Simalakama Covid-19: Pulang ”Haram”, tak Pulang Rindu ”Mandandam”

Coronavirus disease 2019 atau lebih familiar bagi kita dengan nama singkatnya ‘Covid-19’.Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Pada 30 Januari 2020 World Health Organization (WHO), badan organisasi kesehatan dunia menyatakan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat international. Kemudian COVID-19 diakui sebagai pandemic pada 11 Maret 2020. Sampai dengan hari ini sudah ditemukan lebih 952.000 kasus Covid-19 yang dilaporkan oleh lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan dari sekian kasus tersebut sudah mengakibatkan kematian sekitar 48.300 orang jiwa, dan sembuh lebih dari 202.000 orang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena wabah Covid-19 memiliki jumlah kasus yang terus bertambah dari hari ke hari. Sampai saat ini, Indonesia menjadi negara dengan persentase angka kematian yang tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Kondisi ini, telah direspons oleh Pemerintah Pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah berupaya menjalankan program pengurangan penyebaran Covid-19 dalam masyarakat. Salah satu program yang gencar dijalankan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah adalah social distancingdan stay at home atau work from home. Dengan tujuan masyarakat dapat menjaga jarak dan tidak berinteraksi secara dekat dan tidak berkerumun atau membuat keramaian.

Melalui program tersebut, pemerintah miminta masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di rumah. Siswa sekolah dan mahasiswa dirumahkan, aktivitas belajar dilakukan dari rumah. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa. Umat Islam diminta untuk tidak melakukan aktivitas ibadah di masjid-masjid, surau atau mushalla. MUI meminta masjid-masjid tidak menyelenggarakan kegiatan shalat Jumat. Umat Islam yang laki-laki diminta Shalat Zuhur di rumah. Tentunya semua upaya pemerintah, baik pusat dan daerah dilakukan agar penularan Covid-19 dalam masyarakat dapat diputus. Termasuk imbauan melarang perantau pulang kampung yang bertujuan untuk memutus penyebaran wabah ini.

Pulang kampung bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah membudaya setiap tahunnya. Minimal sekali setahun, berkumpul dengan keluarga di kampung halaman di bulan Ramadhan dan merayakan Idul Fitri, memberikan kesan tersendiri bagi perantau. Apalagiperantau tersebut sudah berhasil dan ingin berbagi rezeki dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Tentunya masa pulang kampung sekali setahun tidak hanya menjadi kerinduan bagi perantau, namun juga sebuah harapan bagi keluarga yang ditinggalkan di kampung. Sanak keluarga di kampung menaruh kerinduan yang mendalam kepada perantau. Istri rindu kepada suaminya, anak kepada ayahnya, Ibu dan ayah kepada anaknya, kamanakan kepada mamaknya, mamak kepada kamanakannya. Bahkan sepasang calon mempelai yang jauh-jauh hari sudah merencanakan pernikahannya di kampung halaman tercinta. Masih banyak lagi kerinduan yang tidak mungkin disebutkan.

Kerinduan tersebut akan tidak terwujud bagi sebagian perantau atau masyarakat kita, karena pulang kampung “diharamkan” dalam stuasi wabah Covid-19 yang sedang mengganas begitu kata Sekjen MUI. Tentunya apa yang disampaikan pak Sekjen MUI telah dicarikan dasar hukumnya oleh Pak Sekjen. Begitu juga imbauan beberapa kepala daerah, seperti Gubernur JawaTengah dan Gubernur Sumatera Barat yang secara terbuka sudah menyampaikan imbauanya di TV. Banyak pro dan kontra timbul di masyarakat dalam menyikapi fatwa ‘haram’ dan imbauan larangan pulang kampung tersebut.

Sebagai anak rantau dan bagian dari masyarakat Minang yang sebagian besar anak nagarinya merantau, harus bijak menyikapi fatwa haram dan imbauan larangan pulang kapung tersebut. Kita semua, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ulama harus memperhatikan banyak hal dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang sedang merantau. Kita harus mampu memberikan analisa yang mendalam agar kita tidak terjebak dalam pro dan kontra halal-haramnya pulang kampung, dan setuju tidak setuju dengan larangan pulang kampung yang disampaikan oleh kepala daerah. Mari kita melihat berbagai profesi masyarakat kita yang merantau. Umumnya masyarakat kita, khususnya perantau Minang, berprofesi sebagai pedagang (sebagian besar pedagang kecil dan menengah). Sebagiannya lagi perantau Minang berprofesi sebagai pegawai dan pelajar atau mahasiswa. Tentunya masing-masing profesi memiliki stuasi yang berbeda-beda dalam menghadapi kondisi Covid-19 yang sedang mewabah di perantauan, seperti di Jakarta, Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.

Bagi perantau yang berprofesi sebagai pedagang, khususnya pedagang yang sudah mapan, dimana memiliki kecukupan tabungan untuk menghadapi kebijakan pemerintah untuk stay at home pilihan untuk tidak pulang kampung adalah pilihan bijak. Apalagi mereka sudah berkumpul bersama-sama anak istri di rantau. Namun akan berbeda dengan para perantau yang berprofesi sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima (ekonomi kreatif). PKL adalah sebuah kegiatan mencari nafkah bagi perantau, dimana mereka menjualkan barang dagangannya di tempat-tempat keramaian dan di jalur lalu lalang orang (Bahri, 2006). Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Bahri, ditemukan para pedagang kaki lima tersebut umumnya tidak memiliki tabungan, walaupun hanya untuk kebutuhan makan satu hari besok. Banyak dari pedagang kecil tersebut menggantungkan ‘penglaris’ hari ini untuk makannya hari ini. Mereka harus menunggu pembeli dagangannya baru mereka bisa membeli beras, begitu kondisinya. Dengan situasi semua orang harus menjaga jarak (social distancing) dan tinggal dirumah (stay at home) membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan nafkah harian. Tentunya pulang ke kampung halaman adalah sebuah pilihan bijak di tengah-tengah situasi yang jauh dari kepastian dan batas waktu, sementara ‘suara perut’ terus ‘bernyanyi-nyanyi’ di tengah-tengah tangisan anak yang lapar.

Begitu juga sewa rumah harus dibayar, pulsa listrik PLN dan air harus dibeli. Lengkap sudah. Berbeda juga dengan mahasiswa atau pelajar yang sedang merantau, walaupun mereka masih ditanggung oleh orangtuanya untuk biaya hidupnya di rantau, namun tentunya tidak semua mahasiswa punya orang tua yang berkecukupan. Biasanya momen liburan panjang di hari raya adalah momen yang tidak dianggarkan biaya hidupnya oleh orangtua, karena mereka biasanya pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bayangkan jika mereka harus tetap berada di rantau, kebutuhan hidup di rantau harus dikirimkan oleh orangtuanya yang tidak berkecukupan. Untuk biaya hidup di hari-hari biasanya saja, orangtua sudah harus pinjam sana sini, apalagi harus ditambah pada masa liburan panjang, tentunya bukan pilihan bijak untuk stay at home di rantau. Satu hal yang terkadang luput dari pantauan kita, pulang dan berkumpulnya seorang anak, bagi orangtua adalah obat mujarab bagi imunitas keluarga (mengutip artikel Ernita Arif).

Kepada kita semua, situasi-situasi yang dihadapi oleh ‘dunsanak’ kita di rantau harus kita respons dengan hati nurani. Tidaklah bijak bila kita berpolemik dalam dinamika pro dan kontra halal-haram pulang kampung dan setuju atau tidak dengan larangan pulang kampung. Sebuah action bersama-sama sangatlah penting bagi kita dan dunsanak kita perantau. Pemerintah harus memberikan solusi terhadap larangan atau haramnya pulang kampung bagi perantau. Pemerintah harus memiliki data berapa jumlah ‘dunsanak’ kita yang merantau dan bagaimana kondisi kehidupannya. Kemudian dibuatkan program bantuan biaya kehidupan selama program stay at home berjalan. Namun bila pemerintah pusat dan daerah kita belum memiliki data yang lengkap dan solusi terhadap perantau yang membutuhkan bantuan, maka gelombang besar arus “mudik” sangat mungkin terjadi. Perantau pulang kampung bagi yang berkondisi sulit hidup di rantau seperti kondisi saat ini adalah pilihan ‘simalakama’, dan perantau harus memilih jalan terbaik yang dapat mereka pilih. Sebagian dari mereka akan berpikir, minimal mereka masih punya sanak keluarga yang akan menampungnya di kampung halaman. Bagi sebagian besar perantau Minang, umumnya mereka masih memiliki tanah ulayat, sawah dan ladang yang bisa digarap.

Bila itu terjadi, tentunya pemerintah daerah harus menyiapkan mekanisme monitoring dan pemantauan yang ketat bagi parantau yang pulang. Perantau yang akan pulang perlu melaporkan diri terlebih dahulu sebelum berangkat. Perantau yang akan pulang wajib lolos sehat atau bebas Covid-19 dari rantau. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kantor perwakilan yang ada di rantau dan organisasi komunitas perantau yang ada di berbagai rantau. Kemudian setiba di kampung halaman, perantau wajib dikarantina selama 14 hari secara mandiri dan terus dipantau oleh pemerintah daerah dimana perantau tinggal. Kerahkan semua aparatur daerah, kecamatan, nagari/desa, hingga jorong/RT untuk bersama-sama memonitor sanak keluarga yang datang dari rantau. Tentunya bila karantina 14 hari berhasil, dan perantau kita sehat, sanak kamanakan kita dapat hidup dengan nyaman.
Memang situasi ini terasa berat yang ditanggung oleh semua pihak terutama pemerintah daerah dalam menangani arus masuknya perantau yang dikhawatirkan akan menambah jumlah korban di kampung halaman. Bagaimanapun juga perantau adalah dunsanak kita bahkan lebih dari hanya sekedar dunsanak. Selama ini, tidak jarang perantau adalah para “pahlawan ekonomi” bagi dunsanak di kampung, mereka telah banyak berkontribusi kepada pembangunan kampung halaman. Kita berharap, khususnya bagi perantau yang memang terpaksa pulang juga dapat mendisiplinkan diri dan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh pemerintah sejak mulai berangkat dari rantau hingga sampai di kampung halaman. Semoga pulang kampung bukan lagi menjadi Simalakama Covid-19: pulang takut ‘haram’, tak pulang takut tak ‘makan’. Kita semua badunsanak. (*)

Penulis: Syamsul Bahri – Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Andalas/Tokoh Muda Agam