Menuju Fase Kritis Covid-19

Oleh : Two Efly, Wartawan Ekonomi

Fase atau tahapan. Siklus di dalam kehidupan ini pasti kita lewati. Seorang cucu Adam A.S lahir ke bumi Allah ini diawali dari janin dalam kandungan sang ibu, lahir menjadi bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, meningkat menjadi remaja, beranjak menjadi dewasa, memasuki usia paruh baya dan tibalah dia di masa senja. Itulah kehidupan dan tak satupun insan di dunia ini yang bisa melangkahi satu mata rantai tahapan kehidupan itu.

Dalam ilmu ekonomi, khususnya ilmu manajemen pemasaran kita mengenal product life sycle (pertumbuhan produk) . Teori ini digambar oleh sebuah kurva tunggal yang melandai ditahap awal. Setelah itu memasuki masa pertumbuhan hingga mengalami peningkatan tajam. Pasca itu pertumbuhan mulai sedikit melambat dan pada akhirnya sampailah akhir pada fase penurunan. Dari sinilah ahli pemasaran melakukan analisa, di mana posisi saat ini dan apa yang akan dilakukan agar tetap bisa bertahan sambil terus menghasilkan pertumbuhan usaha.

Begitu juga Covid-19. Muncul di akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok, mulai menjalar ke sejumlah negara termasuk Indonesia diawal tahun 2020.

Dalam rentang waktu lebih delapan bulan, kini Covid-19 mulai memasuki masa pertumbuhan tajam. Indikasinya terlihat begitu nyata. Korban yang terpapar dari waktu ke waktu terus bertambah. Seminggu terakhir tercatat rerata 3.500 sampai 3.750 orang yang positif Covid-19. Angka ini diyakini akan terus dan terus meningkat. Peningkatan demi peningkatan inilah penulis anggap bahwa kita sebagai bangsa sudah mulai memasuki fase kritis Covid-19.

Mampukah kita melewatinya? Allahuallam. Komposisi penduduk yang begitu besar, dan wilayah begitu luas. Dukungan sarana dan prasarana medis yang relatif terbatas dan tidak merata diyakini menjadi tembok penghalang kita melewati itu.

Meskipun begitu kita tak boleh menyerah. Kita harus bisa, walaupun kita dibelenggu oleh keterbatasan. Salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan melakukan langkah antisipasi. Satu di antara langkah antisipasi itu adalah menjaga diri dan keluarga dengan cara menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik dan benar serta disiplin.

Kenapa dikatakan memasuki masa kritis? Pertama, jumlah pasien yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Masih terbayang diawal tahun 2020 ketika pasien menembus angka 600-700 orang perhari kita betul betul dibuat ketakutan. Seluruh daerah di negara ini sepakat untuk membatasi penyebaran virus ini. Kebijakan besar dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran. Walau tak signifikan namun dalam tiga bulan PSBB itu lonjakan pasien yang terpapar dapat dikatakan sedikit melambat.

Kini, pasien yang terpapar tak lagi diangka ratusan. Jumlah warga yang terkonfirmasi positif dengan Corona sudah mencapai re rata 3.500 sampai 3.750 per hari. Angka menunjukan terjadi peningkatan dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain tanda tanda wabah ini akan menuju perlambatan atau melandai belum terlihat sama sekali. Sejumlah wilayah yang sudah dinyata hijau dimasa lalu, kini kembali berubah menjadi red zone. Sejumlah wilayah yang ingin melaksanakan proses belajar dan mengajar tatap muka terpaksa menunda seiring naiknya pendemi ini kembali. Sampai kapan ini terjadi? Allahuallam.

Kedua, ratio Positivity Rate. World Health Organization (WHO) menetapkan rambu rambu  Positivity Rate di angka 5 persen. Sementara kita di Indonesia sampai saat ini masih berkisar double digit. Itupun denga testing yang masih di bawah yang distandar WHO. Bayangkan kalau testing sampelnya sesuai atau melebih standar WHO. Bisa jadi jumlah meledak membuat kita terbelalak dan ketakutan. Jika 5 persen kita ambil dari pendududuk Indonesia sebanyak 267 Juta jiwa dikalikan dengan re rata ratio positivity rate 12 persen saja maka angka sudah melebih satu juta pasien. Masihkah kita mengabaikan angka dan data ini?

Ketiga, fatalitiy rate atau ratio angka kematian akibat covid-19. WHO juga memberikan rambu rambu ratio kematian. Artinya, dari total pasien yang terpapar Covid-19 tersebut berapa banyak yang meninggal dunia. WHO dalam acuannya menetapkan ratio kematian itu sebesar 5 persen dari total pasien yang terpapar. Sementara kita di Indonesia sampai saat ini korban yang meninggal dunia akibat Covid-19 masih di atas itu dengan rerata 8,37 persen.

Baca Juga:  Permasalahan Gambir dan Solusinya

Keempat, ratio dan perbandingan sarana kesehatan, perawatan dengan jumlah pasien terpapar Covid-19. Kalaulah seluruh pasien yang terpapar Covid-19 ini dirawat di rumah sakit maka penulis haqqul yakin rumah sakit tak akan mampu menampungnya. Apakah, agak melupakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan lebih mengutamakan infratruktur fisik yang mercusuar? Fakta di lapangan menunjukan dari fasilitas kesehatan justru lebih banyak di gawangi oleh sector swasta atau yayasan.

Keterbatasan sarana inilah yang memicu DKI Jakarta selaku kota terbesar di Indonesia kembali menarik “rem darurat Covid-19” dengan akan memberlakukan kembali PSBB. Sayangnya langkah berani DKI Jakarta ini menuai kontroversi. Sejumlah menteri pun ikut “menggebuk” kebijakan Anies Baswedan-Reza Patria ini. Mulai dengan menuding DKI pemicu anjloknya IHSG, diblokirnya Indonesia oleh 35 negara internasional hingga menyeret kebijakan Anies-Reza ini ke ranah politik.

Penulis melihat apa yang dilakukan Anies  semata-mata untuk menyelamatkan jiwa masyarakat Jakarta. Selain itu masukan dari tenaga medis juga turut menjadi pertimbangan penting bagi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, termasuk ketidakpercayaan dunia internasional terhadap penanganan Indonesia mengatasi Covid-19.

Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Pertama, kembalikan semangat perang melawan Corona seperti di awal-awal pandemik ini memasuki nusantara. Mungkin bagi DKI Jakarta dan hinterland-nya PSBB merupakan kebutuhan mutlak. Namun bagi kita di daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perlu dikaji betul karena berdampak besar ke ekonomi. Namun, semangat untuk membatasi penyebaran korona virus mesti tetap kita pertahankan dengan cara memastikan protokol kesehatan berjalan baik dan benar. Kalau perlu protokol kesehatan itu bermuara akhir menjadi tekad bersama dan menjadi kewajiban bagi warga negera.

Kedua, maksimumkan tracking dan testing. Ini sangat penting mengingat masih banyak warga kita yang belum terdeteksi apakah mereka terpapar dan menjadi kurir dalam penyebaran virus tersebut atau tidak. Apalagi mayoritas pasien yang terpapar Corona di Indonesia adalah Orang Tanpa Gejala (OTG).

Penulis melihat sampel yang banyak dan terkonfirmasi positif yang banyak bukanlah sesuatu yang memalukan sehingga tak perlu ditutup-tutupi. Justru sebaliknya, makin banyak makin bagus. Pasalnya, dengan banyak testing dan tracking memastikan bangsa ini hadir serta serius dalam menangani penyebaran korona virus. Selain itu, dengan banyaknya terkonfirmasi maka kita telah melokalisir dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Inilah langkah yang paling tepat dilakukan sebelum vaksinnya betul betul ada dan terdistribusikan ke masyarakat.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah melakukan pemaksaan. Negara harus hadir dan tegas dalam hal ini. Konstitusi mengatakan negara berkewajiban untuk melindungi segenap jiwa dan raga warga negaranya. Untuk melindungi ini negara diberi mandat dan diberikan kekuasaan termasuk hak untuk memaksa warga negaranya. Kasat mata hari ini kita melihat new normal dengan syarat baru sebatas imbauan. Anjuran itu bak nasehat, masuk telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Masih banyak warga yang warawiri di jalanan, di kantor-kantor, di pasar dan pertokoan yang duduk maota tapi tak menggunakan masker. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker masih belum menjadi kewajiban, apalagi budaya. Seolah-olah di tempat duduk itu korona tidak ada.

Penduduk Indonesia ini bak “anak nakal”, kalau dibiarkan nanti akan menjadi tambah nakal. Untuk itu, sudah saatnya negara hadir dengan tindakan tegas. Turunlah ke lapangan aparaturnya, periksalah tempat-tempat publik termasuk privat seperti perkantoran. Langkah ini semata-mata hanya untuk memastikan protokol kesehatan itu dijalankan dengan baik dan benar. Negara tak perlu takut dan ragu. (*)