Mendorong Keterbukaan Informasi di Sumbar

14
Asrinaldi A Dosen FISIP Unand

Saya berkesempatan menjadi panelis dalam menilai Keterbukaan Informasi Publik di badan publik Sumbar bersama dengan Komisi Informasi (KI) Sumbar pada 25 November lalu. Sayangnya, badan publik yang masuk nominatif dari tahun ke tahun itu-itu saja.

Begitu informasi dari Bung Adrian Tuswandi dan Bung Arif Yumardi yang juga menjadi panelis dari unsur KI Sumbar. Tentu ini sangat disayangkan karena keterbukaan informasi ini sudah menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh badan publik, terutama pemerintah daerah.

Tidak semua badan publik yang menyadari realita ini dan menganggap keterbukaan publik adalah sesuatu yang bisa dicari sendiri. Akibat dari persepsi ini, terbukti hasil penilaian dan evaluasi Komisi Informasi RI tahun 2020 tidak memasukan Provinsi Sumbar ke dalam kategori badan publik yang informatif.

Justru Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang masuk ke peringkat lima dengan nilai 96,73 poin yang masuk kategori informatif. Sementara Provinsi Sumbar mendapat nilai 76,55 poin yang masuk pada kategori cukup informatif. Ini berarti keterbukaan informasi badan publik di adalah rendah.

Rendahnya keterbukaan informasi publik di Sumbar ini patut dipertanyakan. Sebab negeri yang dikenal dengan demokrasi deliberatif dengan informasi menjadi subjek diskusi untuk digunakan maota lapau justru tidak disediakan informasi yang baik.

Dapat dibayangkan kalau kondisi ini dibiarkan, tentu apa yang diotakan oleh publik di lapau bisa jadi adalah informasi hoaks dan berita bohong. Jika ini ditelan mentah-mentah akan menjadi kontraproduktif dengan keinginan pemerintah menjadikan informasi sebagai asas berpartisipasi.

Bukankah diterbitkannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan?
Harapan di Nagari

Walaupun begitu, ada sisi lain yang memberi harapan dalam penilaian terhadap keterbukaan informasi di level pemerintahan terendah ini, yaitu masuknya nagari-nagari baru yang kreatif dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik.

Nagari-nagari tersebut sangat jelas memiliki komitmen, kolaborasi dan inovasi yang baik terhadap keterbukaan melebihi badan publik yang ada di perkotaan. Bahkan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dari Kabupaten Limapuluh Kota masuk nominasi ini tanpa dukungan dari pemerintah kabupatennya.

Berbeda dengan Nagari Bungo Pasang Salido dan Nagari Kubu Tapan yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan yang juga masuk nominasi, namun mendapat fasilitasi dan bantuan yang maksimal dari pemerintah kabupaten. Hal lain yang sangat membanggakan adalah wali nagari dan sekretaris nagari yang melakukan keterbukaan informasi ini adalah mereka yang berasal dari generasi milenial.

Kemampuan mereka menjelaskan bagaimana nagari yang dipimpin memenuhi indikator nagari yang informatif seperti, mengumumkan, menyediakan, melayani permohonan dan mengelola, serta mendokumentasikan informasi publik sehingga kemajuan nagari pun terwujudkan.

Andai saja nagari dan desa di Sumbar ini dipimpin oleh generasi milineal ini tentu kesejahteraan masyarakat di nagari akan meningkat. Paling tidak dengan aktivitas mereka dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang dimulai dengan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, banyak hal yang berhasil mereka lakukan, terutama inovasi dalam memberikan pelayanan informasi.

Tidak akan ada kemajuan kalau tidak ada informasi yang diserap individu sebagai dasar mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan, untuk merespons kebijakan pemerintah nagari membutuhkan informasi yang cukup sehingga memudahkan mereka ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:  Lebaran, Foto, dan Glorifikasi Desa

Oleh karena itu, perlu ada fasilitasi yang serius dari pemerintah kabupaten agar mendorong badan publik, terutama di level nagari dan desa ini menjadi informatif. Apalagi, di abad teknologi komunikasi dan informatika saat ini memang dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang visioner mengelola informasi dengan baik.

Agar kondisi ini bisa terwujud, maka pemerintah kabupaten, terutama Dinas Kominfonya harus berperan aktif mendorong nagari-nagari merespons keterbukaan informasi ini sehingga tidak muncul gap informasi di tengah masyarakat.

Masih Ada yang Belum Terbuka

Kalau harapan itu ada di nagari, maka ancaman keterbukaan informasi justru disayangkan ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di kabupaten/kota aupun provinsi. Umumnya OPD masih menganggap keterbukaan informasi hanya sekedar mengumumkan informasi serta merta saja.

Namun, yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana OPD ini melayani permohonan, mengelola dan mendokumentasi informasi yang setiap saat bisa dimanfaatkan oleh publik. Sungguh disayangkan banyak OPD yang belum memenuhi indikator ini.

Alih-alih melayani permohonan informasi publik, untuk hal menyediakan informasi di situs yang dikelola saja masih belum dilakukan dengan baik. Ironinya, dari diskusi saya dengan Komisioner Informasi Publik Sumbar, ada OPD yang cenderung tertutup dengan informasi untuk publik, terutama OPD yang mendapatkan anggaran besar dari APBD.

Jelas ini menimbulkan pertanyaan publik, mengapa OPD-OPD ini cenderung tertutup? Apakah ada yang mereka sembunyikan? Selain mengundang kecurigaan publik, tentu OPD ini akan selalu mendapat pengawasan ketat dari parat penegak hukum.

Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mendorong keterbukaan ini bisa menjadi agenda bersama di Sumbar? Salah satu strategi agar ini bisa terwujud adalah dengan mendorong keterbukaan di OPD dan badan publik melalui penguatan hukum berdasarkan peraturan daerah.

Perlu diatur sanksi yang tegas kepada OPD yang belum memenuhi kategori OPD yang ”informatif” tersebut. Paling tidak, mereka didorong untuk masuk ke dalam kategori ”menuju informatif.”

Sementara, bagi OPD yang memang sudah masuk pada ketegori ”menuju informatif” akan diberi penghargaan agar mereka secara konsisten menjaga komitmen dan inovasinya mengelola informasi publik.

Apa yang dilakukan DPRD Sumbar mendorong agar badan-badan publik di Sumbar semakin terbuka dengan menginisiasi Ranperda Keterbukaan Informasi Publik di Sumbar patut diapresiasi. Karena faktanya masih banyak OPD dan badan publik di Sumbar yang masih dalam kategori ”tidak informatif” dan ”kurang informatif.”

Padahal, jika ingin membudayakan sistem nilai masyarakat Sumbar yang terbuka, egalitarian dan partisipatif, maka dasar utamanya adalah keberanian OPD dan badan publik menyediakan informasi sebagaimana yang diatur oleh UU No 14 Tahun 2008.

Jika di level nagari saja sudah terbuka dan memberi harapan terhadap keterbukaan informasi, mengapa di level OPD masih tertutup? Jangan sampai fenomena ini mengundang kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketertutupan OPD-OPD ini. (*)