PSBB: Upaya Strategis Penanganan Covid-19?

Ilustrasi Jawapos.com

Darul Siska
Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar

Kesedihan tak kunjung usai mengingat satu persatu warga negara Indonesia menjadi korban keganasan virus Covid-19.

Setiap hari data yang tampil dan diumumkan pemerintah menunjukkan adanya rangkaian temuan kasus baru dan korban yang meninggal dunia.

Data tersebut bukanlah sebuah angka statistik semata melainkan nyawa anak bangsa yang harus dijamin negara dalam penyelenggaraan kesehatan.

Penyebaran yang masif, keterbatasan fasilitas kesehatan, virus baru yang belum ada vaksin, serta kegamangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menjadi beberapa masalah umum yang mewarnai upaya penanganan penyebaran Covid-19 di fase awal merebaknya virus ini.

Desakan untuk melakukan “lockdown” ataupun penerapan “karantina wilayah” mulai digaungkan kepada Pemerintah. Namun, pada akhirnya, 31 Maret 2020, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, atau dikenal dengan PSBB.

PSBB menjadi terminologi dan konsep yang dikenal saat ini dalam penanganan Covid-19. Konsep ini menggantikan pola penanganan sebelumnya yang sebatas imbauan untuk kerja dari rumah dan sekolah dari rumah.

Adanya kebijakan PSBB diharapkan mampu mengendalikan interaksi sosial masyarakat sehingga membatasi penyebaran Covid-19.

Sebagai respons terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 3 April 2020.

Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengatur berbagai aktivitas yang dibatasi oleh PSBB yaitu: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e) pembatasan moda transportasi; f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan Kebijakan ini memberi wewenang kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB pada suatu wilayah berdasarkan permohonan dari Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Secara teknis, permohonan yang diajukan oleh kepala daerah harus disertai data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

Hingga, pada akhirnya, DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang disetujui untuk diterapkan PSBB. Tidak semua daerah langsung disetujui permohonan penerapan PSBB oleh Menkes. Alasan penolakan pemberian persetujuan diantaranya tidak memenuhi aspek epidemologi.

Namun, ada beberapa daerah yang awalnya tidak disetujui kemudian mendapat persetujuan sebagaimana yang dialami Gorontalo. Penerapan PSBB pada praktiknya berimplikasi terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat.

PSBB sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentu akan berdampak langsung kepada masyarakat khususnya pekerja (informal), pekerja harian, pekerja kontrak, pengusaha termasuk UMKM.

Salah satu dampak pasti yang dialami oleh mereka adalah adanya penurunan pemasukan (omzet) atau bahkan kehilangan penghasilan. Perusahaan (pengusaha) mungkin saja terpaksa melakukan berbagai cara efisiensi yang berujung kepada pengurangan jumlah karyawan atau bahkan menutup usahanya.

Sehingga, tak ayal, jumlah pekerja yang dirumahkan atau diPHK mengalami peningkatan seiring dengan merebaknya Covid-19.

Sedangkan, bagi pekerja informal dan pekerja harian, dampak yang dirasakan diantaranya kehilangan/penurunan penghasilan akibat terhentinya aktivitas harian masyarakat, sebagaimana yang dialami transportasi online.

PSBB yang di satu sisi diharapkan mampu mengendalikan penyebaran Covid19, harus diiringi berbagai kebijakan lainnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan ini guna mengatasi berbagai kompleksitas permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 serta penerapan berbagai kebijakan pengendalian pandemi termasuk PSBB.

Kebijakan-kebijakan ini berupa kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam berkendara, pengendalian transportasi umum dan pribadi, penyaluran bantuan kepada masyarakat, maupun kebijakan stimulus perekonomian bagi pengusaha termasuk UMKM.

Namun, tidak kalah penting, rentang koordinasi antar instansi pemerintahan terkait harus seiring sejalan. Sehingga, tidak ada lagi kerancuan kebijakan yang diterapkan Instansi Pemerintah yang melahirkan kebingungan di masyarakat.

Sebagai contoh, kebijakan pembatasan transportasi udara yang berakibat ditutupnya bandara, kemudian dalam tempo yang singkat mulai dilakukan dispensasi dan memperbolehkan adanya kembali penerbangan komersial.

Contoh yang lain dan pernah terjadi adalah adanya perbedaan data pasien atau korban Covid-19 antara data Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, dan data pemerintah daerah.

Dengan kata lain, perlu adanya kebijakan terorganisir, terukur, terencana, dan berkesinambungan sehingga tidak timbul perubahan-perubahan maupun perbedaan yang membingungkan.

Lebih lanjut, melakukan tes masif kepada masyarakat sangat diperlukan guna mendapatkan data yang semakin akurat yang menggambarkan kondisi pandemi Covid-19.

Untuk itu, Pemerintah harus menjamin ketersediaan dan kemampuan untuk menyelenggarakan tes masif, khususnya PCR.

DPR RI, khususnya Komisi IX, siap bahu membahu dengan Pemerintah guna memperlancar berbagai kebijakan penanganan Covid-19. DPR RI akan menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sekaligus fungsi anggaran demi tercapainya tujuan bersama dalam mengendalikan sekaligus mengatasi pandemi Covid-19.

Sehingga, beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini adalah: (i) Penerapan PSBB masih perlu dilakukan dan bahkan diperluas wilayah penerapannya; (ii) Perlu adanya kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akibat terhentinya berbagai aktivitas pasca penerapan PSBB; (iii) Adanya kebijakan yang terukur, terarah, berkesinambungan dan tersinergi antar Instansi Pemerintahan terkait yang tidak menimbulkan perubahan maupun perbedaan yang membingungkan; (iv) Jumlah tes masif yang diperbanyak, khususnya PCR, untuk mendapatkan data penyebaran pandemi Covid-19 yang lebih akurat.

Dengan demikian, PSBB bukanlah satu-satunya upaya strategis yang harus dijalankan. PSBB perlu didukung oleh berbagai kebijakan lainnya demi menanggulangi berbagai efek yang timbul akibat merebaknya pandemi Covid-19. (*)