Mempertanyakan Kontribusi Pemimpin Pada Literasi Kebangsaan

11
Koko Srimulyo Sekretaris Universitas Airlangga

PEMBAHASAN mengenai Indonesia sebagai bangsa dan negara dewasa ini terkesan sebagai suatu hal yang utopis. Sesuatu yang mengawang dan jauh dari realitas di dalam masyarakat.

Orang baru akan menyadari kehadiran negara apabila kepentingannya bergesekan dengan kepentingan negara. Lalu bagaimana dengan pembahasan mengenai bangsa Indonesia?

Pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila ini (1 Juni, red), ada baiknya mempertanyakan kembali kontribusi para pemimpin dalam menumbuhkan literasi kebangsaan di Indonesia.

Sebab, lima sila di dalam Pancasila tak lain menggambarkan tatanan sosial masyarakat yang membentuk dan mengikat kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Literasi kebangsaan yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah sebatas menyelenggarakan pendidikan untuk memberantas buta huruf atau menyediakan bahan bacaan dengan tema-tema kebangsaan. Melainkan usaha yang besar untuk membuat masyarakat mampu memahami makna sebuah bangsa.

Sehingga mereka mampu menemukan dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Pertanyaannya bukan saja pada apa yang telah dilakukan para pemimpin, tetapi apa yang tidak pernah dilakukan para pemimpin kita?

Dalam merayakan pesta demokrasi tempo hari, bangsa ini disuguhi aksi jegal memperebutkan kursi kekuasaan. Satu sama lain saling menyerang dan yang terjadi pada level akar rumput adalah perpecahan yang membagi rakyat dalam dua kubu, cebong dan kampret.

Berkaca pada pertikaian abadi tersebut, membicarakan persatuan Indonesia dalam kelas-kelas di sekolah dasar maupun perguruan tinggi adalah omong kosong belaka.

Menyediakan bahan bacaan, dialog publik, atau seminar-seminar kebangsaan juga tak memiliki arti. Sebab, yang diperagakan dalam panggung perpolitikan bukanlah tindakan yang menyatukan bangsa.

Melainkan aksi-aksi perpecahan yang membawa masalah agama dan juga ras sebagai bahan peledaknya. Bangsa Indonesia, mengutip Franz Magnis-Suseno dalam tulisannya, adalah sebuah komunitas pengalaman bersama.

Bukan saja pengalaman sebagai daerah administratif yang pernah dijajah oleh Belanda, tetapi juga pengalaman dan tekad untuk menjadi sebuah bangsa (sebelum negara) yang berdiri di antara ragam budaya, etnis, ras, dan juga agama.

Jika lantas agama dan juga ras diambil dari “pengalaman bersama” yang hendak dibentuk, runtuhlah kita sebagai bangsa. Pemimpin seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya menumbuhkan literasi kebangsaan. Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat, “pakaian” yang mereka kenakan adalah jabatan yang mereka emban.

Mereka berdiri sebagai wakil masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa, bukan lagi sebagai perorangan pribadi atau kelompoknya. Hal itu yang masih susah dibedakan oleh para pemimpin kita.

Mereka masih berdiri di atas kelompok dan kepentingan masing-masing. Tindakan tersebut juga dapat kita lihat dalam fenomena korupsi berjemaah para pejabat negara. Sebab, memang sejatinya korupsi tidak pernah dilakukan sendiri dan selalu melibatkan kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan.

Literasi kebangsaan, seperti telah disinggung sebelumnya, bukan saja upaya untuk menyediakan bahan bacaan yang berkaitan dengan keindonesiaan, melainkan bagaimana membuat masyarakat di Indonesia paham bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia.

Menafsirkan literasi sebatas pada aktivitas baca dan tulis tidak lagi relevan dalam masyarakat modern, yang sebagian besar telah mampu membaca dan menulis. Untuk itu, upaya untuk sebatas menyediakan bahan bacaan pun tidak cukup agar membuat masyarakat Indonesia menemukan dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa.

Literasi dalam masyarakat modern harus mampu membantu mereka untuk dapat memahami informasi dan mengambil nilai tambah yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Di sinilah peran besar yang perlu diambil oleh para pemimpin, yaitu dengan mengartikulasikan makna-makna Pancasila dalam tindak tanduk kesehariannya.

Baca Juga:  Belut dan Politik Kebijakan Inovasi

Hal ini menjadi penting untuk membuat masyarakat paham bahwa menjadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai kepercayaan masing-masing, bangsa yang bersikap adil dan beradab, bangsa yang menjunjung persatuan di atas kepentingan kelompoknya, bangsa yang bijak dalam berdemokrasi, hingga akhirnya mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak 1 Juni 1945 dalam pidato yang disampaikan Soekarno, Pancasila adalah dasar negara. Maka, sejak itulah Pancasila menjadi produk yang dikeluarkan para pemimpin. Produk tersebut lahir dan diupayakan untuk tumbuh hingga mencapai titik kematangan tertentu.

Untuk itu, yang harus dipikirkan para pemimpin, baik mereka yang mengenalkan konsep Pancasila maupun para penerusnya, adalah strategi membuat Pancasila berumur panjang dan bahagia.

Puncak dari kematangan Pancasila adalah ketika ia menjadi roh dari bangsa Indonesia. Hal itu dapat terjadi apabila nilai-nilai dalam Pancasila telah mendarah daging dan menjadi dasar dari setiap tindakan.

Momen hari ini, pada 1 Juni 2022, adalah saat yang tepat untuk para pemimpin merefleksikan kembali kontribusi dalam menumbuhkan literasi kebangsaan di Indonesia.

Sudahkah mereka mampu memberikan contoh bagaimana berketuhanan yang esa tanpa harus memaksakan kepercayaannya kepada orang lain? Bertuhan tanpa melecehkan kepercayaan lainnya. Menjadi yang paling lantang mengecam pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sudahkah pemimpin kita mampu mengambil kebijakan yang adil dan beradab? Kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, yang tidak memihak dan merugikan kelompok tertentu, serta membawa kemaslahatan umum.

Apakah para pemimpin kita berkomitmen memberantas kejahatan HAM, kekerasan seksual, diskriminasi terhadap golongan tertentu, dan juga ketimpangan sosial? Komitmen itu harus diwujudkan, bukan saja menjadi gimik seperti yang selama ini ditampilkan.

Sudahkah pemimpin kita mau dan mampu berkomitmen untuk menjaga persatuan Indonesia tanpa harus menindas kelompok tertentu?

Komitmen itu diwujudkan bukan hanya dengan tidak menjadi bagian dari pertikaian, tetapi juga dengan mengambil tindakan untuk meredam konflik bermuatan SARA. Memikirkan langkah yang bijak untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dan tidak memberi ruang untuk itu.

Komitmen para pemimpin untuk menyelenggarakan demokrasi dengan baik tanpa mempertontonkan kampanye hitam dan negatif juga merupakan bagian penting dari pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertontonkan sidang permusyawaratan tanpa harus saling lempar kursi dan memaki.

Sudahkah para pemimpin kita berdemokrasi dengan kepala dingin? Sehingga masyarakat mampu melihat bahwa Indonesia adalah negara yang dipimpin dengan demokratis, bukan sekawanan oligarki sedang berkerumun memperebutkan anggaran. Dengan itu, keadilan sosial dapat dicapai.

Menumbuhkan literasi kebangsaan adalah pekerjaan yang panjang, yang tidak cukup dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan buku sampai pelosok, menggelar seminar di berbagai daerah, atau memberikan pelatihan kepada para PNS.

Lebih dari itu semua, menumbuhkan literasi kebangsaan adalah aksi berkesinambungan yang harus terus diupayakan, yaitu dilakukan dengan memberikan contoh bagaimana bersikap menjadi bagian dari bangsa.

Menjadi pemimpin adalah menjadi seorang intelektual yang mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat pada apa yang dirumuskan sebagai tujuan bangsa.

Untuk itu, penting bagi para pemimpin melakukan refleksi diri terhadap kontribusinya dalam membangun dan menumbuhkan literasi kebangsaan. Mereka sendiri yang mampu mendefinisikan perannya di dalam masyarakat. (*)