Jalan Tol Padang-Pekanbaru

ilustrasi jalan tol Padang-Pekanbaru. (dok.padek.co)

Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar

Pada 3 November 2020, kami bersama Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar menyerahkan uang ganti kerugian kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk pengadaan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru.

Kami mengapresiasi masyarakat yang dengan ikhlas menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan tol. Insya Allah jalan tol ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada BPN, PUPR, Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh pihak yang telah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru memang sempat mengalami perlambatan. Yaitu dalam hal pembebasan tanah. Terutama di ruas 0-4 kilometer.
Hasil penilaian tim independen yang melakukan appraisal harga tanah, ditolak oleh masyarakat. Hal ini menjadikan masalah berlarut-larut dan tidak tuntas. Bahkan, ada yang berproses sampai ke Mahkamah Agung.

Namun alhamdulillah saat ini permasalahan tersebut sudah hampir selesai. Pembangunan fisik seperti pengerasan jalan dan pekerjaan konstruksi lainnya tetap berjalan untuk tanah yang sudah selesai permasalahannya. Bagi tanah yang masih berproses di pengadilan, tidak dilakukan pengerjaan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan masyarakat yang masih berproses di pengadilan, dana pembebasan tanah dititipkan di pengadilan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat bisa mengambil dana ganti kerugian jika sudah selesai berurusan dengan pengadilan.

Untuk ruas 4,2-36,6 kilometer, hasil dari appraisal tim independen terkait harga tanah diterima oleh mayoritas pemilik tanah. Di ruas ini proses ganti rugi lebih cepat. Sehingga, surat penetapan lokasi oleh gubernur juga akan lebih cepat keluar. Kemudian, bisa dilakukan pembangunan jalan tol di lokasi tersebut. Insya Allah paling lama 2022 pembangunan jalan tol ini bisa selesai.

Melihat sulitnya mengurus tanah, pembebasan tanah adalah kendala pembangunan dan investasi di Sumbar selama ini. Karena tanah yang akan dibebaskan biasanya adalah tanah ulayat. Keberadaan tanah ulayat memiliki sisi positif dan sisi negatif dalam pembangunan. Dari sisi positif, tanah ulayat memiliki posisi yang kuat terkait kepemilikian tanah oleh suatu kaum. Sehingga keberadaan tanah tersebut bisa memberikan manfaat atau dimanfaatkan oleh kaum tersebut.

Sementara sisi negatifnya, jika tanah ulayat dibebaskan untuk kepentingan pembangunan akan memakan proses yang lama karena banyak pihak yang harus dimintai persetujuannya. Dan posisi atau keberadaan pihak-pihak tersebut bisa saja tersebar di berbagai wilayah. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan upaya pembebasan tanah atau penggunaan tanah bisa gagal karena terlalu lama prosesnya, selain ada juga yang berhasil walaupun memakan waktu.

Baca Juga:  Diperkuat 54 Kafilah, Sumbar Cetak Sejarah Juara Umum MTQ Nasional

Kendala yang demikian, perlu suatu kepandaian mendekati masyarakat guna meyakinkan bahwa tanah yang akan dipakai tersebut adalah untuk kepentingan umum. Yang juga untuk kepentingan mereka sendiri. Mudah-mudahan pendekatan seperti ini di masa depan bisa menjadi kunci keberhasilan penanganan masalah tanah di Sumbar dan juga kunci kesuksesan pembangunan dan investasi.

Kami meyakini bahwa masyarakat Sumbar mendukung pembangunan jika mereka mendapatkan informasi atau pemahaman yang jelas dan benar terkait penggunaan tanah untuk pembangunan. Apalagi pembangunan jalan tol yang merupakan dambaan masyarakat Sumbar. Karena, bisa mempercepat mobilisasi orang dan barang.

Secara geografis, Sumbar berada di Pulau Sumatera bagian barat yang lautnya tidak menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Berbeda dengan pantai timur Sumatera yang lautnya merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional dan dekat dengan negara-negara tujuan ekspor. Baik lingkup Asia Tenggara maupun Asia.

Sementara di pantai barat Sumatera, hanya dihadapkan dengan Samudera Indonesia dengan ombak yang kuat dan tidak ada di dekatnya negara-negara tetangga. Dengan adanya jalan tol Padang-Pekanbaru dan juga tol Pekanbaru-Dumai akan menyambungkan pantai barat Sumatera dengan pantai timur Sumatera. Sehingga, membantu akses dari Sumbar menuju tujuan ekspor maupun perdagangan. Demikian juga dengan komoditas pertanian dari pantai barat Sumatera bisa lebih cepat sampai ke pantai timur Sumatera. Hal ini jelas sangat menguntungkan.

Demikian pula dengan arus lalu lintas orang dari pantai timur Sumatera ke pantai barat Sumatera. Di pantai barat Sumatera terdapat pegunungan, dataran tinggi, hutan, pantai dan alam yang indah. Jalan tol akan mempercepat arus wisatawan dari pantai timur Sumatera yang wilayahnya cenderung panas dan tidak ada pengunungan, hutan atau alam yang indah menuju pantai barat Sumatera yang wilayahnya sejuk dan indah. Sektor pariwisata akan terdorong dengan adanya jalan tol tersebut.

Jika sebelum adanya jalan tol, kendaraan dari luar Sumbar sudah banyak datang pada akhir pekan, maka setelah pembangunan jalan tol selesai berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan luar Sumbar yang datang ke Sumbar untuk berwisata. Jika pariwisata bergerak, maka UMKM juga terdorong bergerak. Ekonomi pun ikut bergerak. Ini sangat menguntungkan Sumbar.

Semoga pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru bisa selesai dengan baik dan memberikan pengaruh positif kepada ekonomi Sumbar, baik sektor pertanian, pariwisata, transportasi, perdagangan, dan lainnya. Mari kita dukung pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sehingga bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Sumbar. (*)