Orang Padang Dan Rumah Makan Padang

31
Fadlillah Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Unand

DALAM beberapa waktu ini heboh tentang nasi Padang nonhalal bernama Babiambo, First in Indonesia, a Non-Halal Padang Food. Brand rumah makan Padang kembali dibicarakan banyak orang di Indonesia.

Brand rumah makan Padang tersebar di mana-mana di Indonesia. Bahkan mendunia (rumah makan Padang ada di New York, Belanda dan Australia). Hampir setiap bangsa di Indonesia mengenal brand rumah makan Padang.

Brand ini menyimpan lisensi tentang suatu bangsa yang bernama orang Padang. Banyak orang bertanya tentang sejarah orang Padang atau rumah makan Padang. Apa sebabnya bangsa Minangkabau menyebut dirinya sebagai orang Padang.

Kapan pertama kali orang Minangkabau dalam sejarah menyebut diri sebagai orang Padang. Di mana, dan siapa yang menggagas dan bagaimana peristiwa atau sejarah peralihan identitas Minangkabau menjadi identitas orang Padang, karena Padang bukan sekedar kota.

Ada yang mengatakan akibat peristiwa perang saudara (PRRI), maka bangsa Minangkabau mengubah identitas mereka menjadi orang Padang.

Namun ditemukan fakta dan data, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, sebagaimana Hadler (Jurnal Genta Budaya no.thn 1/08/1995:61) mengungkapkan bahwa sudah ada iklan rumah makan Padang di suratkabar Soeting Melayoe tahun 1910-an, di Batavia pada waktu itu sudah ada rumah makan Padang.

Pada surat kabar Pemandangan (tanggal 28 Mei 1937) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1937 (Suryadi. Suratkabar Singgalang, tanggal 13 Juli 2014). Dengan demikian, istilah orang Padang atau rumah makan padang sudah dikenal sejak penjajahan Belanda.

Sebelum Belanda masuk, dalam sejarah tidak ada orang Padang. Padang hanya taratak (dusun) kecil di muara sungai Harau. Belanda masuk dari pantai barat, karena sulit dan selalu gagal masuk dari pantai timur.

Kemudian menjadikan taratak Padang sebagai pusat penyerangannya ke wilayah Minangkabau. Dengan demikian, Padang yang pada mulanya hanya taratak kecil (dusun) di muara batang Harau, tanah milik 4 suku dengan 8 penghulu (Dobbin:2008:126) mulai hadir kepermukaan dan dikenal dalam sejarah politik ekonomi dan kebudayaan bangsa Minangkabau.

Padang dengan segala ikon dan simbolnya, pada hakikatnya adalah kota kolonial dibangun Belanda. Secara tersirat Colombijn (2006) mengatakan Padang milik syah Belanda. Orang Minangkabau adalah orang asing (hal ini patut dipertanyakan dimana logika Colombijn bahwa barang rampokan adalah hak dan pemilik adalah orang asing).

Padahal Padang adalah milik 4 suku 8 penghulu (jelas orang Minangkabau) yang merupakan pelabuhan muaro milik suku bangsa Minangkabau. Padang adalah diskursus strategi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda untuk menghancurkan jati diri dan identitas Minangkabau.

Belanda memakai nama Padang untuk wilayah Minangkabau dan tidak mau memakai nama Minangkabau. Wilayah Minangkabau diganti namanya oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust), dan Padang sebagai ibu kota. Belanda memang sengaja melakukan penukaran identitas ini, dilakukan dalam strategi politik struktural dan kultural.

Wilayah Minangkabau diganti namanya menjadi Sumatra Barat (Sumatra Westkust) itu dibagi dua dengan nama Padang darat (Padang Bovenlanden) dan Padang pesisir (Padang Benendenlanden), dengan pengertian semua orang Minangkabau disebut orang Padang, (inilah sejarah sesungguhnya awal disebutkan orang Padang) yakni ada dua jenis orang Padang, (1) orang Padang darat dan (2) orang Padang pesisir (lih. Amran,1985:203).
Ini strategi yang paling baik (baca; politik) dilakukan Belanda, sebagai suatu bentuk kekerasan epistemik dan genosid epistemik.

Adalah dengan penukaran identitas bangsa Minangkabau. Dengan merealisasikan dan menuliskan pada buku-buku pelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah. Dilakukan dengan memasukan diskursus itu dalam pelajaran diseluruh sekolah-sekolah kolonial Hindia Belanda.

Baca Juga:  Pabrik Pakan Mandiri

Pengajaran tentang pengetahuan wilayah, geografi, kebudayaan dan bangsa tidak lagi dalam terminologi dan epistemik Minangkabau tetapi terminologi Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust), teminologi Padang darat (Padang Bovenlanden) dan Padang pesisir (Padang Benendenlanden), cuci otak yang berhasil.

Pada akhirnya, sehingga, ratusan dan ribuan pelajar dari bangsa Minangkabau yang dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau dan di luar Minangkabau, menyebut diri (personal) secara sistemik terstruktur dan masif kaum terpelajar di setiap wilayah pemerintahan kolonial Belanda sebagai; orang Padang atau orang Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust), sebagaimana juga pemerintah kolonial Belanda menyebut mereka.

Itulah pertama kali resminya sejarah sebutan orang Padang, atau orang Sumatera Barat, sampai kini. Walaupun masih banyak orang Minangkabau berusaha menyebut dirinya sebagai orang Minang.

Namun di mana pun perantau itu berada, selagi masih di wilayah (untuk sekarang baca; bekas) kolonial pemerintah Belanda, secara hegemoni mereka mengenalkan dan dikenalkan dirinya sebagai orang Padang.

Perlahan dan pasti pemerintah kolonial Belanda menghapus (Dobbin, 2008:242) atau memecah identitas jati diri dan sejarah, dengan demikian akan mudah untuk dikuasai, secara perlahan dan pasti, identitas dan jati diri Minangkabau akan habis, seperti bangsa Indian di Amerika.

Orang Padang, namun ketika berada di Minangkabau sendiri, mereka tidak ada yang disebut sebagai orang Padang, hal itu disebabkan mereka masih tahu tentang sejarah bahwa yang disebut Padang adalah identitas pemberian Belanda.

Dengan demikian brand rumah makan Padang sulit untuk ditemukan di wilayah Minangkabau sampai jatuhnya pemerintah Orde Baru. Setelah merdeka, memang ditukar dengan nama Sumatera Tengah dengan ibu kota Bukittinggi.

Namun setelah peristiwa perang PRRI, kembali dikukuhkan nama Sumatra’s Westkust – Sumatera Barat. Ini sepertinya hidden strategi untuk melumpuhkan bangsa Minangkabau, maka ibu kota kembali ke Padang, dikukuhkan kembali diskursus penjajah.

Hal ini tentu sangat mengherankan mengapa simbol kolonial dihidupkan, dikembangkan dan dijadikan ibu kota. Padahal Kota Padang lebih tepat dijadikan kota museum. Kalau dijadikan ibu kota provinsi jelas akan menghabisi jejak sejarah dan kekejaman kolonial, karena dihapus oleh pembangunan.

Secara logika tentu selayaknya jangan memakai nama Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust), melainkan harusnya nama Minangkabau. Tapi sampai hari ini masih banyak yang berusaha mati-matian mengukuhkan dan melestarikan nama yang diberikan tuan Belanda. Artinya sistem sekolah dan pendidikan Belanda (cuci otak) tetap hidup sampai hari ini.

Namun pada hakikatnya, dengan tetap bertahan dan hadirnya identitas rumah makan Padang (termasuk di Kota Padang sendiri) dan sebutan orang Padang terhadap orang Minangkabau adalah fakta dan data sejarah yang menyimpan kepedihan, ketertindasan, keterpinggiran dan kehancuran dalam bentuk serpihan.

Dengan demikian tentu mengherankan ada suku bangsa lain merasa berhak disebut orang Sumatera Barat atau orang Padang, tentu sangat aneh. Tambah aneh lagi ada yang menyebutkan orang Minangkabau melakukan penindasan pada suku bangsa lain.

Pada pihak lain, identitas rumah makan Padang dan orang Padang di wilayah luar Minangkabau dapat dikatakan merupakan strategi perlawanan, setidaknya strategi perlawanan melawan lupa.

Orang Padang atau rumah makan Padang juga bentuk nyata perlawanan bangsa Minangkabau dalam konteks identitas, brand dan ikon perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian adalah aneh dan mengherankan ada yang hendak menghancurkannya aset perjuangan bangsa Indonesia. Wallahu a’alam bissawab. (*)