Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi

16
Nevi Zuairina Anggota DPR RI

KEBIJAKAN mengejar pembangunan infrastruktur adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pascakrisis moneter tahun 1997 dan krisis keuangan global tahun 2008 silam. Pemerintah berupaya meningkatkan anggaran untuk sektor pembangunan infrastruktur ini di semua lini.

Baik pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Alasan yang dikemukakan adalah jika infrastruktur membaik dan lancar maka pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai.

Teori ini lebih kurang sama dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Indonesia ke-3 Prof Dr Baharuddin Jusuf Habibie semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 1998-1999 silam setelah mengambil alih kendali pemerintahan pascalengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 lalu.

Tentu saja harus kita akui bahwa infrastruktur memegang peranan sangat penting untuk memutar roda pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya infrastruktur yang layak dan memadai, menunjang kelancaran proses distribusi barang dan jasa dari suatu titik ke titik lainnya dan juga yang sangat penting adalah keberadaan infrastruktur yang layak akan menjadi bagian yang sangat penting dalam uaya pelayanan kepada masyarakat.

Kini, marilah kita tarik persoalan pembangunan infrastruktur itu ke daerah ini. Sebagai daerah yang dilengkapi dengan sumber daya alam yang cukup karena memiliki garis pantai dan ketersediaan lahan untuk pelabuhan, serta jaringan konektivitas ke daerah tetangga seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Bengkulu, maka Sumbar perlu mengintegrasikan diri ke dalam program kerja pemerintah tersebut secara utuh dan bersungguh-sungguh.
Kenapa hal itu penting dilakukan oleh pemangku kebijakan di Sumbar secara keseluruhan.

Saya sengaja menuliskan dan menyatakan kalimat secara keseluruhan adalah dengan maksud agar proses integralisasi itu tidak hanya melibatkan Pemprov Sumbar semata, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab dan program dari pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sumbar.

Sebagai bahan renungan saja, saat ini Sumbar berada di posisi ketujuh dari sepuluh provinsi di Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Data dari Bank Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar year on year mencapai angka 3,76 persen. Angka ini menurut BPS masih di bawah rata-rata nasional.

Tentu kita tidak ingin angka itu stagnan terus menerus dan haruslah ditingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan, pembenahan, dan perbaikan infrastruktur di kawasan Sumatera Barat harus menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini yang tengah berjalan.

Haruslah kita menyadari bahwa berbagai fasilitas fisik dan sarana penunjang adalah hal vital untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian, industri, bahkan kegiatan social, dan pemerintahan. Pentingnya keberadaan dan penyediaan Infrastruktur harus disadari sebagai hal mutlak untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sebagai komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, keberadaan infrastruktur yang layak seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya akan memudahkan distribusi barang dan jasa dari Sumbar ke luar Sumbar dan begitu juga sebaliknya.

Baca Juga:  Absurditas Manusia di Jalan Raya

Khusus untuk Sumbar saat ini, dengan mulai beroperasinya jalan Tol Pekanbaru Bangkinang dan jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau, maka dikhawatirkan jika pembangunan jalan Tol Padang-Pangkalan hingga Bangkinang urung terealisasi, maka Sumbar akan makin mengalami keterpurukan.

Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan mulai dari pemprov, pemkab/pemko dan masyarakat harus satu suara dan satu visi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan progresif di Sumbar.

Saya meyakini dengan sangat bahwa pembangunan infrastruktur akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena banyaknya tenaga kerja yang terserap sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita.

Ketersedian infrastruktur yang layak dan memadai serta berkualitas akan membawa dampak positif dan menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin meningkat.

Pembangunan infrastruktur akan sangat berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, perlulah kiranya semua komponen masyarakat dan pemerintahan untuk mendukung langkah investasi infrastruktur yang jelas bertujuan untuk membangun.

Namun penting pula untuk mengkritisi langkah tersebut agar semua yang dilakukan oleh pemerintah sesuai kerangka pembangunan berkelanjutan. Kembali ke Sumatera Barat, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, revitalisasi pelabuhan Teluk Bayur dan pengembangan sektor kemaritiman lainnya harus kita dukung agar menjadi program prioritas nasional.

Kita harus menyadari bahwa ketika infrastruktur pada suatu daerah tidak tersedia atau kualitasnya lemah, maka itu hal itu akan membawa dampak lanjut yaitu pada sektor perekonomian. Ekonomi akan berjalan secara tidak efisien karena biaya distribusi akan tinggi dan harga harga akan ikut melambung karena cost produksi bertambah.

Namun di balik pentingnya infrastruktur sebagai salah satu pendukung berkembangnya ekonomi, hal yang juga tidak boleh kita abaikan adalah pentingnya untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni guna mendukung terciptanya ekosistem yang baik. Dengan demikian, mimpi negara Indonesia untuk menjadi negara yang maju dalam ekonomi dapat terwujud.

Sumbar kini harus mengambil sikap, tidak hanya gubernur dan perangkat pemerintah provinsinya, namun juga bupati dan wali kota, serta semua instrumen yang ada harus dikerahkan untuk mendukung kerja nyata ini yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada dan menghentikan stagnasi kuantitas yang sudah lama terjadi.

Termasuk, peran masyarakat adat bersama para ninik mamaknya amat sangat diperlukan. Semoga Sumbar mampu makin berkembang dan tumbuh bersama daerah lain untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa datang. Sekian. (*)