Angin Segar dan Ancaman Revisi Aturan Penggunaan Transportasi di Masa Pandemi

Kemenhub menertibkan aturan turunan penegasan larangan mudik. (Foto: Jawapos.com)

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengumumkan pada rapat kerja virtual bersama Komisi V DPR RI pada 6 Mei 2020, akan ada rencana penjabaran lebih lanjut dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Hal ini terkait penjelasan lebih lanjut dari pasal 1, ayat (2), Peraturan Menteri Perhubungan ini, yang menjabarkan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi, berlaku untuk transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

Melalui penjabaran terbaru dari Permenhub ini, akan dimungkinkan beroperasinya kembali seluruh moda transportasi di Indonesia, yang sebelumnya telah dihentikan pengoperasiannya pada 23 April 2020 lalu.

Pemberlakukan ini akan merevisi beberapa pengecualian terhadap larangan penggunaan sarana transportasi. Pergerakan orang lintas daerah dengan kepentingan khusus akan terbuka, namun tetap akan ada syarat dan protokol khusus yang akan menyertai.

Akan ada kriteria-kriteria khusus dan syarat bagi moda transportasi dan penumpang yang akan melaksanakan perjalanan.

Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis transportasi dan kalangan masyarakat yang sering bepergian keluar daerah dalam bekerja.

Dengan adanya kebijakan ini, maka mereka yang bepergian keluar daerah akan lebih mudah, aman dan terarah dalam melakukan perjalanannya.

Tidak perlu main kucing-kucingan, atau bahkan bersitegang urat leher dengan aparat Polri dan TNI, serta aparatur negara lainnya yang bertugas sebagai pengawas pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara.

Hal ini juga menjawab dari kondisi dan situasi pasca diberlakukannya berbagai macam aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Banyak aturan yang menuntut para pelaku usaha lintas daerah harus bekerja ekstra keras dalam mempertahankan bisnis mereka masing-masing. Kita contohkan pelaku usaha transportasi.

Berdasarkan data Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, sektor angkutan umum mengalami penurunan omzet 75-100% pada berbagai moda.

Semua moda angkutan umum sudah tidak mampu lagi mempertahankan usahanya sehingga tenaga kerja di sektor industri transportasi terancam dirumahkan dan tidak bekerja dan terancam kena PHK.

Bahkan Organda DKI Jakarta telah meminta secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar memberikan beberapa bantuan/stimulus kepada pengusaha dan pekerja Angkutan Umum mulai dari pembebasan BBN-KB dan PKB terkait pokok dan tunggakan, pembebasan retribusi daerah yang dikenakan pada angkutan umum, operator angkutan yang sudah berkontrak dengan Tranjakarta agar tetap dibayar penuh termasuk pengemudinya, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pengemudi atau pekerja sebagai jaring pengaman.

Selain pelaku usaha dan pekerja angkutan umum, yang perlu juga diperhatikan adalah kondisi para pedagang-pedagang kecil yang membawa dan menjual barang dagangannya keluar daerah.

Sebelumnya, mereka tentu akan sedikit kebingungan melaksanakan kebijakan larangan transportasi tersebut. Pada satu sisi ada kebijakan yang menuntut tidak bolehnya berpergian keluar daerah, namun disisi lain tuntutan untuk kelangsungan hidup juga tidak bisa ditinggalkan. Melalui kebijakan ini ke depannya, tentu para pedagang akan lebih mudah berpergian membawa barang dagangannya, baik itu di dalam maupun keluar daerah.

Meskipun dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku, namun kebijakan ini diyakini bisa menumbuhkan lagi semangat para pedagang dalam melanjutkan usahanya.

Bak dua sisi mata uang, selain angin segar yang didapatkan oleh beberapa pihak melalui revisi dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, gelombang ancaman juga akan ikut menyertai kebijakan ini.

Dengan boleh beroperasinya kembali seluruh moda tranportasi di Indonesia, maka akan terbuka kembali peluang-peluang masuknya virus korona dari daerah berzona “merah” ke daerah berzona “hijau”. Banyak yang berpendapat, bahwa kebijakan ini seperti melonggarkan kebijakan PSBB yang telah diambil sebelumnya.

Kondisi yang dilansir oleh Pemerintah, per 7 Mei 2020, bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 12.776 orang, pasien sembuh 2.381 pasien, dan pasien meninggal dunia terdata sebanyak 930 orang. Sejauh ini persentase angka kematian Indonesia masuk ke kategori tinggi yakni diatas 7 %, yang menjadikan persentase angka kematian Indonesia tertinggi ke 12 (dua belas) di Dunia per 4 Mei 2020.

Terhadap hal itu juga, Peneliti dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Soebandrio, menyampaikan bahwa puncak kasus Covid-19 di Indonesia bisa terjadi pada bulan Mei tahun 2020 ini.

Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan menimbulkan konsekuensi yang cukup kompleks, seperti kesiapan tenaga medis yang akan merawat pasien-pasien ini, dan kesiapan seluruh sarana dan prasarana seperti alat pelindung diri (APD), masker, ventilator dan ruang isolasi khusus di rumah sakit.

Selain kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit, konsekuensi dari revisi kebijakan ini adalah kondisi sarana dan prasarana pada setiap posko-posko masuk di wilayah perbatasan juga harus dilengkapi.

Karena dengan terbukanya akses transportasi darat, maka seluruh kendaraan yang akan masuk dan keluar pada sebuah daerah harus diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Jika sebelumnya, kesiapan posko tersebut diperuntukan hanya kepada mobilisasi angkutan barang dan pada kendaraan tertentu, dengan adanya revisi kebijakan ini, maka seluruh kendaraan tanpa kecuali akan diperiksa.

Artinya para petugas dan alat kesehatan yang semula diperuntukan untuk jumlah pemeriksaan yang kecil, kedepannya harus dipersiapkan untuk pemeriksaan dengan jumlah yang berkali kali lipat.

Pertanyaannya, apakah APBD dan APBN telah disiapkan untuk konskuensi dan kemungkinan tersebut? Para ahli kebijakan publik sebenarnya telah banyak memberikan beberapa teori mereka tentang bagaimana cara memformulasikan sebuah kebijakan publik.

Mulai dari penentuan tujuan kebijakan, perumusan alternatif, penyusunan model, penentuan kriteria, penilaian alternatif, hingga perumusan rekomendasi. Teknik formulasi ini bertujuan agar bisa memperkirakan pengambilan kebijakan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan berdampak buruk yang sekecil-kecilnya.

Mari kita doakan, agar para petinggi negeri kita senantiasa diberikan bantuan oleh Allah dan ketika memformulasikan kebijakan-kebijakan juga telah mempertimbangkannya secara matang dan bisa memberikan kebijakan yang menjawab seluruh kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi yang ada di lapangan pada saat ini. (Zaki Fahminanda – STPDN Angkatan XVI)