Belajar dari Aceh dan NTB

Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU (yaitu tahun 2023), Bank Umum dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS-nya menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Opsi untuk pemisahan diri ini ada dua. Yaitu, spin-off dan konversi. Spin-off adalah proses pemisahan kepemilikan suatu usaha yang biasanya dilakukan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah bisnis yang makin prospektif ke depannya. Dalam arti kata, memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional dengan melakukan pendirian bank baru yang beroperasi secara syariah.

Modal inti untuk melakukan spin-off sebuah UUS bank menurut Peraturan Bank Indonesia minimal Rp 500 miliar. Demi memperkuat ketahanan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan menerapkan modal disetor minimal sebesar Rp 1 triliun. Ini agar bank dapat beroperasi dan memberikan pelayanan kepada nasabah.

Sementara, opsi konversi adalah melakukan perubahan operasional usaha dari bank yang semula menggunakan konsep konvensional menjadi bank yang menjalankan prinsip syariah pada operasionalnya. Di Indonesia yang sudah melaksanakan konversi ke syariah adalah Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Kedua bank ini telah mencatatkan sejarah pada perjalanan perbankan syariah di Indonesia.

Bank Aceh Syariah melaksanakan proses konversi pada 19 September 2016. Proses konversi ini mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Konsep dan prinsip syariah menjadi falsafah hidup masyarakat Aceh saat ini. Dengan landasan yuridis yaitu ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi implementasi Syariat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Antara lain Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Aceh. Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam, khususnya Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Dan, pada tahun 2018, Aceh menerbitkan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Di mana, mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan yang beroperasional di Aceh harus menganut prinsip syariah. Dampaknya, seluruh bank tersebut sedang melaksanakan konversi aset ke syariah.

Setelah selama satu tahun dekade konsisten di bawah 5 persen, market share aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5 persen. Dan, hal itu terjadi lantaran ditopang konversi Bank Aceh Syariah. Dari catatan indikator keuangan yang diperoleh, memasuki tahun ke-4 konversi, Bank Aceh Syariah terus menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat pada periode 31 Desember 2019 pencapaian total aset Bank Aceh telah menembus angka Rp 25,2 triliun. Jumlah itu meningkat sekitar Rp 2 triliun dibanding periode yang sama tahun 2018. Dana simpanan pihak ketiga (DPK) tumbuh dari Rp 18,3 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 20,9 triliun pada Desember 2019. Saat bersamaan, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan mencapai sebesar Rp 14,3 triliun dari Rp 13,2 triliun pada tahun sebelumnya. Melihat dari catatan pencapaian kinerja Bank Aceh Syariah mencatatkan angka yang lebih baik dari sebelum dilaksanakannya konversi.

Bagaimana pula dengan Bank NTB Syariah? Bank NTB Syariah melaksanakan proses konversi pada tanggal 4 September 2018. Secara tersistem dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018. Secara psikologis, geografis dan juga budaya melekat dan memberikan dampak signifikan pada proses konversi yang dilaksanakan oleh provinsi ini. Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Provinsi ini memiliki konsep agama yang cukup kuat dalam keseharian. Bahkan, tercatat sebagai destinasi wisata halal dunia. Bisa diyakini kehidupan masyarakat NTB identik dengan norma-norma keislaman. Melihat gambaran demikian, tak salah kiranya selama satu tahun perjalanan Bank NTB Syariah mencatat kinerja keuangan menggembirakan. Selama tahun 2019, kinerja Bank NTB Syariah mampu melampaui kinerja industri perbankan nasional.

Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan aset dan laba, pembiayaan, dan rasio keuangan utamanya. Rincian total aset meningkat dari Rp 7,04 triliun menjadi Rp 8,69 triliun atau tumbuh sebesar 23,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset Bank NTB Syariah ditopang oleh perhimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp 6,82 triliun dari Rp. 4,92 triliun pada tahun sebelumnya, tumbuh Rp 1,9 triliun atau 38,5 persen. Jauh di atas pertumbuhan rata-rata industri perbankan nasional yang hanya tumbuh sebesar 6,29 persen. Pembiayaan Bank NTB Syariah tumbuh sebesar 14,65 persen atau meningkat menjadi Rp 5,58 triliun dari Rp. 4,87 triliun pada tahun sebelumnya.

Konversi Bank Nagari Syariah

Di lihat dari kultur masyarakat Aceh dan NTB, hampir sama dengan kultur masyarakat Sumbar yang kental nuansa dengan Islam. Sumbar juga memiliki kekuatan dari sisi filosofi dan falsafah hidup yang menjadi acuan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Di samping, Sumbar termasuk destinasi wisata halal dunia. Tentunya dengan campur tangan perbankan syariah, konsep dan aplikasi wisata halal tersebut akan tercapai.

Pada Sabtu (30/11/2019) lalu merupakan tonggak sejarah Bank Nagari. Saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), seluruh pemegang saham memilih opsi untuk melaksanakan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Opsi tersebut dipilih dilandasi salah satunya pijakan hasil survey yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada masyarakat atau non-nasabah Bank Nagari. Dari hasil survey itu diperoleh hasil 56,83 persen masyarakat mendukung opsi konversi. Sedangkan 43,17 persen memilih opsi spin-off.

Tidak hanya survey saja, sebelumnya, Bank Nagari telah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS), untuk melayani nasabah yang membutuhkan perbankan berbasis syariah. Sudah 13 tahun Bank Nagari melaksanakan konsep syariah dalam dunia perbankan di Sumbar. Bahkan, telah memiliki pasar tersendiri. Tercatat UUS Bank Nagari saat ini telah mempunyai 5 Kantor Cabang Syariah. Yakni berada di Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Padangpanjang dan Solok. Empat cabang pembantu yakni Simpang Empat, Padangpanjang, Sikabau Kotobaru, dan Pariaman. Bahkan, guna melayani keinginan masyarakat bertransaksi secara syariah di seluruh Sumbar, Kantor Cabang Bank Nagari Konvensional membuka layanan syariah (office channeling) pada cabang masing-masing.

Capaian dan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari sampai tahun 2019. Aset Unit Usaha Syariah Rp 1,734 triliun, dana pihak ketiga Rp 1,532 triliun, pembiayaan Rp 1,510 triliun. Kemudian, laba UUS Rp 54,55 miliar, finance to deposit ratio (FDR) 98,57 persen, non-performing financing (NPF) 2,13 persen. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 72,42 persen, ROA 3,14 persen, ROE 21,82 persen. UUS Bank Nagari pun memiliki produk di antaranya Giro iB, Tabungan iB Sikoci, Tabungan iB Haji Tahari, TabunganKu iB, dan Deposito Mudharabah.

Belajar dari pengalaman Bank Aceh dan Bank NTB, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konversi. Pertama, dukungan penuh dari pemegang saham. Dukungan penuh pemegang saham menjadi penting karena merupakan pondasi untuk dapat melangkah menjalankan strategi ini.  Kedua, pembentukan tim khusus persiapan konversi. Diperlukan dedicated team lintas kompetensi untuk melakukan proses konversi sesuai waktu yang ditentukan dengan risiko yang minimal. Ketiga, perlunya ada riset komprehensif untuk mengetahui kondisi pasar, preferensi nasabah eksisting, kesiapan dan kesediaan pegawai terhadap proses konversi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kesiapan pegawai dalam menjalani konversi, mengetahui posisi bank di antara bank pesaing, serta merumuskan strategi pemasaran setelah konversi.

Keempat, pelatihan pegawai mengingat tidak semua pegawai paham tentang produk-produk perbankan syariah. Termasuk juga perubahan dari nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan yang akan terefleksi dari perilaku segenap pegawai. Dengan demikian, konversi ini bukan hanya perubahan atas legalitas dan produk. Kelima, persiapan sistem teknologi. Infrastruktur IT harus disiapkan untuk dapat mengakomodir produk-produk dengan skema syariah. Momen konversi juga dapat dijadikan momentum untuk meluncurkan produk, layanan maupun fitur baru yang memberikan nilai tambah untuk nasabah.  Mudah-mudahan keputusan yang diambil pemegang saham sudah tepat secara bisnis, dalam arti dengan label syariah sehingga kinerja keuangan makin lebih baik. (*)

Penulis: Fajril Mubarak – Wartawan Padang Ekspres