Tak Usah Malu kepada Risma

240

Oleh Miko Kamal                                     Legal Governance Specialist/ Penulis Buku Berkota, Berbangsa, Bernegara

Risma berulah lagi. Tidak marah-marah kepada stafnya atau warga. Tidak sujud-sujud di kaki dokter. Tidak juga mencium kaki takmir masjid.

Kali ini ulah yang lain. Risma menyapu halaman yang kotor. Pada saat kunjungan kerja, sebagai Menteri Sosial. Dilakukannya di Padangpariaman. Tepatnya di halaman depan kompleks makam Syekh Burhanuddin, Ulakan.

Ceritanya: selesai memberikan bantuan di seputaran spot wisata religi andalan Padangpariaman itu, Risma mengunjungi makam Syekh. Dia melihat sampah. Sapu lidi dimintanya kepada seorang warga. Menyapulah mantan wali kota Surabaya itu, sekitar 10 menit lamanya.

Banyak respons atas ulah Risma. Ada yang mencimeehnya. Ada yang merasa dipermalukan Risma: serasa kening lebarnya ditokok dengan terompa jepang oleh Risma. Ada pula yang menyalahkan pejabat-pejabat yang melongo saja melihat Risma bereaksi. Banyaklah pokoknya.

Respons saya agak ganjil. Saya justru bersyukur. Risma diterima alami di Ulakan: apa adanya. Tidak ada yang disuruk-surukkan. Tidak sebagaimana biasanya: semuanya dibagus-baguskan ketika pejabat datang. Penuh rekayasa.

Demi membesarkan hati pejabat yang berkunjung, yang biasanya berantakan dirapikan. Yang sehari-hari kotor dibersihkan sebersih-bersihnya. Bila perlu, toilet yang akan dipipisi pejabat boleh dijilat lantainya saat itu. Begitulah praktiknya selama ini.

Dalam penilaian juara-juaraan juga begitu. Kota sangat bersihnya ketika tim penilai Adipura datang. Belum lagi hidup mesin kapal terbang yang akan membawa tim penilai balik ke Jakarta, kota sudah berantakan lagi. Sampah sudah mulai diserak-serakkan. Lapak-lapak PKL sudah boleh lagi didirikan di atas trotoar. Begitu terus. Terjadi sambung menyambung dari masa ke masa.

Dulu kita pernah dicimeeh oleh budayawan hebat AA Navis soal suruk-menyurukkan fakta, dalam sebuah cerpennya. Kalau tidak salah judulnya Orde Lama. Ditulisnya tahun 1976. Karena presiden mau datang, semua yang buta huruf harus diungsikan ke hutan. Begitu cimeeh AA Navis dalam cerpennya itu.

Baca Juga:  Mengembalikan Marwah Institusi Polri

Tak usahlah malu kepada Risma. Jadikan saja itu pelajaran. Akui saja, soal kebersihan, kita memang bermasalah. Di pasar-pasar sampah berserakan. Di tempat-tempat wisata dan ibadah juga begitu. Kakus umum kita jarang benar yang tidak bau pesing.

Masalahnya ada pada strategi kebersihan kita. Nampak oleh saya begitu. Kebersihan, terutama ruang publik, masih dipandang sebagai urusan tukang kebersihan. Makanya, pengunjung pasar, tempat wisata, tempat ibadah, tempat pesta atau lokasi penyelenggaraan kegiatan seenaknya membuang sampah sembarangan. Tanpa rasa bersalah. Sebab mereka yakin sampah yang mereka serakkan akan dibersihkan oleh tukang kebersihan.

Anda layak percaya atas apa yang saya sampaikan itu. Selesai rapat, mana ada pejabat serupa menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat dan wali nagari/lurah (mencontohkan presiden terlalu tinggi) yang menenteng bekas makanan dan minuman mereka keluar ruangan. Sebabnya itu tadi: mereka berpikir sampah adalah urusan tukang sampah. Bukan urusan mereka.

Kata kunci kebersihan semesta adalah internalisasi. Itu yang saya mau sampaikan. Internaliasi kebersihan kepada segenap warga harus dilakukan: bahwa kebersihan adalah tanggung jawab semua orang. Jika internalisasi berjalan baik, kelak, tukang kebersihan akan berposisi sebagai suporting saja.

Di ruang publik, para pejabat harus menjadi role model gerakan internalisasi kebersihan. Meski mengesalkan banyak orang, pada titik tertentu, Risma sedang memosisikan dirinya sebagai model di Ulakan.

Lebih baik memulai internalisasi kebersihan dari pada mengutuki gelapnya fakta kebersihan semesta kita, dan menyuruk-nyurukkannya kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.(*)