Pro Choice ataukah Pro Life dalam Upaya Pencegahan Covid-19?

Pro Life dan Pro Choice merupakan sebuah prinsip yang seharusnya sudah melekat dalam pemikiran kita bersama dalam upaya pencegahan Covid-19. Pro Life adalah sebuah prinsip yang sangat melekat pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai Hak Untuk Hidup dan Hak Untuk Mempertahankan Kehidupan, sedangkan Pro Choice merupakan sebuah prinsip yang menitikberatkan pada hak atas pilihan.

Dalam upaya pencegahan Covid-19 ini marilah kota merenungkan diri atas prinsip manakah yang akan kita pilih. Prinsip Pro Choice atau prinsip atas pilihan ini tentunya kita kembalikan ke diri kita masing-masing apakah kita akan mempertahankan ego kita sendiri untuk bersikap santai, meskipun Pemerintah dan instansi-instansi terkait sudah memberikan signal tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini, seperti lockdown, menyerukan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, pembatasan wilayah, self isolation, dan menyatakan darurat sipil. Tentunya pernyataan pemerintah ini bukan tanpa dasar dan alasan, melainkan sudah dalam pemikiran yang sangat matang dengan mempertimbangkan saran dari berbagai instansi terkait.

Tentunya pernyataan Pemerintah bukan tanpa dasar atau alasan, melainkan sudah dalam pemikiran yang sangat matang dengan mempertimbangkan saran dari berbagai instansi-instansi terkait. Fakta di lapangan mengatakan meskipun Pemerintah sudah memberikan upaya yang terbaik, tetapi masih ditemukan juga masyarakat yang begitu “ngeyel”, masyarakat dinilai telah mengindahkan apa yang menjadi saran dari Pemerintah. Pemerintah sudah menyarankan #dirumahsaja, #workfromhome, tetapi masih ditemukan juga masyarakat yang menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

Seharusnya #dirumahsaja, #workfromhome bukan menjadi Pro Choice atau hak atas pilihan, melainkan inilah yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan keselamatan masyarakat dan bangsa di atas segalanya dan sangat tidak pantas untuk urusan “nyawa” kita malah menempatkan sebagai suatu pilihan atau Pro Choice, sehingga kita harus merubah “mindset” kita untuk menganggap semuanya menjadi bagian dari Pro Life atau hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pro Life dapat diartikan sebagai upaya atas hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan yang bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang harus diwujudkan pada saat pandemi Covid-19 ini.

Bagaimana cara mewujudkannya? Kita harus meyakini kondisi pada hari ini hampir mendekati apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menggunakan paradigma sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran yang menggunakan paradigma sehat. Untuk itu, mari kita berjuang bersama untuk menyehatkan diri kita sendir di mulai dengan kekuatan alam pikiran, bahwa: Segala sesuatu tercipta dua kali, di alam pikiran dan di alam nyata, mari kita rendahkan hati kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan Pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Pandemi Covid-19, dengan tidak meninggalkan sifat Keilahian Allah,SWT yang terpusat dihati sanubari kita sebagai pusat nilai tertinggi kita sebagai Mahluk Tuhan yang hakiki.

Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia menganut falsafah Pancasila, bahwa setiap berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hal ini berarti didasarkan keyakinan masyarakat bangsa Indonesia, bahwa hidup bukan milik manusia tetapi titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dihormati setiap orang, bahkan wajib dilindungi oleh pemerintah, dan negara. Dengan kata lain, Bangsa Indonesia menganut prinsip Pro Life, bukan Pro Choice dalam upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, serta sebagai upaya untuk memartabatkan manusia. (*)

Penulis: Siska Elvandari – Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang