104 Tempat Pesta untuk Warga

Miko Kamal. (IST)

Miko Kamal
Legal Governance Specialist

Banyak pengguna jalan terganggu. Saban Sabtu dan Minggu. Diganggu oleh warga yang menutup jalan seenaknya untuk kepentingan pesta. Baik jalan-jalan besar maupun jalan sempit di kompleks perumahan. Baik ditutup habis maupun sebagian. Ini sudah lama terjadi. Berlangsung terus-menerus. Sekarang makin menjadi-jadi. Mungkin karena kebutuhannya makin banyak.

Pemerintah pasti tahu itu. Baik pemerintah yang mengelola daerah maupun polisi yang mengelola keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tapi, mereka terkesan pejam mata saja. Meskipun tindakan itu jelas-jelas berbahaya dan melanggar hukum. Terutama, hukum lalu lintas yang melarang keras pendirian tenda di bahu dan badan jalan. Untuk kepentingan apapun, termasuk untuk pesta.

Secara sosial, di lapangan pemerintah mungkin saja menghadapi dilema. Serupa memakan buah simalakama: dibiarkan, menimbulkan bahaya, dilarang keras, masyarakat tidak punya alternatif pilihan.

Jawaban masyarakat yang dilarang sudah dapat diduga: ”Kami orang kecil Pak. Tidak punya uang penyewa gedung atau hotel seperti orang-orang kaya”. Jawaban seperti itu dapat dimaklumi. Tidak semua orang yang berpesta mampu menyewa gedung atau hotel. Yang mampu yang beruang saja. Jumlahnya pasti tidak banyak.

Padahal, jumlah warga yang nikah di Kota Padang banyak. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Padang, sepanjang tahun 2019 sebanyak 6.804 pasangan menikah. Angka-angka itu tersebar di 11 kecamatan. Di kecamatan Bungus Teluk Kabung tercatat 193 pasangan yang menikah. Lubukkilangan 392. Lubukbegalung 918. Padang Selatan 369. Padang Timur 591. Padang Barat 416. Padang Utara 429. Nanggalo 335. Kuranji 1.173. Pauh 180. Yang paling banyak di Kecamatan Kototangah. Jumlahnya 1.508 pasang.

Dari jumlah pasangan yang menikah itu, hitungan Saya, paling juga sekitar 25% saja yang mampu menggelar pesta di gedung atau hotel. 25% lainnya mendoa saja. Sisanya sangat mungkin bertebaran di jalan-jalan. Banyak sekali. Solusi harus dicarikan. Jika tidak, akan semrautlah kota kita. Akhir pekan tidak akan lagi menyenangkan. Sebab, jalanan kota dipenuhi tenda.

Baca Juga:  Pengembangan Competency Based Learning Sistem Pendukung Keputusan

Pembangunan tempat pesta adalah solusinya. Basis pembangunannya kelurahan. Jumlah kelurahan 104. Dengan begitu, pemerintah membangun 104 tempat pesta. Bentuknya bisa gedung dan non-gedung.

Gedung yang dibangun bisa melekat di kantor kelurahan. Wajarnya, gedung mampu menampung lebih kurang 500 undangan. Pembangunan gedung juga harus memperhatikan ketersediaan lahan parkir. Di hari-hari biasa, gedung pesta dapat digunakan untuk kegiatan olah raga dan aktivitas sosial warga tempatan. Sekaligus jadi perpustakaan juga sangat bagus.

Tempat pesta non-gedung layak dibangun di kelurahan-kelurahan yang memiliki spot wisata atau yang memiliki pemandangan asri. Tempatnya terbuka dengan konsep pesta taman. Areal parkir tentu juga sangat penting disediakan.

Konsep ini, misalnya, cocok diterapkan di Bungus yang memiliki hamparan pantai yang memesona. Cocok juga di Kuranji atau Lubukminturun (Kototangah) yang banyak punya kawasan hijau serupa hutan dan sawah. Tetamu datang menghadiri pesta sambil berwisata. Enak benar membayangkannya.

Proyek 104 tempat pesta ini tentu tidak dengan tujuan meraup profit. Tapi, bukan pula berarti warga yang menggunakannya tidak membayar sama sekali. Bayar sekadarnya. Sekadar pengganti biaya kebersihan, perawatan dan listrik.

Konsep tempat pesta rakyat bukan barang baru di tempat lain. Di Australia, pemerintah membangunkan gedung-gedung untuk warganya di setiap council. Komunitas dan warga boleh menggunakannya. Ada yang gratis. Ada pula yang berbayar dengan harga manenggang. Di Singapura lain lagi. Masyarakat di sana dimungkinkan menggelar pesta dan kegiatan lainnya di lantai bawah gedung apartemen.

Kelak, pemakaian tempat pesta diatur sedemikian rupa. Diutamakan untuk masyarakat badarai warga kelurahan. Yang kaya silakan menggunakan gedung atau hotel yang sesuai dengan ukuran kantong mereka. Jika tempat pesta sudah terealisir, menertibkan pemakan bahu dan badan jalan untuk pesta tidaklah terlalu sulit.

Kaji menurunlah itu. Untuk kemaslahatan bersama, ada baiknya dari sekarang kita memikirkan dan memulainya. Tidak hanya pemerintah, wakil rakyat di Sawahan juga harus ikut aktif mewujudkannya. (*)