Penyimpangan Bansos

71
Dr. Hamdani, MM,MSi,Ak

Pemerhati Pembangunan, Keuangan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Penyimpangan bantuan sosial (bansos) menghiasi pemberitaan media elektronik, media cetak dan media sosial belakang ini.

Maraknya pemberian bansos untuk  kebutuhan warga yang terkena imbas pandemi Covid-19 membuka peluang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan  situasi tersebut.

Bahkan, Mensos Risma mencerca anggotanya dan pihak  terkait yang tega menangguk keuntungan di air keruh. Seperti yang diketahui, ketika wabah virus korona melanda Indonesia, pemerintah telah mengucurkan ratusan triliunan rupiah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari virus korona tersebut melalui berbagai program bantuan sosial.

Namun niat baik pemerintah tersebut dinodai oleh ulah para pemburu rente, oknum pejabat dan para pengusaha yang terlibat dalam penyaluran bansos tersebut.

Kenapa bansos rentan dikorupsi dan diselewengkan? Bukankah bansos hanya bentuk pengeluaran yang bersumber dari keuangan negara APBN dan APBD dan Dana Desa  di luar yang dilakukan BUMN dan Badan Usaha Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan Partai Politik serta Ormas?

Jawabannya karena bansos jenis belanja negara dan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi ketika disalurkan, dan akuntabilitasnya pencairannya relatif rendah.

Semakin panjang jalur distribusi bansos, semakin tinggi risikonya. Validitas atau keabsahan bukti atau dokumen tanda terima dari jutaan penerima manfaat tidak tertutup kemungkinan fiktif atau dipalsukan.

Sebagai perbandingan ketika pemerintah dan pemda mencairkan belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, maka sistem akuntabilitasnya memberikan jaminan untuk meminimalisir terjadi penyimpangan kualitas, kuantitas dan harga serta    kemungkinan fiktif.

Bukti transaksi secara formal dan material dihasilkan dari mekanisme pencairan dana yang mencerminkan sistem pengendalian menajemen yang memadai.

Prosedur pengendalian meliputi pemisahaan wewenang dan tanggungjawab yang jelas pejabat yang menyiapkan dokumen lelang, panitia pengadaan barang dan panitia pemerima barang.

Selanjutnya pejabat pembuat komitmen dan pejabat yang menguji dokumen pembayaran/ kelengkapan administratif memastikan belanja modal dan barang dapat dibukti secara fisik dengan kuantitas dan kualitas sesuai dokumen kontrak atau  surat perjanjian kerja.

Dari sisi pengawasan, auditor dapat melakukan pengujian  kebenaran formal dan material dengan prosedur pemeriksaan dokumen,  pemeriksaan fisik dan konfirmasi.

Pemberian bansos dalam bentuk barang memiliki peluang untuk dikorupsi sejak dari proses penganggaran, pengadaan hingga penyaluran.

Kasus ini mencuat ketika KPK menangkap Mensos Juliari Batubara yang melakukan tindak pidana korupsi dari hulu sampai hilir.

Paket barang bansos seperti ini sudah dihentikan dan yang masih berlanjut adalah paket beras dan paket kartu sembako.

Aktivitas tersebut memiliki risiko yang melekat pada kegiatan yang dalam teori auditing, dikenal sebagai risiko melekat (inherent risk).

Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pembuat keputusan memimalisir pogram bantuan sosial yang mengandung unsur risiko melekat pada aktivitas tersebut.

Dalam beberapa kasus pemberian dalam bentuk barang, tanda penerima yang ditanda tangani penerima manfaat fiktif atau dipalsukan.

Sedangkan penerimaan bantuan dalam bentuk uang apalagi melalui rekening, memiliki risiko yang rendah. Sulit untuk direkayasa karena adanya konfirmasi dari penerima manfaat dalam sistem perbankan yang dikenal dengan notifikasi transfer rekening.

Selanjutnya untuk pencairan pada rekening penerima manfaat apabila disalurkan melalui BPD atau Bank Himbara dapat menjangkau ke pelosok nusantara dan desa-desa melalui kantor kas BPD atau layanan mobil kas BPD.

Anggaran belanja bansos bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta APB Desa.

Belanja bansos skema perlindungan sosial dialokasi dalam APBN Tahun 2021 tergolong jumbo sebesar Rp154,35 triliun meliputi Program  Keluarga  Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga sebesar Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebanyak 18,8 juta keluarga sebesar Rp49,89 triliun, Diskon Listrik sebanyak 32,6 juta rumah  tangga sebesar Rp9,49 triliun, Bantuan Sosial  Tunai (BST) sebanyak 10 juta keluarga sebesar Rp17,46 triliun, Bantuan Beras  Bulog sebanyak 28,8 Juta Keluarga   sebesar Rp3,58 triliun, Kartu Sembako PPKM sebanyak 5,9 juta keluarga usulan pemda sebesar Rp7,08 triliun, Kartu Pra Kerja sebanyak 6,27 juta orang sebesar Rp21,2 triliun, Bantuan Subsidi  Upah sebanyak 8,8 Juta sektor non  kritikal di PPKM  level 3 dan Level 4 sebesar 8,8 triliun, Subsidi Kuota  Internet sebanyak 38,1 juta  penerima sebesar 8,54 triliun.

Baca Juga:  Polri Yang Presisi

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah lagi menjelang akhir tahun 2021 sesuai perkembangan pandemi Covid-19.

Indikator keberhasilan pengelolaan bansos ditandai terpenuhi “empat tepat” yaitu tepat sasaran/kriteria, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu.

Bansos dikatakan tepat sasaran/ kriteria apabila keluarga penerima manfaat adalah orang atau keluarga yang sesuai kriteria dengan identitas yang jelas sesuai KTP yang dimiliki.

Validasi dan verifikasi dari keluarga penerima manfaat sebagai dasar memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS).

Selanjutnya DTKS ini perlu dimutakhir secara berkala. Untuk  penyaluran bansos harus diperhatikan kesesuaian dengan jumlah dan kualitas yang ditentukan serta waktu yang ditentukan. Tujuan audit terhadap bansos untuk memastikan terpenuhinya empat tepat tersebut.

Penyimpangan bansos saat ini dalam diklasifikasikan pada dua kategori pemborosan dalam pengelolaan bansos dan penyelewengan pada tingkat penerima manfaat.

Pemborosan terjadi terkait dengan biaya pengelolaan bansos khusus dalam bentuk barang. Pengeluaran yang perlu dilakukan biaya tranportasi, kemasan.

Sedangkan bansos dalam bentuk bantuan pangan non-tunai (BNPT) memerlukan organisasi Tim Koordinasi dan pendampingan, pembuatan dan distribusi kartu sembako dan penyiapan eletronik warung gotong royong e-warong.

Sedangkan potensi penyelewengan pada tingkat penerima manfaat, empat area yaitu yang seharusnya menerima tidak menerima, yang seharusnya tidak menerima tapi menerima, pemotongan jumlah yang diterima dan kuantitas dan kualitas yang diterima tidak sesuai.

Proses bisnis bantuan pangan non tunai adalah diterima oleh penerima manfaat yang masuk dalam DTKS melalui Kartu Sejahtera sebesar Rp. 200.000, perbulan.

Masyarakat menggesek kartu sejahtera tersebut pada alat bank link yang tersedia pada kios-kios  mitra kerja bank, atau bank link yang ada di e-warong.

Masyarakat akan menerima bantuan senilai Rp200.000 berupa beras, telur, sayur dan sebagainya dari warung tersebut.

Kartu sejahtera dikirimkan  Kemensos kepada dinas sosial kabupaten/ kota.

Dinas sosial mendistribusikannya ke masyarakat yang ditetapkan oleh SK Mensos yg masuk data DTKS.

Dinas Sosial bertugas juga untuk menvalidasi dan mengupdate data penerima, seperti penerima yg meninggal, pindah dan lain sebagainya.

Pendanaan yang bersumber dari APBN melalui dokumen anggaran DIPA APBN Kemensos cukup komplek.

Kemensos sebagai instansi vertikal tidak memiliki satker vertical karena urusan sosial  dilimpahkan kepada derah.

Dengan demikian Kemensos menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan bansos  dalam bentuk natura.

Kemensos membutuh mitra kerja penyaluran untuk 416 kabupaten dan 98 kota se Indonesia.

Perlu dipertimbangkan juga pengelolaan bansos pada Kemensos di desentralisasi kepada Provinsi melalui skema dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana alokasi untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional kesehatan (BOK).

Pemerintah provinsi bertanggungjawab mengelola bansos dan menyalurkan kepada pemerima. Pengawasan dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerntah (APIP) dan BPKP.

Untuk perbaikan pengelolaan bansos ada baiknya bansos BPNT diselenggarakan pada 98 kota di Indonesia. Sedangkan untuk 416 kabupaten ada paket beras dan BST.

Alasannya, BNPT untuk kabupaten dengan 74.957 Desa begitu banyak kelembagaan dan sarana dalam pengelolaan e-warong yang harus disiapkan dan keterbatasan jaringan internet dan fasilitas perbankan.

Pembenahan DTKS dipercepat supaya bansos yang akan disalurkan makin akurat untuk mencegah salah sasaran pemberian bansos.(*)