Ketika Partisipasi dan Empati Masyarakat Dipertanyakan

ilustrasi. (net)

Akmal Mufriady Hanif
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Sumbar

Sudah cukup lama saya tidak mem-posting hal yang terkait dengan pandemi Covid-19. Namun, kali ini rasanya saya harus mengungkapkan fakta yang ditemukan di lapangkan. Semakin hari semakin mengkhawatirkan. Hal ini membuat saya tidak bisa lagi berdiam diri untuk tidak menulis ungkapan perasaan yang ada di dalam sanubari.

Setiap pagi, ketika berangkat kerja dan sore-malam hari pulang kerja, sepanjang jalan terlihat masyarakat sudah banyak di luar rumah. Memacetkan jalan raya. Mereka bebas berkeliaran tanpa menggunakan masker. Warung kopi penuh dengan pengunjung yang ramai bermain domino. Hampir seluruhnya tidak menggunakan masker. Belum lagi terlihat banyak pedagang di pinggiran jalan bercengkrama dengan pelanggannya, tanpa menggunakan masker.

Masyarakat banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan. Sudah tidak peduli lagi dengan bahaya Covid-19. Mungkin karena masyarakat sudah jenuh dan desakan ekonomi. Sementara di sosial media tidak sedikit pula ditemukan olok-olok dari kalangan masyarakat yang menyatakan virus korona ini adalah proyek, dan alat politik yang terlalu dibesar-besarkan.

Saya hanya bisa merenung. Di mana letak partisipasi masyarakat kita? Di tengah kebanggaan kita dengan adanya Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand yang sangat cepat kerjanya, dan sangat membantu pemerintah melakukan tindakan, serta kesuksesan Gugus Tugas melakukan tracing dan tracking kasus, muncul perasaan gundah gulana.

Ternyata, keberhasilan kita tidak dibarengi kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa hari terakhir, kasus positif Covid-19 sudah banyak menginfeksi tenaga kesehatan di rumah sakit di Sumbar yang selama ini sangat kita jaga mereka agar tidak terpapar. Namun hal ini tidak bisa dihindari karena jumlah pasien yang berobat makin tinggi.

Menurut saya, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang memerlukan rawatan atau isolasi di rumah sakit sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang melayani.  Ketidakseimbangan ini menyebabkan kelelahan pada dokter dan tenaga kesehatan. Akhirnya, memicu turunnya imunitas. Hal ini akan menyebabkan dokter dan tenaga kesehatan berpotensi mudah terinfeksi Covid-19 yang bisa berujung kematian.
Pertanyaan saya, apakah masyarakat sadar akan dampak dari semua itu?

Petugas kesehatan terpapar Covid-19 lebih 80% adalah karena paparan dari masyarakat di luar rumah sakit. Bisa jadi mereka terpapar dari pasangan yang masih kerja di luar rumah, dari pasar atau tempat yang dikunjungi dan lainnya. Petugas kesehatan bisa terpapar dari pasien yang datang ke rumah sakit. Kadang cenderung berbicara tidak jujur karena ada rasa khawatir akan diperiksa sebagai pasien suspek Covid-19.

Baca Juga:  Satu Orang Sembuh, 10 Orang Positif Covid-19 di Tanahdatar

WHO sudah menyatakan kepatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) yang benar (masker), ternyata dapat mencegah petugas untuk tidak terpapar. Kalau masyarakat tidak berpartisipasi dan tidak berempati pada petugas kesehatan, saya khawatir benteng terakhir kita ini akan kolaps. Kalau itu terjadi, siapa yang akan merawat masyarakat yang terkena Covid-19 selanjutnya.

Sampai kapan partisipasi dan empati masyarakat akan muncul? Perhatian dan dukungan masyarakat itu menjadi angin penyejuk bagi tenaga kesehatan. Sehingga, imun interna mereka mampu menangkal serangan Covid-19 ini. Merekapun akan bekerja penuh semangat dan dengan hati bahagia.

Semoga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mencegah penularan, dan sikap empati yang memahami beban kerja petugas kesehatan di masa pandemi ini dapat muncul di tengah masyarakat kita.

Perlukah PSBB?
Lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Sumbar beberapa minggu terakhir ini sangat mengkhawatirkan, baik di kalangan masyarakat maupun tenaga kesehatan. Saat ini tenaga kesehatan yang sudah banyak yang bertumbangan menghadapi penularan virus korona baru ini.

Setelah dilakukan tiga kali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengendalikan Covid-19. Dalam pengamatan, PSBB yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali bisa dianggap gagal dalam mempersiapkan masyarakat melaksanakan perubahan perilaku pencegahan, dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan. Padahal, inilah sebenarnya yang perlu disiapkan ketika kita menyongsong tatanan untuk menerapkan kebiasaan baru.

Apakah perlu dilaksanakan PSBB jilid IV? Dilema bagi Pemerintah Provinsi Sumbar untuk kembali melakukan PSBB karena hal ini akan makin memperburuk perekonomian masyarakat.

Yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah meningkatkan partisipasi dan empati dalam mematuhi protokol kesehatan. Bila hal ini dilaksanakan secara utuh oleh seluruh elemen masyarakat, maka PSBB jilid IV tidak perlu dilaksanakan. Tentu saja pemerintah daerah dan DPRD harus segera mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang memuat sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sanksi denda maupun kurungan penjara. Berlaku kepada siapa saja tanpa kecuali.

Hal tersebut akan membuat efek jera bagi masyarakat untuk tidak lagi mengabaikan protokol kesehatan di mana saja berada. Proses adaptasi dan perubahan perilaku ini akan menjadikan kita lebih siap menghadapi gelombang pandemi berikutnya. (*)