya “karintang puntang” (kelabakan). Lembaga dan petinggi negara pun dibuat sibuk olehnya. Ada yang melontar statement, “tak usah bayar” Kan Pinjolnya abal-abal alias ilegal. Penulis melihat itu taklah solusi. Terlepaslah abal-abal atau tidak. Satu hal yang pasti nasabah sudah menikmati hak dan nasabah pun mesti menunaikan kewajibannya. Jangan biarkan statement itu menjadi Moral Hazard untuk menggugurkan sebuah kewajiban.

Secara operandi Pinjol memang perlu dikaji ulang. Cara mereka membidik pasar dan cara mereka mengkolektif kewajiban sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Kelayakan dan Kepatutan. Kerja sama yang diawali dengan baik-baik saja dalam perjalanannya berubah menjadi “petaka”. Asal uang yang dipinjamkan bisa kembali, Pinjol melakukan penagihan dengan berbagai cara. Mulai dari melibatkan kolektor yang katanya profesional, “meneror” nasabah, keluarga nasabah, teman nasabah.

Sederetan nama yang dijadikan referensi saat mengajukan aplikasi dihunting dan diburunya. Ujung akhirnya karakter nasabah “dibunuh”. Nasabah merasa terpojok dan dipermalukan. Bagi nasabah yang tipis telinga menjadi putus asa. Tak sedikit yang mengambil jalan pintas. Lihatlah informasinya di media. Ada yang sampai bunuh diri, resign dari tempat bekerja karena rasa malu yang tak terkira.

Kalau kita bicara Pinjol, maka kita harus evaluasi regulasi dan tarik ke belakang. Pinjol tidaklah muncul kemarin sore. Pinjol sudah ada hampir 10 tahun yang lalu. Baik yang berizin ataupun yang abal-abal. Mereka muncul karena kebutuhan pasar. Pasar membutuhkan layanan kredit, cepat dan tak berbelit-belit. Ajukan sekarang dan kalau bisa dalam hitungan jam sudah bisa dicairkan.

Dalam operasionalnya Pinjol pun juga melenceng. Buktinya, rate yang diberlakukan jauh lebih tinggi dari rate pasar. Kata orang, “bunga berbunga lah”. Realita di lapangan ini jauh lebih “mencekik” dibandingkan Rentenir. Saking besarnya bunga, bisa jadi tertagih 50 persen saja dari total kredit yang dicairkan, Pinjolnya sudah dapat margin tebal.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi Pinjol ini di pasar berkembang dengan pesat. Pinjol ini sangat agresif dan masif. Jaringan bisnis dan jumlah nasabahnya terus menumpuk dan menggunung. Nilai transaksi dan bentuk kredit yang disalurkan pun tak tanggung tanggung. Hingga Agustus 2021 saja tercatat sebanyak Rp249,93 Triliun dana sudah disalurkan. Dari sisi jumlah badan usaha, sampai Agustus 2021 tercatat sebanyak 106 Pinjol yang berizin. Lebih dahsyatnya jumlah nasabahnya sudah mencapai 68,4 juta (dikutip dari www.infobank.com). Artinya sudah lebih dari 25 persen jumlah penduduk Indonesia.

OJK dan Manusia Super Hero

Sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawas lembaga keuangan. Baik lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Tidak seperti pengawasan di masa lalu yang terbagi ke sejumlah lembaga.

Penggabungan tugas pengawasan ini sangatlah bagus. Sebab, antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan sudah pasti berkaitan. Artinya, penggabungan fungsi pengawasan ini jelas lebih memudahkan dan menguntungkan. Pelayanan satu atap kata orang pintar, one stop service kata anak milenial, he he he.

Pinjol termasuk satu di antara lembaga keuangan non bank. Dengan jumlah yang terus bertambah karena dibukanya kran perizinan oleh negara, Pinjol terus tumbuh bak jamur di musim hujan. Ada yang memiliki izin dan tak sedikit pula yang tak memiliki izin. Pinjol yang memiliki izin resmi gencar di pasar formal. Mereka memanfaatkan semua fasilitas untuk bersosialisasi dan membidik pasar termasuk media sosial. Sementara Pinjol tak berizin melakukan operasi senyap melalui layanan privat. Sebagian Medsos juga digunakan seperti WhatsApp, Short Messages System, Instagram, Tweeter serta sejumlah Medsos lainnya.

Secara kuantitas besaran nilai pinjaman dari Pinjol memang kecil dibandingkan total kredit perbankan. Meskipun begitu, kita juga mesti ingat, masif dan agresifnya Pinjol tak tertutup kemungkinan kelak akan mengakumulasi menjadi nilai yang besar. Kata orang bijak, ”Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”.

Satu dasa warsa keberadaan OJK musti menjadikan ini perhatian lebih. Re-orientasikan-lah fungsi dan bidang Pengawasan OJK. Ingat, OJK itu bukan Manusia Hero seperti Spiderman yang mampu menyelamatkan Amerika seperti dalam film fiksi. OJK bukanlah lembaga “Setengah Dewa” yang dapat dengan mudah memantau segala transaksi lembaga keuangan di belahan nusantara yang luas ini.

Baca Juga:  SIMNag: Optimalisasi Digitalisasi Pemerintahan Nagari

Kembalikan fungsi OJK itu dalam pengawasan perbankan, usaha pembiayaan, bursa saham dan perasuransian saja. Maaf, Pinjol atau Fintech sebaiknya dikaji ulang saja. Lihatlah realita, kehadiran Pinjol terutama yang abal-abal itu lebih banyak mudaratnya. Di lapangan mereka berubah dari “ayunan” menjadi “gantungan”. Nikmat dan kemudahan sesaat di awal berubah menjadi “musibah” di ujung jalan.

Terlalu berat kerja OJK itu saat ini. Untuk mengawasi lembaga keuangan perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan saja, OJK sudah kewalahan karena keterbatasan sumberdaya. Padahal Perbankan, lembaga keuangan non bank tadi lebih jelas dan terukur indikator pengawasannya.

Satu lagi kita mesti ingat, kondisi ekonomi bangsa saat ini tidaklah baik-baik saja. Ekonomi kita lagi berat-beratnya. Pertandanya sangatlah jelas. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan beragam Trigger dan stimulasi. Contoh saja relaksasi yang diperpanjang sampai Maret 2023. Itu jelas sebuah kebijakan. Apakah itu Discresing Windows atau kemudahan terserahlah menilainya seperti apa. Satu hal yang pasti OJK ingin menjaga agar lembaga keuangan tidak terdampak parah akibat dampak luncuran Pandemi Covid-19 ini.

Begitu juga dunia asuransi. Lembaga pelindung bagi nasabah dari risiko itu kini juga mulai menghadapi “masalah”. Penulis tak ingin menyebut asuransi apa. Bak balon udara terpapar panas, satu per satu mulai “meletus”. Kerugiannya juga tak tanggung-tanggung. Bukalah mata dan tajamkan telinga  maka kita akan bisa melihat dan merasakannya.

Dua sektor itu saja sudah tampak jelas “ranumnya” masalah. Jangan ditambah lagi dengan beban kerja yang sulit untuk mengawasinya. Kini dalam momentum satu dasawarsa Otoritas Jasa Keuangan re-evaluasi dan re-orientasikanlah ruang tak dan tanggung jawabnya. OJK khususkan untuk mengawasi bisnis yang jelas-jelas sajalah.

Melalui tulisan ini penulis juga ingin mengingatkan kita semua. Ujian sesungguhnya terhadap OJK bukanlah saat ini dalam mempertahankan eksistensinya. Ibaratkan kapas, jatuhnya perlahan dan menanjaknya juga akan lama. Begitu juga perekonomian bangsa. Jatuhnya tidak instan dan pulihnya juga perlahan-lahan. Dampak Covid-19 barulah akan kita rasakan di sektor keuangan dalam rentang tiga sampai lima tahun ke depan.

Di sinilah titik ujian utama OJK sebenarnya. Jika lembaga keuangan masih mampu tumbuh atau bertahan maka keberadaan OJK dapat dirasakan penting. Sebaliknya bila dalam tiga sampai lima tahun ke depan kondisinya berbeda maka keberadaan OJK bisa jadi akan dikaji ulang.

SDM dan Teknologi

Sesuai dengan tupoksi utamanya, OJK adalah lembaga yang ditunjuk negara mengawasi jalannya lembaga keuangan. Untuk mengawasi itu dibutuhkan personil yang mumpuni. Tegasnya, SDM adalah “amunisi” utama. Baik dalam mengawasi ataupun dalam menghasilkan regulasi.

Tak mudah mewujudkan dan melahirkan seorang pengawas lembaga keuangan yang andal. Sudah pasti sulit menciptakan seorang pengawas lembaga keuangan cakap dan terampil. Semuanya membutuhkan Input yang bagus dan membutuhkan waktu serta proses.

Walau sulit tapi OJK wajib memiliki itu. OJK sudah pasti membutuh sederetan Sumberdaya manusia yang bisa dengan cepat dan tepat melakukan “diagnosa”. OJK membutuhkan “dokter-dokter” keuangan yang dengan cepat meracik “resep-resep” demi perbaikan kinerja lembaga keuangan sesuai regulasi yang ada.

Demi eksistensi dan berjalan fungsi utama tersebut maka OJK harus konsisten melakukan rekrutmen personil. OJK harus konsisten melalukan pendidikan dan pelatihan. Mungkin untuk hal ini OJK bisa belajar dengan Bank Indonesia (BI) selaku “Inangnya” di masa lalu.

Hal sama juga harus dilakukan OJK bidang Teknologi dan Informasi. OJK juga harus memacu diri. Fakta menunjukkan kemajuan teknologi sudah mengubah dunia. Konsep dan cara-cara kerja konvensional saat ini tak lagi diperlukan. Dunia hari ini sudah berada “di ujung jari” manusia. Mau dibawa kemana dan mau diperlakukan seperti apa dunia ini, dengan mudah teknologi bisa melakukannya. Lihatlah produk dan layanan lembaga keuangan saat ini. Kemudahan layanan teknologi telah “memindahkan” sebagian tugas lembaga keuangan ke tangan nasabah. Sebut sajalah Mobile Banking, Internet Banking atau sederet layanan jasa lainnya.

Sebagai lembaga pengawas OJK harus berada beberapa langkah di depan lembaga keuangan. Jangan sampai pula OJK Teknologi pengawasannya berada di belakang teknologi lembaga keuangan yang diawasi.

Mungkin tulisan ini lebih bernuansa autokritik. Ibaratkan obat, rasanya pastilah pahit. Namun yakinlah justeru rasa pahit itulah kelak yang menghilangkan rasa sakit. Selamat satu dasawarsa, semoga kehadiran OJK bisa selamanya dalam mengawal ekonomi bangsa. (***)