Mengungkit Perekonomian Sumbar Berbasis Pertanian

63
Helmi, Guru Besar Pembangunan Pertanian Unand. (net)

Helmi
(Guru Besar Pembangunan Pertanian Unand)

Ya, kita perlu mengungkit perekonomian Sumbar berbasis pertanian. Karena, potensi dan peluang yang dipunyai belum sepenuhnya dapat dikembangkan secara optimal. Kata kuncinya adalah pada mengembangkan kreativitas dan mengintensifkan penerapan inovasi dalam menggerakan ekonomi berbasis pertanian.

Untuk itu, diperlukan kebijakan dan program progresif yang mendukung peningkatan kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan volume dan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Lalu, pertanyaanya adalah apa elemen kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut? Berikut di antaranya yang perlu menjadi perhatian. Pertama, upaya peningkatan volume ekonomi dalam kaitan membuka lapangan berusaha dan lapangan kerja memerlukan lebih banyak pelaku usaha yang aktif. Terutama dari kelompok pelaku usaha muda (wirausahawan muda).

Oleh sebab itu, perlu kebijakan dan program untuk memperbanyak wirausahawan muda. Juga, memfasilitasi yang sudah memulai usaha untuk mempercepat perkembangan dan peningkatan skala usahanya.

Kedua, upaya memperbanyak wirausahawan muda ini memerlukan pengembangan ekosistem berusaha. Termasuk ke dalam ekosistem ini adalah peningkatan kapasitas dalam merencanakan dan membangun, serta mengelola usaha.

Selanjutnya, pengembangan dan penerapan inovasi teknologi berkelanjutan. Perlu juga skema pembiayaan yang mendukung, dalam kaitan ini perlu dipikirkan dan dikembangkan skema bagi hasil.

Untuk menguatkan struktur kelembagaan dan modal sosial diperlukan platform untuk kolaborasi dan sinergi para pihak terkait. Tidak kalah penting adalah ketersediaan infrastruktur dan energi. Pada bagian hilirnya adalah pengelolaan pemasaran dan distribusi. Terkait pemasaran dan distribusi ini perlu kreativitas dan inovasi di sisi perangkat lunak dan perangkat kerasnya.

Ketiga, pengembangan kreativitas dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah. Ini terkait dengan pengembangan agroindustri. Sumbar, selama ini belum cukup berhasil dalam pengembangan agroindustri. Produk pertanian, baik yang diekspor maupun dipasarkan di dalam negeri, masih dominan produk primer.

Sehingga, nilai tambah (yang nilainya relatif besar) tidak didapatkan oleh pelaku usaha pertanian Sumbar. Selama agroindustri tidak tumbuh dan berkembang, maka volume nilai ekonomi produk pertanian tidak akan banyak berubah. Tetap relatif rendah.

Keempat, aplikasi IT dalam mengelola usaha pertanian dan pemasaran dan distribusi. Ini terutama perlu dilakukan oleh wirausawan muda. Pengelolaan pasar rakyat dan pasar produk pertanian perlu terus dikembangkan, sehingga interaksi antara penjual dan pembeli bisa dilakukan secara digital. Agak berbeda dengan pasar di sektor modern, d isektor pertanian ini diperlukan model hybrid karena sifat pelayanannya campuran dari mekanisme pasar dan pelayanan publik.

Kelima, perlu transformasi sistem penyuluhan dari hanya diseminasi teknologi kepada penyuluhan pertanian di sepanjang rantai nilai. Mulai dari produksi, pascapanen dan pemasaran/distribusi. Untuk mewadahi penyuluhan pertanian di sepanjang rantai nilai ini, maka Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bisa dikelola dan diwadahi dalam unit organisasi dengan status BLU (Badan Layanan Umum).

Baca Juga:  Refleksi Pandemi Covid-19 Menjelang Lebaran 1442 H

Dengan status BLU ini, maka unit yang mengelola BPP ini bisa melakukan transaksi produk dan layanannya. Perlu dikaji apakah unit yang menjadi wadah yang mengelola BPP sebagai BLU ini berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Keenam, pengembangan agroindustri dan peningkatan nilai tambah memerlukan ketersediaan energi setempat (onsite) di lokasi pengembangan agroindustri tersebut. Suplai energi PLN tidak selalu tersedia onsite.

Perlu dicermati apakah energi listrik yang diproduksi di Sumbar, lebih banyak untuk mensuplai jaringan interkoneksi. Terbatas untuk memenuhi kebutuhan energi di perdesaan/kawasan untuk pengembangan agroindustri.

Dalam kaitan ini perlu dikembangkan pembangkitan energi terbarukan (EBT). Salah satunya, pengembangan energi berbasis biomassa. Salah satu yang prospektif adalah energi berbasis biomassa bambu yang di Sumbar sudah dikembangkan dan berfungsi di Mentawai.

Sementara di kabupaten yang lain potensinya juga besar. Hutan bambu seluas 300 ha bisa digunakan untuk membangkit listrik 1 MW berketerusan (continous). Pembangkitan listrik berbasis biomassa ini akan menjadi bisnis tersendiri. Dan juga punya efek ganda (multiflier effects) untuk perekonomian di nagari dalam bentuk penyediaan bahan baku dan pengolan bambu menjadi berbagai produk lain yang bernilai ekonomi.

Ketujuh, menggunakan pendekatan pengembangan kawasan sentra dalam membangun pertanian. Sehingga, relatif lebih mudah dalam memfasilitasi perkembangan dan membangun ekosistem agribisnis. Kedelapan, pengembangan destinasi agro-ekowisata dan kuliner.

Pada lokasi-lokasi dan kawasan pertanian unggulan bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata. Kesembilan, pembangunan infrastruktur jalan yang membuka akses ke kawasan-kawasan sentra produksi. Sehingga, meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa pertanian, melancarkan transportasi produk dan input, serta melancarkan kedatangan pengunjung agro-ekowisata.

Pembangunan infrastruktir jalan ini adalah bagaimana kawasan-kawasan sentra pertanian di Sumbar tersambung dengan pasar produk dan jasa pertanian. Salah satu infrastruktur jalan yang punya prospek adalah yang menyambungkan wilayah Provinsi Riau bagian utara, yang merupakan daerah perkebunan dengan daya beli tinggi, dengan Kabupaten Lumapuluh Kota melalui jalur Baruah Gunung. Bisa diidentifikasi pula kawasan lain di Sumbar yang prospektif.

Kesepuluh, perlu perubahan mendasar dari cara kerja Dinas dan Badan Pemprov Sumbar. Ego sektoral harus dikesampingkan dan bekerja secara kolaboratif dan integratif perlu menjadi moda kerja pokok. Gubernur/wagub bisa membuat kebijakan tidak mengalokasikan dana pembangunan kepada Dinas dan Badan yang program/kegiatannya tidak bersifat kolaboratif dan integratif.

Gubernur/wagub bisa menetapkan kawasan-kawasan pertanian prioritas untuk dikembangkan pada periode pembiayaan tertentu. Kemudian, menugaskan Dinas/Badan terkait untuk bekerja di kawasan tersebut. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga bisnis sosial, perguruan tinggi dan lembaga internasional juga dikembangkan untuk bersinergi.

Itu beberapa butir gagasan untuk mengungkit perekonomian Sumbar yang berbasis pertanian. Bisa ditambarkan butir-butir gagasan yang lain. Dengan demikian sektor pertanian Dumbar dalam arti luas terus maju dan berkembang. Semoga. (*)

Previous article300 Lebih Bangunan Rusak Diterjang Angin Kencang
Next articlePemko Pariaman Siap Sambut Wakil Presiden