Tata Kelola Kunker

27
Elfindri Direktur SDGs Center Unand

Itulah uniknya. Fungsi legislatif salah satunya melahirkan undang-undang. Tiba di daerah menghasilkan peraturan daerah (perda). Mandat itu tidak salah dan seharusnya dijalankan sebaiknya.

Kemudian legislatif berpegang ke undang-undang dan aturan pelaksana lebih rendah sebagai legalitas pelasanaan aktivitas. Terus, legislatif mengontrol lagi pelaksanaan dari undang-undang sampai perda. Jika meleset, maka menjadi daftar temuan.

Pada tingkat nasional perlu disusun program legislatif iansional (prolegnas).
Pada tingkat daerah perlu prolegda. Diurut skala prioritas mana yang didahulukan, dan apa dasarnya. Sebelum perda dihasilkan ada draft rancangan petaturan daerah (ranperda).

Tentulah proses di mana dari rancangan sampai menghasilkan perda, segala usaha yang dilakukan merupakan bentuk dari kualitas pekerjaan legislatif. Mulai dari riset akademik sampai kunjungan demi kunjungan ke tempat yang sudah baik proses dan pengalamannya.

Di daerah, yang menjadi sorotan adalah dari proses penyusunan ranperda sampai perda melalui banyak rangkaian yang perlu dijaga. Dijaga dari nilai ilmiah dan dijaga secara administratif dan yang efisien. Tambah air tambah sagu. Artinya, setiap ada kegiatan berimplikasi anggaran.

Sebuah WA yang dikirim oleh sahabat yang cukup lama di legislatif berbunyi begini “Acok RANPERDA yang tidak urgen diusahakan jadi Perda”, Karena target setali mata uang antara eksekutive dan legislative. Setiap pembahasan PERDA ada pencairan anggaran. Setiap pembahasan Perda ada kunjungan kerja DPRD”. Jarang yang mikir soal berguna atau tidak perdanya”…

Baik di eksekutif maupun legislatif motivasinya berbeda. Eksekutif cari celah dan alasan untuk bepergian. Demikian juga di legislatif. Setiap bepergian resmi ada penugasan. Tentu harus ada file apa yang dihasilkan. Berupa laporan resmi dan jadi arsip yang sewaktu waktu berguna.

Lantas apa alasan yang melatarbelakangi? Tentu sebagian masalah uang. Ada yang memperkirakan 90 persen legislatif di daerah SK-nya sudah tergadai di bank. Persoalan serupa juga hampir di kebanyakan pegawai pemda dan guru. Sayang sekali perkiraan itu masih belum dengan data yang benar.

Baca Juga:  Sinyal Motor Ekonomi Mulai Bergerak

Legislatif banyak yang kaya dan berharta juga kan? Sehingga gaji dan honoraium merupakan pendapatan pasti, sedangkan cekeran lain tergantung pada posisi di mana eksekutif dan legislatif berada. Kalau posisinya memungkinkan, maka kunker salah satu peluang lain.

Kunker memang halal. Ketika dia dimanfaatkan untuk proses peningkatan ranperda menjadi perda berkualitas. Namun di Indonesia kita belum punya standar bagaimana pelaporan kegiatan yang baik setiap proses perjalanan dinas dilakukan.

Apakah ada TOR kunker? Boleh dikata tidak ada. Jika TOR kunker tidak ada bagaimana hasil perjalanan dinas ditulis dan diagendakan. Jika kami di dalam riset dituntut untuk mencatat semua aspek di lapangan, pembiasaan itu akan melahirkan dokumen perjalanan dinas yang ada kegunaanya.

Di Indonesia pengawasan terhadap kunker ini masih lemah. Kalau eksekutif banyak pengawasnya. Kalau legislatif yang awasi siapa? Di Jerman ada NGO yang disediakan pembiayaanya oleh lembaga khusus, hanya untuk mengawasi bagaimana pemanfaatan dari mobil pemerintah.

Jika tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka akan heboh media massa dan sosial. Dan, akhirnya kepercayaan publik terhadap pemda atau politikusnya menurun. Kita, evaluasi terhadap eunker tidak pernah dilakukan. Yang penting jika ada “sagu” maka kunker menghabiskan “sagu”. Dana kunker itu besar ketika kita kaitkan dengan bagaimana dinas pendapatan berupaya mengumpulkan pemasukan dari daerah.

Intinya, tulisan ini ingin mengajak agar perlu badan yang independen sebagai pengawas “dunia” bagaimana kunker lebih efektif dan berguna. Agar fungsi legislatif dan eksekutif bisa lebih optimal. Jika tidak, maka kehadiran pemerintah hanya untuk membiayai trias politika saja. (*)