Belajar Hidup dengan Covid-19 untuk Hadapi New Normal

1531
Pemprov Sumbar gelar Rapat virtual new normal. Foto-Diskominfo)

Harif Amali Rivai
Dosen Fakultas Ekonomi Unand

Istilah pandemi atau pandemi Covid-19 sejak tiga bulan terakhir ini menjadi semakin tidak asing di telinga kita, dan istilah tersebut sangat sering kita baca atau kita dengar dari berbagai media sumber informasi, terutama informasi publik. Kata pandemi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi luas. Pandemi yang pernah terjadi tidak hanya saat sekarang. Berkaca kepada sejarah, sejak sebelum abad ke-19 juga sudah pernah ada terjadi sebelumnya di bumi ini.

Semakin modern peradaban, maka semakin tinggi pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Begitu pula seiring semakin meningkatnya populasi, maka semakin cepat juga penyebaran wabah melalui perpindahan virus. Dengan demikian, penyakit mudah berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jika kita lihat pandemi yang terjadi sebelumnya yaitu Flu Spanyol tahun 1918 menginfeksi hampir 500 juta orang dengan total kematian sekitar 50 juta.

Dikenal dengan nama Flu Spanyol, karena hanya Negara Spanyol yang ketika itu pertama berani mengumumkan negaranya dilanda wabah ini. Lalu apa bedanya situasi pandemi Covid-19 sekarang? Situasinya memang berbeda. Pada masa dulu populasi tidak sebanyak sekarang, tidak banyak pergerakan manusia, namun dukungan teknologi dan pengetahuan medis saat itu belum mampu untuk menghambat penyebaran virus.

Sementara itu, Covid-19 lahir di era modern di mana teknologi informasi telah maju pesat, namun dampak perilaku dan ketidakdisiplinan membuat efek penyakit menular meningkat secara eksponensial. Kemajuan teknologi komunikasi seperti internet yang memungkinkan kita berbagi informasi hampir secara instan, terlepas dari informasi yang bersifat hoax. Kita bisa mengetahui informasi up to date setiap har jumlah terinfeksi dan sembuh. Teknologi informasi ini memberi informasi relevan tentang dampak Covid-19 terhadap pergerakan orang, lingkungan, tren ekonomi dan banyak lagi yang bermanfaat, terrmasuk mendokumentasikan perubahan radikal dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang terjadi sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Orang-orang secara signifikan mulai mengubah perilaku mereka, dan dampaknya tidak mempengaruhi semua orang secara setara.

Pandemi virus korona atau Covid-19 salah satu tantangan bersama yang paling sulit dihadapi umat manusia sejak perang dunia terakhir. Di tengah-tengah kekacauan, otoritas kesehatan nasional, perusahaan farmasi, universitas dan lembaga penelitian berlomba untuk menemukan antivirus atau vaksin untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pandemi juga berdampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Artinya selain memperhatikan keselamatan warganya, negara juga memberikan perhatian pada pergerakan roda perekonomian melalui berbagai skema, misalnya stimulus bantuan tunai. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset seolah-olah turut berlomba-lomba melakukan percepatan inovasi dalam sains dan teknologi dalam rangka mitigasi dampak penyebaran. Misalnya, pembuatan ventilator produksi lokal, robot untuk desinfektan, wastafel tanpa sentuh, dan lainnya. Inovasi selama pandemi tidak seperti masa normal yang membutuhkan waktu lebih lama. Barangkali ini didukung oleh tekad dan semangat untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Pendekatan konvensional untuk inovasi berkaitan dengan teknologi kesehatan sudah mulai bergeser kepada pendekatan ekstracepat untuk inovasi berorientasi kepada pembebasan dari Covid-19 dan penyelamatan dengan cegah penularan.

Salah satu paradoks Covid-19 adalah cara di mana beberapa negara kaya dan berkapasitas tinggi (misal Amerika Serikat dan Inggris), dianggap gagal menahan penyebaran virus. Sementara beberapa negara kategori negara kecil berkapasitas lebih rendah (misal Vietnam dan Yunani), ternyata lebih mampu dengan cepat mengendalikannya. Penerapan lockdown yang mereka terapkan dianggap signifikan mampu meredam penularan dan penyebaran. Demikian juga energi yang telah dikeluarkan untuk menekan dan mengendalikan Covic-19 mulai bergeser dialihkan kepada perhatian untuk pemulihan kondisi perekonomian yang terpuruk sebagai konsekuensi lockdown. Para peneliti di berbagai negara berlomba untuk melakukan riset dan pengujian klinis untuk menemukan vaksin. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan vaksin tersebut siap digunakan.

Menghadapi kondisi penuh ketidakpastian dan keyakinan bahwa sepanjang vaksin belum ditemukan, tentu tidak ada pilihan lain bahwa kita harus belajar hidup dengan virus korona. Kenyataanya kita dihadapkan pada dua pilihan yaitu, mencurahkan perhatian pada pemutusan rantai penyularan lewat PSBB dengan konsekuensi perekonomian stagnan dan beban keuangan negara semakin berat, atau menyelamatkan perekonomian berpotensi akan meningkatkan sebaran penularan karena telah dilonggarkannya PSBB. Kedua opsi ini tentunya bukan pilihan hitam atau putih. Hal yang bijak adalah mengkombinasikan kedua opsi tadi, artinya masyarakat harus belajar mampu hidup dengan kondisi Covid-19 dengan tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Hidup dalam kondisi Covid-19 dapat terwujud jika masyarakat telah memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan tinggi terhadap protokol kesehatan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, apa yang diistilahkan dengan new normal atau kenormalan baru.

Khusus aparatur sipil negara (ASN), pemerintah telah mempersiapkan skenario untuk menghadapi kondisi kenormalan baru dengan mengeluarkan surat edaran tentang perpanjangan WFH dengan SE MenPAN-RB No 57 Tahun 2020 bahwa masa bekerja dari rumah diperpanjang sampai 4 Juni 2020, meski demikian tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan masyarakat. Penerbitan SE tersebut kelanjutan dari Surat Edaran MenPAN-RB No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan tentang Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Tatanan kehidupan baru atau kenormalan baru ini policy strategy yang ditempuh guna membangkitkan keterpurukan sektor ekonomi dan bisnis. Keyakinan publik terhadap keberlangsungan Covid-19 ini akan lama dan berlanjut sepanjang vaksin ampuh belum ditemukan membuat semua pihak harus beradaptasi dengan kondisi. Jika kita tidak taat pada protokol kesehatan yang diisyaratkan pemerintah, maka risiko terjangkit sangat tinggi dan bahkan dapat berakhir fatal. Pemerintah mengharapkan supaya ASN dan pegawai BUMN dapat kembali bekerja optimal dalam kondisi Covid-19 untuk mengantisipasi produktivitas yang menurun secara signifikan. Pemerintah melalui MenPAN-RB telah menyiapkan acuan dengan memperhatikantiga komponen untuk dapat menyesuaikan pada kenormalan baru bagi ASN dalam bertugas dan fungsinya yaitu: 1) Waktu kerja yang fleksibel dengan model work from home yang tidak mengharuskan bekerja d ikantor seperti, biasanya. ASN dan karyawan BUMN dapat bekerja dari rumah atau di mana saja dengan waktu lebih fleksibel, 2) Penerapan protokol kesehatan pada sarana dan ruang kerja, misalnya menyiapkan sarana cuci tangan, hand sanitizer, penggunaan masker, dan menjaga jarak fisik, 3) Percepatan penerapan teknologi informasi sebagai konsekuensi dari ketaataturan terhadap protokol kesehatan, misalnya penggunaan video conference untuk rapat, surat menyurat elektronik, penggunaan media sosial dan penggunaan berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam penyelesaian tugas.

Peningkatan penyebaran Covid-19 begitu cepat dapat disebabkan beberapa faktor: 1) Kekurangtegasan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan yang kebijakannya bersifat desentralisasi, kebijakannya diserahkan kepada masing-masing kota atau daerah, 2) Keterlambatan mengantisipasi setelah kasus pertama muncul karena kekurangsiapan terhadap rencana kontingensi atas penularan wabah yang masuk dari tempat lain, 3) Awal kasus terjadi banyak masyarakat belum memahami tentang apa itu Covid-19 dan bagaimana upaya pencegahannya, 4) Ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga meskipun telah teredukasi tentang Covid-19 dan diterapkan PSBB namun penularan kasus masih terus berlanjut, 5) Keengganan masyarakat melakukan deteksi dini karena akan menimbulkan stigma negatif, sehingga penyandang status atau terdugapositif yang dirujuk ke rumah sakit sering dalam kondisi sudah terinfeksi berat bahkan dapat berakhir dengan kematian.

Meskipun pemerintah telah menyosialisasikan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk pendeteksian dini Covid-19, namun demikian informasi tentang dugaan ada yang terinfeksi Covid-19 banyak berasal dari masyarakat justru bukan dari keluarga terduga. Pemerintah telah menginstruksikan kepada dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan bahwa jika ada anggota keluarga terindikasi dengan gejala Covid-19, supaya memberikan akses terhadap layanan untuk penangan Covid-19.

Keberhasilan penangan Covid-19 barangkali kita dapat belajar dari Negara Vietnam salah satu negara ASEAN diklaim sukses mengendalikan penyebaran Covid-19. Kunci keberhasilan negara tersebut adalah ”over reaction” ketika awal kasus muncul, semua perbatasan ditutup. Mereka yang terlanjur masuk dari negara terkena Covid-19 atau kontak dengan orang yang diketahui terinfeksi, maka dikirim ke karantina yang telah disiapkan pemerintah selama 14 hari dan sebagian besar pendanaan disiapkan pemerintah. Angka deteksi terhadap orang yang terinfeksi virus di Vietnam juga tinggi. Riset data sebuah lembaga riset per 27 April 2020 mengungkakan bahwa di Indonesia butuh 6,7 tes untuk mendeteksi satu kasus positif Covid-19, sementara negara ASEAN lain memperlihatkan angka lebih tinggi: Vietnam 788,8, Myanmar 45,7, Malaysia 24,0, Thailand 18,3, Singapura 12,5 dan Filipina 10,6.Angka tersebut mencerminkan bahwa belum massifnya tes yang dilakukan pada masyarakat. Jika kita lihat perbandingan antara Indonesia dan negara ASEAN lainnya, maka Indonesia tergolong rendah.

Rasio tes per seribu penduduk di Indonesia adalah 0,22, sementara itu Singapura (13,93), Malaysia (4,23), dan Vietnam (2,17). Rendahnya rasio tes ini tentu dapat disebabkan oleh keterbasan sumberdaya untuk pelayanan, akses, dan peralatan tes karena jumlah populasi kita tergolong jauh lebih tinggi dari negara tetangga dan sebaran penduduk sangat luas. Di sisi lain kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri tergolong rendah bahkan pada kalangan tertentu cenderung untuk menolak dilakukan tes. Kelambatan dalam deteksi otomatis juga akan memperlambat menemukan orang-orang yang tampilan fisik sehat tetapi dapat menjadi penular bagi yang lain atau distilahkan dengan OTG (orang tanpa gejala).

Penyampaian komunikasi atau pesan publik sangat baik dilakukan oleh pemerintah Vietnam, sehingga sangat mudah dipahami dan dipatuhi masyarakat Vietnam. Pesan publik disampaikan melalui pesan singkat yang dikirim kepada semua pemilik telepon genggam. Kampanye dan propaganda perang terhadap covid-19 yang ditujukan ke publik juga dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah Vietnam juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan peralatan tes dan mereka membangun banyak kios-kios test station untuk melakukan tes secara gratis terutama di daerah pinggiran. Seluruh elemen pemerintahan dan tentara berintegrasi untuk mencegah penyebaran virus dengan peran mereka masing-masing, termasuk media juga memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah secara transparan berbagi informasi tentang krisis yang sedang dihadapi. (*)