TKA dan Kebutuhan Investasi

(Foto: IST)

Busyra Azheri
Dosen Hukum Investasi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

“Investasi, baik asing maupun domestik bagi setiap negara merupakan suatu keniscayaan dalam mendorong pembangunan dan penyerapan tenaga kerja”

Media cetak maupun elektronik beberapa hari terakhir dihebohkan dengan polemik rencana kedatangan 500 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok ke Sulawesi Tenggara untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Tak pelak hampir berbagai elite ikut berkomentar, mulai para politisi, kepala daerah, Kementerian Ketenagakerjaan serta para pemberhati sosial ketenagakerjaan.

Komentar yang diberikan didasarkan atas “optik” yang berbeda-beda, apa lagi “timing” nya bertepatan dengan pandemi Covid-19.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019 ada sekitar 7,05 juta pengangguran di Indonesia setara 5,28 persen. Kemudian pemerintah memprediksi pengangguran bertambah 5 juta karena dampak pandemi Covid-19.

Bila bertambah 5 juta, maka total pengangguran di 2020 bisa mencapai 12,05 juta orang. Angka pengangguran yang begitu tinggi ini sudah pasti akan mendatangkan berbagai potensi persoalan baik bidang ekonomi, sosial, kriminal dan lain sebagainya. Sudah seyogyanya pemerintah berkonsentrasi mencarikan solusi untuk itu.

Amanah Konstitusi
Konstitusi kita secara tegas menyatakan, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, lebih lanjut diatur dalam batang tubuh Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Hal ini berarti semua Warga Negara Indonesia berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi tanpa terkecuali dan bersama-sama seluruh elemen bangsa berusaha mewujudkan kesejahteraan umum yang dicita-citakan dalam pembukaan konstitusi tersebut.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya, harus didukung oleh Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah suatu negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Jadi pasal tersebut jelas-jelas mengatur salah satunya mengenai hak-hak warga negara untuk bekerja, memilih pekerjaan dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Amanah konstritusi ini bila dikaitkan dengan potensi pengangguran yang mencapai sebanyak 12,05 juta orang, maka pemerintah “harus berkonsentrasi” bagaimana agar pengangguran bisa diserap oleh dunia kerja di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga rencana kedatangan atau mendatangkan TKA, khususnya asal Tiongkok akan menjadi persoalan, meskipun pemerintah terbelenggu dengan kebijakan yang diambilnya sendiri, sebagaiman pernyataan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) huruf f menyebut “orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19”.

Kebijakan ini amat sangat “paradoks” dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, seperti social distancing, physical distancing, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sehingga tidak salah timbul berbagai pretensi akibat rencana kedatangan 500 TKA China tersebut. Sekarang, bola panas ini ada pada pemerintah sekaligus sebagai batu ujian, apakah pemerintah tetap bersikap akan mendatangkan TKA meskipun berbgai protokol yang harus dipenuhi, atau lebih mengutamakan tenaga kerja domestik. Disinilah letak sejauhmana pemerintah melaksanakan amanah konstitusi itu sendiri.

Kebijakan TKA dalam Investasi
Fakta menunjukan bahwa Indonesia dalam konteks investasi tetap akan menjadi pilihan karena memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage). Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain SDA, jumlah penduduk, pasar produksi, dan lainnya.

Namun dari aspek birokrasi kita masih lemah. Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan kebijakan mempermudah proses perizinan TKA melalui Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dan Permenaker No.10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

Ada beberapa poin penting dalam Permenaker No. 10 Tahun 2018 yang sangat memberikan kebebasan kepada pengguna TKA, terutama tidak perlu ada Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan pengesahan penggunaan TKA cukup melalui RPTKA dan Notifikasi saja, tidak perlu adanya rekomendasi kementerian dan lembaga terkait.

Jadi Permenaker ini betul-betul memberikan kebebasan kepada pengguna TKA, sehingga peran pemerintah semakin berkurang. Dampak kebijakan ini sudah pasti, jumlah TKA yang ada di Indonesia tidak bisa terkendalikan dan tenaga kerja domestik semakin tersingkirkan.

Dari substansi Permenaker ini sudah bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.”

Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan bahwa “Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “jabatan yang dilarang untuk TKA hanya jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan-jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Harus diakui, keberadaan TKA dalam sistem ketenagakerjaan yang ada hari ini tidak taat pada asaz pembentukan perundang-undangan, dimana aturan yang lebih rendah harus mentaati aturan yang lebih tinggi.

Akibatnya terjadi inkonsistensi dan pertentangan kebijakan yang telah diamanahkan oleh konstitusi maupun undang-undang oleh kebijakan pada level yang lebih rendah yaitu Peraturan Menteri.

Semua itu terjadi karena paradigma pembangunan yang kita kedepankan hanya sebatas pertumbuhan perekonomian dengan mendatangkan investor asing atas nama proyek stategis nasional dan lain sebagainya tanpa memikirkan dampak akan hak-hak dasar warga negara yang semestinya diperjuangkan dan dipenuhi oleh pemerintah, khususnya ditengah pandemi maupun pasca Covid-19 nanti. (*)