Privatisasi PT. Semen Padang untuk Kemakmuran Anak Negeri

ilustrasi. (net)

Ilham Aldelano Azre
(Dosen Administrasi Publik Unand FISIP Universitas Andalas, Peneliti Spektrum Politika)

Semen Indonesia adalah holding BUMN yang pertama didirikan oleh pemerintah. Konsolidasi pembentukan holding BUMN Semen ini sudah dimulai sejak tahun 1995, pembentukan holding semen dilakukan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-326/MK.016/1995. Sebagai cikal bakalnya, pemerintah menunjuk Semen Gresik sebagai induk holding company BUMN, yang kemudian melakukan akuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa.

Selanjutnya dibentuk Semen Indonesia, di mana kemudian Semen Padang bersama Semen Tonasa, Semen Gresik dan Semen Bangun Indonesia (dulunya Holcim), Thang Long Cement menjadi bagian dari anak perusahaan holding company Semen Indonesia dan masih banyak anak perusahaan lainnya.

Privatisasi BUMN secara umum di Indonesia ataupun negara lain dilakukan dengan bermacam cara, yakni dengan metode strategic sales (penjualan saham langsung kepada investor), Initial Public Offering/ IPO (penjualan saham kepada investor melalui pasar modal), Employee and Management Buy Out (penjualan saham kepada manajemen atau karyawan).

IPO merupakan metode privatisasi BUMN yang banyak mendatangkan kesuksesan, dan resistensi penolakannya lebih rendah dibandingkan metode startegic sales. Privatisasi dengan metode IPO di Indonesia sendiri banyak dilakukan BUMN, salah satunya PT Semen Gresik tahun 2001. Semen yang berpusat diJawa Timur itu salah satu pelopor BUMN yang menerbitkan saham di pasar modal dengan kode SMGR, selain Telkom (TLKM) pada awal 1990.

Kebijakan privatisasi BUMN selalu menjadi isu yang kontroversial dan selalu melahirkan resistensi tinggi, baik itu di kalangan politisi, ekonom, pengambil kebijakan dan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah dan fakta di masa lampau, seperti diketahui privatisasi dilakukan untuk menutupi/menambal defisit anggaran di APBN.

Kehadiran pemilik asing dalam penjualan saham BUMN itu membuat privatisasi dianggap sebagai instrumen penjualan aset negara kepada pihak asing. Ini dapat dilihat dari kasus penjualan saham Indosat dan Semen Gresik. Selain itu, privatisasi BUMN seringkali ditafsirkan secara negatif mulai dari isu nasionalisme, anti-kepemilikan asing, kekhawatiran terjadinya PHK, serta prosesnya yang dianggap tidak transparan (Prasentiatono:2006).

Padahal, privatisasi di dalam UU BUMN dilakukan dengan maksud, memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN persero; meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan; menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat; menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; menciptakan perseroan yang berdaya saing dan berorientasi global serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.

Lebih lanjut dalam Pasal 74 ayat 2 dalam UU BUMN, dijelaskan bawah privatisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN persero. Artinya, di dalam UU BUMN tersebut secara jelas dinyatakan privatisasi juga sebagai salah satu cara agar masyarakat bisa memiliki saham perusahaan milik negara dengan cara membeli saham.

Privatisasi Semen Padang dibangun dalam perspektif memperluas kepemilikan masyarakat, yang secara tidak langsung akan mendorong pemerataan ekonomi. Bukan hanya dalam kerangka mendapatkan permodalan dari pihak ketiga untuk ekspansi bisnis dan pengembangan usaha perusahaan. Privatisasi Semen Padang harus dijadikan sebagai percontohan bagaimana negara melakukan pendistribusian kekayaan negara ke warganya.

Masyarakat dalam hal ini terlibat membesarkan dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dengan cara “bergotong-royong” bersama pemerintah membesarkan BUMN lewat kepemilikan saham. Dalam konteks Sumatera Barat yang masyarakatnya (perantau) tersebar di seluruh daerah di Indonesia sangat besar potensinya untuk menjadi investor (memiliki saham) perusahaan ini. Hal itu tidak lepas dari rasa memiliki dan kiprah Semen Padang yang selama ini banyak membantu pembangunan di ranah Minang lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Baca Juga:  Rajin Silaturahim Rezeki Tetap Seret

Namun, masuknya Semen Padang ke pasar modal (IPO) harus disertai komitmen penjualan saham yang diprioritaskan kepada masyarakat tertentu yang diberikan afirmatif policy untuk kepemilikannya. Masuknya Semen Padang ke pasar modal melalui IPO akan mendistribusikan aset negara kepada warga negaranya sehingga kemakmuran rakyat akan lebih merata.

Selain memiliki saham, masyarakat juga akan mempunyai akses yang lebih luas dalam pengawasan Semen Padang. IPO akan meningkatkan nilai dan kontribusi perusahaan semen tertua di Asia Tenggara ini untuk kepentingan stakeholder.

Metode IPO yang penulis wacanakan dalam privatisasi Semen Padang memang bukan tidak mengandung kelemahan dalam prosesnya. Metode IPO mengandung titik-titik krusial yang memungkinkan terjadinya praktik rent seeking, yaitu pada proses pembentukan harga atau book building, penjatahan saham dan proporsi kepemilikan saham asing dan lokal.

Proses book building merupakan tahapan pertama yang rawan karena sangat rentan terhadap penyalahgunaan otoritas dari peneyelenggara kekuasaan dan permainan oleh lembaga penjamin (Azre, 2011). Pada proses penjatahan saham, terbuka peluang intervensi pihak-pihak tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dan memungkinkan untuk meminta penjatahan saham melalui lembaga penjamin, manajemen perusahaan dan Kementerian BUMN.

Metode IPO juga rawan dimanfaatkan oleh investor asing untuk menguasai saham di BUMN melalui pembelian pada pasar perdana ataupun sekunder. Privatisasi Semen Padang harus dilakukan sebagai upaya pemerintah memunculkan pemerataan kepemilkan publik pada saham BUMN, seperti yang pernah dilakukan di Jerman dalam penjualan saham Volkswagen, British Telecom di Inggris, Nippon Telephone Telegraph di Jepang, Telecom Australia dan banyak negara lainnya. Masyarakat diberikan prioritas serta kemudahan untuk membeli saham BUMN.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan ide privatisasi Semen Padang ini bukanlah sesuatu hal yang mudah dan segera bisa dilaksanakan. Tentu saja dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, elite politik, dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Apalagi diketahui, keterbatasan dan rendahnya akses masyarakat dalam memiliki saham sebagai sebuah investasi jangka pendek atau jangka panjang juga masih tinggi.

Publik Sumatera Barat mestinya mendorong Semen Padang untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks tersebut meminta penjatahan yang lebih berpihak pada masyarakat dalam pembelian saham kepada Kementerian BUMN dan Semen Indonesia sebagai induk perusahaan.

Tentu saja, dengan skala prioritas masyarakat Lubukkilangan Padang sebagai elemen terdekat secara historis dengan perusahaan semen ini, dan masyarakat Sumatera Barat secara umum sehingga bisa menjadi pemegang saham (share holder). Dengan begitu, diharapkan rasa memiliki terhadap perusahaan bakal semakin tinggi. Anak nagari di Sumatera Barat, dan negeri ini bisa menikmati hasil privatisasi itu lewat keuntungan langsung dari proses jual-beli saham yang bisa dilakukan kapan saja selama hari bursa, dan potensi memperoleh deviden setiap tahun sesuai kinerja perusahaan.

Penulis meyakini akan banyak pro-kontra bahkan skeptis dengan ide privatisasi Semen Padang ini jika tidak disosialisasikan secara baik dan masif kepada masyarakat. Namun, bukan tidak mungkin direalisasikan jika pemerintah memiliki political will kuat menjadikan BUMN dan anak perusahannya sebagai sarana mewujudkan pemerataan ekonomi untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)