BI Perpanjang Kebijakan Gratis Transaksi Non Tunai untuk UMKM

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama A. (IST)

Wahyu Purnama A
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar

Bank Indonesia Sumbar mendukung adaptasi kegiatan ekonomi melalui kelancaran pembayaran tunai/non tunai dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan di masa pandemi Covid-19.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) tanggal 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

BI menempuh langkah-langkah di antaranya untuk Sistem Pembayaran; (1) Memperpanjang kebijakan merchant discount rate QRIS sebesar 0 persen untuk merchant usaha mikro sampai 31 Maret 2021; (2) Memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi dan digitalisasi, baik di pusat maupun di daerah, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta otoritas terkait melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; (3) Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi perbankan dengan fintech melalui percepatan implementasi Sandbox 2.0, antara lain meliputi regulatory sandbox, industrial test, innovation lab dan start up.

Kita melihat Covid-19 ini berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat dan ekonomi Indonesia terutama pada UMKM. Namun, kita bersama perlu optimistis tidak berdiam diri, serta beradaptasi. Bila kita mencermati, adopsi digital di Indonesia terakselerasi di saat Covid-19.

Berdasarkan hasil survei Redseer, perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi saat pandemi covid, 56% konsumen di Indonesia lebih memilih melakukan pembayaran non tunai, 51% masyarakat pertama kali berbelanja online masa pandemi, 24,2% peningkatan belanja online dari sebelum masa pandemi (Data Aino Indonesia, Redseer, dan MarkPlus.inc September 2020, Dampak Covid-19 pada aktivitas ekonomi dan percepatan digitalisasi).

Tren peningkatan digitalisasi terlihat di berbagai sektor terutama saat masa pandemi seperti perdagangan ritel, kesehatan, pendidikan, hiburan, transportasi, termasuk pembayaran. Data pembayaran Bank Indonesia juga menunjukan peningkatan pembayaran digital yang diikuti oleh tren peningkatan volume transaksi e-commerce.

Pertumbuhan perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) di Indonesia menunjukkan bahwa pembayaran digital telah meningkat secara massive seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi dan besarnya jumlah populasi yang menjadi potensial konsumen (Sumber: Global Digital Report 2020 dari wearesocial.com).

Layanan sektor keuangan dan pembayaran berbasis non tunai bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat. Di antara manfaatnya adalah, efisiensi dan efektivitas layanan pembayaran non tunai di sektor retail yang inklusif khususnya segmen mikro, mengakselerasi berbagai program terkait keuangan inklusif dan non tunai, serta mendorong kolaborasi di ekosistem pembayaran.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, BI menempuh beberapa langkah, salah satunya berkaitan dengan QRIS yaitu melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui kebijakan gratis biaya MDR QRIS mulai 31 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan diperpanjang hingga 31 Maret 2021, kebijakan gratis biaya MDR QRIS ini diberikan BI dari 31 Mei 2020.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan UMKM. Tarif MDR dibebankan kepada penjual atau merchant pada setiap transaksi satu jaringan alat pembayaran (on-us) maupun multijaringan (off-us). Dengan kata lain, tarif promosi MDR itu dimaksudkan untuk mengurangi beban pelaku usaha di tengah meluasnya dampak virus korona atau Covid-19 terhadap perekonomian domestik.

Kondisi pandemi ini mendorong BI untuk mencari strategi dan cara yang sesuai agar transaksi retail dapat dilakukan secara non tunai dengan cepat dan praktis antara lain dapat dilakukan dengan QR Code. QR Code payment dapat menjadi salah satu insiatif BI dalam menyongsong ekonomi digital karena banyak turunan transaksi digital lainnya yang dapat dikembangkan berdasarkan data transaksi customer dari QR Code Payment tersebut.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.

Baca Juga:  Lanyalla: UKM dan UMKM Harus Bisa Sejajar Perusahaan Modern

Sebelum terstandarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat melakukan pembayaran pada merchant yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena QR code yang digunakan tidak terstandarisasi. Dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda.

Selain itu, standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. Merchant sudah memiliki banyak QR code dari berbagai PJSP juga dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR Code QRIS.

Konsumen harus membudayakan untuk menggunakan pembayaran QR Code dan memverifikasi keakuratan setiap melakukan pembayaran. Saat men-download aplikasi pembayaran menggunakan QRIS, konsumen hanya boleh menggunakan aplikasi PJSP yang authorized sesuai petunjuk masing-masing PJSP. Selain itu, QRIS dapat digunakan untuk mendorong digitalisasi UMKM, digitalisasi ekonomi dan keuangan bukan sebuah pilihan namun suatu keharusan di era digital dan era covid-19.

Aplikasi PJSP memiliki fitur keamanan untuk membantu mendeteksi dan mencegah fraud transaksi ke merchant palsu. Setelah memindai QRIS, konsumen harus memeriksa bahwa nama merchant yang ditampilkan pada aplikasi pembayaran mereka sesuai dengan nama merchant yang ditampilkan di atas label QRIS. Setelah pembayaran berhasil, konsumen akan segera menerima notifikasi pembayaran. Demikian pula, pedagang juga akan menerima notifikasi. Jika konsumen mencurigai adanya penipuan atau permasalahan dalam melakukan transaksi, segera hubungi PJSP terkait.

Munculnya QRIS memudahkan berbagai pihak yaitu perbankan, penyedia layanan keuangan digital, merchant, pemerintah daerah, dan konsumen. Kehadiran QRIS tentunya akan lebih efisien. Karena, merchant dan konsumen tidak perlu memiliki berbagai QR Code di meja kasir. Sedangkan bagi pemerintah, QRIS membantu rekam jejak transaksi penerimaan keuangan daerah seperti penerimaan pajak. Kehadiran QRIS meningkatkan kelancaran sistem pembayaran yang akan memberikan keuntungan bagi merchant maupun konsumen.

Perkembangan akseptasi QRIS terus meningkat, khususnya di segmen masyarakat UMKM mencapai lebih dari 5 juta merchants dalam waktu kurang dari 1 tahun di seluruh Indonesia per tanggal 16 Oktober 2020, dimana 85% atau 4,25 juta merchants QRIS merupakan usaha kecil dan usaha mikro.

Di Sumatera Barat pertumbuhan merchant QRIS hingga posisi akhir November 2020 sebanyak 55.746 merchants atau tumbuh 291,25%. Saat ini industri Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sudah mengadopsi QRIS mencapai 44 PJSP. Transaksi QRIS di Indonesia juga mengalami peningkatan walaupun sempat terjadi penurunan di awal masa pandemi covid-19. Pada bulan Juli 2020 volume transaksi QRIS tercatat 9.59 juta kali dan nominal transaksi mencapai 707.6 miliar rupiah (Data BI).

Tahap ke 3 dari implementasi QRIS adalah Transaksi Cross Border Outbond dengan menggunakan standar QR yang berlaku di negara tujuan. Saat ini BI sedang menjajaki kerjasama dengan Bank Sentral Arab Saudi untuk memfasilitasi Jemaah haji agar dapat melakukan pembayaran dengan scan QR menggunakan aplikasi dari Indonesia.

BI melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) meraih penghargaan dalam kategori inovasi sistem pembayaran tahun 2020 dari Central Banking Publications dalam kegiatan Central Banking’s Fintech and Regtech Global Awards. Penghargaan diterima secara simbolis oleh Deputi Gubernur BI, Sugeng, pada tanggal 28 Oktober 2020 secara virtual.

Kategori yang diperoleh BI mulai diberikan tahun 2020 kepada bank sentral yang dinilai memiliki inisiatif sistem pembayaran yang inovatif, menggunakan teknologi baru, dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan peningkatkan inklusi keuangan. BI menerima penghargaan karena implementasi QRIS dinilai sebagai inisiatif inovasi yang memenuhi kriteria tersebut.

Mari kita tetap optimis sambil berikhtiar dalam segala hal yang dihimbau pemerintah dan juga dengan membudayakan penggunaan sistem pembayaran secara digital. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, bangsa, dan perekonomian Indonesia. Aamiin yaa robbal aalamiin… (*)