Harap-harap Cemas para Buruh

Ilustrasi Omnibus Law Cipta Kerja (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)

Khairani
Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pada sore hari, tepatnya 27 April 2020 berita mengejutkan muncul. Pemerintah mengumumkan sekaligus menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan ditunda. Omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang merupakan hadiah Besar diawal periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi banyak menyedot perhatian publik, termasuk buruh. Pasalnya, RUU Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan semacam harapan dan sebagian rakyat berpikir bahwa Pemerintah akan mewujudkan amanah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Tim Perumus Omnibus Law, Ahmad Redi, Omnibus law dirancang dalam rangka menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di Indonesia yang ternyata banyak terhambat oleh regulasi yang saling tumpang tindih. Sehingga perlu dilakukan penyusunan RUU untuk menyederhanakan regulasi invastasi di Indonesia dengan teknik omnibus law. Pengaturan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja terdapat pada Bab IV sebanyak 88 Pasal. Sebenarnya, reformulasi regulasi ketenagakerjaan sudah sejak lama diinginkan oleh para buruh dengan menyuarakannya pada hari buruh (may day) dengan berbagi tema seperti pengupahan, PKWT, outsourcing, dan sebagainya. Ternyata, harapan buruh tidak terwujud pada omnibus law Ciptaker, karena materi yang terkandung terlalu menyederhanakan persoalan ketenagakerjaan sehingga dikhawatirkan mengurangi hak-hak buruh yang sudah relatif baik pada UU Ketenagakerjaan. Justru materi yang dimuat mereduksi hak-hak buruh, terutama berkaitan dengan upah, jam kerja, alih daya, TKA, pesangon dan jaminan perlindungan. Sehingga timbul pertanyaan, omnibus law menguntungkan siapa?

Reduksi Hak Buruh

Regulasi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pada Bab IV merupakan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Jaminan Sosial Nasional.

Pertama, dihapuskannya 11 item standar pengupahan dalam Pasal 88 UU Ketenagakerjaan dan menetapkan dasar pengupahan hanya pada upah minimum yang ditetapkan atas satuan waktu dan hasil serta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, untuk penetapan upah kewenangan Pemerintah Pusat sangat dominan. Padahal, sebelumnya upah ditentukan oleh Gubernur berasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan di daerah. Namun disisi lain, omnibus law RUU Ciptaker juga mengatur upah minimum pada industri padat karya yang ditetapkan Gubernur dan sebelumnya tidak pernah diatur pengupahan untuk padat karya.

Kedua, hubungan kerja pada omnibus law diarahkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan didasarkan pada jam-jam kerja. Bahkan, syarat perjanjian PKWT dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dihapus dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Konsekuensinya adalah tidak ada perlindungan terhadap upah, kenaikan upah, promosi, dan kelangsungan bekerja.

Para pekerja dengan PKWT juga dilarang dilakukan dengan masa percobaan. Tetapi jika dilakukan juga, maka masa percobaan dihitung sebagai masa kerja. Hal ini sedikit membingungkan dan terkesan setengah hati, karena awalnya dilarang, tetapi ujung-ujungnya tetap dihitung sebagai masa kerja.

Ketiga, keberadan pekerja outsourcing atau alih daya tetap dipertahankan karena Pemerintah menghendaki adanya fleksibilitas dalam hubungan kerja. Padahal, selama ini para buruh selalu menuntut agar sistem outsourcing dihapuskan karena sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan kerja. Yang paling memprihatinkan adalah syarat untuk perusahaan outsourcing tidak mesti berbadan hukum dan tidak ada pembatasan terhadap pekerjaan yang boleh dengan outsourcing. Pasal 65 UU Ketenagakerjaan tentang penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan dihapus. Padahal, konsep ini merupakan perlindungan buruh yang relatif lebih baik, karena konsep hubungan kerjanya lebih jelas dibandingkan penyedia jasa outsourcing. Dengan melanggengkan outsourcing, maka dapat diperkirakan tidak ada kepastian bekerja bagi buruh dan menciptakan perbudakan secara modern.

Keempat, kemunduran perlindungan kepada pekerja, terutama perempuan, bahkan tidak ada perubahan. Pada omnibus law tidak ada pengaturan dan pembatasan khusus bagi pekerja perempuan. Artinya, pekerjaan apapun dapat diberikan kepada pekerja perempuan. Berbeda sekali dengan perlindungan dalam UU Kerja No. 12 Tahun 1948 yang membatasi pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh perempuan, pembatasan terhadap jam kerja dan istirahat kerja, bahkan tidak boleh bekerja pada malam hari.

Kelima, dihapuskannya kewajiban upaya bipartite dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Jika PHK diserahkan pada kesepakatan para pihak, maka dapat menimbulkan ketimpangan kehendak karena perbedaan status yang sangat timpang antara pemberi kerja dengan buruh. Mustahil buruh menolak jika pemberi kerja akan melakukan PHK. Penghapusan ketentuan PHK pada omnibus law dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak buruh seperti pesangon, penghargaan masa kerja, bahkan uang  ganti rugi. Tampaknya penghapusan ini mengakomodir kepentingan pihak pengusaha yang selama ini keberatan terhadap ketentuan PHK sejak berlakunya UU Ketenagakerjaan.

Keenam, mempermudah perizinan penggunaan TKA dengan mensyaratkan pemberi kerja cukup memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA, bukan izin tertulis sebagaimana ditentukan dalam UU ketenagakerjaan. Pengesahan yang wajib dimiliki pun hanya dari pemerintah pusat. Padahal, di dalam UU Ketenagakerjaan izin tertulis diberikan oleh Menteri dan/atau oleh Pemerintah daerah. Dengan dirubahnya ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan tersebut, maka memberikan mudahnya TKA bekerja di Indonesia. Jabatan dan pekerjaan TKA pun dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 semakin diperluas dan tidak terbatas.

Parahnya lagi, RUU Ciptaker memperbolehkan jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, start-up, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu menggunakan TKA jika dibutuhkan. Artinya, hampir tidak ada pembatasan terhadap pekerjaan dan jabatan dalam penggunaan TKA. Kewajiban untuk memulangkan TKA yang telah selesai masa kerjanya juga dihapuskan oleh UU Ciptaker. Ketika TKA sudah berakhir masa kerjanya, maka masih dapat tinggal di Indonesia dan terbuka peluang untuk digunakan lagi oleh pemberi kerja yang lain sehingga mengancam kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia.

Balik lagi kepada awal tulisan ini, penundaan pembahasan omnibus law klaster ketenagakerjaan yang disampaikan memberikan harapan bahwa DPR RI masih mempunyai perhatian kepada buruh. Semoga pada pembahasan berikutnya DPR RI melibatkan pihak terkait, yakni serikat pekerja/buruh dan akademisi, sehingga materi bidang ketenagakerjaan tetap bisa melindungi kepentingan pekerja/buruh. (*)