Refleksi Mayday dan Perlindungan Anak-anak Keluarga Buruh

Jasra Putra. (Foto: Dok. Pri)

Jasra Putra
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak

Presiden menyampaikan 375 ribu pekerja formal dan 315 ribu pekerja informal sudah terkena PHK serta sekitar 1 juta pekerja informal dirumahkan.

Di sisi lain, pesimisme buruh merebak di hari buruh (Mayday) 1 Mei 2020 ini. Dengan pemberlakuan ragam kebijakan perusahaan yang bertujuan bekerja dari rumah.

Meski ada perusahaan memiliki komitmen tinggi dengan membawa pekerjaan yang ada ke rumah. Namun, lebih banyak yang dirumahkan, dan mengubah pola kerjanya.

Kondisi tersebut membawa kekhawatiran atas jaminan penggajian dan THR Lebaran mereka tahun ini.

Belum lagi pola ini di luar jaminan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani perusahaan dan pekerjanya. Sangat mengkhawatirkan pekerja.

Kekhawatiran ini sangat beralasan. Kita bisa menyaksikan kisah PT. HHMS di Jawa Timur yang ramai diberitakan media. Berita dua pekerjanya meninggal karena positif Covid-19. Setelah itu, ratusan pekerja positif dan terancam risiko yang sama.

Tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi bila buruh menjadi harapan keluarga satu-satunya. Sederetan pertanyaan langsung menghantui kita semua. Bagaimana penyelesaian masalah ini ke depan?

Pelan tapi pasti, ketika kesejahteraan berkurang tapi kebutuhan tetap sama. Tentu situasinya beda dengan bencana gempa, yang mudah dihitung kerugiannya.

Namun, bencana nasional non-alam yang tidak terlihat ini, sebenarnya juga berisiko sama, seperti ancaman kelaparan dan kebutuhan khusus anggota keluarga. Ancaman kehilangan tempat tinggal, kost dan kontrak, tidak bisa memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan di rumah. Lalu, ancaman keamanan karena kesulitan akses kebutuhan dasar.

Untuk itu, kegiatan berjejaring saling menguatkan untuk referal kasus-kasus yang akan muncul sangat penting.

Perusahaan bisa menghidupkan hotline family support dengan mendukung program-program pemerintah yang sedang berjalan, meski mereka semua dirumahkan.

Atau, perusahaan banting setir membantu mereka tetap menghasilkan dari rumah dengan ragam produksi yang dibutuhkan di tengah pendemi Covid. Bekerja sama dengan sederet program intervensi dari pemerintah.

Begitu juga perintah Presdien memberi stimulus ekonomi kepada perusahaan, bila tidak mem-PHK karyawan. Seharusnya bisa terjadi, karena program dan kebutuhan negara tetap berjalan. Kebutuhannya ada dan masih sama.

Seharusnya bisa diformulasikan. Bedanya hanya ada mobilitas yang perlu diperhatikan dari protokol kesehatan. Tapi, kebutuhannya tetap sama bukan?

Mendirikan dapur-dapur umum dan poliklinik kesehatan darurat bisa menjadi pilihan, di mana buruh banyak tinggal di lokasi tersebut.

Sambil kita terus memperbaiki data spesifik terkait pasien anak dan keluarga. Agar bisa dilakukan intervensi khusus oleh negara.

Untuk itu, KPAI berperan serta membentuk Pokja Pengawasan Perlindungan Anak di tengah wabah ini.

Pokja yang dibentuk KPAI akan bertugas melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pada orang tua yang kehilangan pengasuhan anak karena Covid-19, dan data terpilah anak korban Covid-19.

Tentu di hari buruh ini sangat menyedihkan. Jika hadiah di Mayday justru jutaan PHK, jangan biarkan mereka berada dalam ketidakpastian. Prioritaskan nasib anak-anak dan keluarga mereka.

Kita berharap ini kesempatan membangun kualitas bekerja perusahaan bersama keluarga. Ayo bela dan beli produk buruh dengan bekerja dari rumah saja.

Dari peristiwa ini, pemerintah dapat belajar bagaimana ke depan. Sambil merespons cepat situasi ini.

Dengan mengembangkan hal-hal baru dalam melakukan perlindungan sosial warganya, terutama yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Segala upaya pemerintah, perusahaan dan entitias kemanusiaan dalam mempertahankan daya tahan keluarga, akan sangat bermanfaat. Untuk kepentingan terbaik anak di masa keprihatinan ini.

Dukung mereka yang terpapar wabah Covid. Beri kesempatan isolasi mandiri, dan dukung pengasuhan anak-anak mereka.(*)