Kebijakan Anggaran di Era Covid-19

Pemerintah daerah harus gerak cepat. Gercep, kata anak milenial sekarang. Jika tidak, si Covid-19 akan semakin merajalela merenggut nyawa demi nyawa, merusak tatanan ekonomi, dan mengguncang stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, langkah konkret dan terukur amat diperlukan, termasuk menyediakan anggaran yang memadai guna menekan laju Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Percepatan Ketersediaan dan Penggunaan Anggaran

Secara khusus, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dipastikan tidak ada dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Andai kata pun ada, anggaran yang tersedia hanya berupa Belanja Tidak Terduga (BTT). Itu pun besaran nilainya relatif kecil. Untuk itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan percepatan penyesuaian APBD tahun 2020.

Dalam kondisi pemerintahan yang mengalami disfungsi pada saat ini, paling tidak ada tiga langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar ketersediaan anggaran penanganan penyebaran dan dampak Covid-19 dapat terpenuhi. Pertama, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) melalui optimalisasi pengunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APB Tahun Anggaran 2020. Dalam hal ini, optimalisasi penggunaan BTT merupakan langkah konkret pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah karena anggarannya memang telah tersedia dalam APBD. Kedua, menyisir, merasionalisasi dan menjadwal ulang capaian program dan kegiatan tahun 2020. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal. Ketiga, memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pengalokasian penggunaan anggaran untuk keperluan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya, ada tiga prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut, yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Penanganan kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, pemberian insentif tenaga kesehatan, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19. Untuk menangani dampak ekonomi, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa bahan pangan dan kebutuhan pokok warga masyarakat telah cukup tersedia. Tak kalah penting, dunia usaha yang menjadi denyut nadi perekonomian tidak boleh mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, wajar kiranya pemerintah daerah memberi stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Jika perlu, pelaku usaha diberi insentif dalam bentuk pembebasan pajak daerah dan difasilitasi penundaan pembayaran kredit perbankannya. Kemudian, warga masyarakat terdampak Covid-19 diberikan bantuan sosial berupa barang dan/atau uang tunai yang diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah.

Pada tingkat nasional, kebijakan anggaran untuk keperluan Covid-19 ini menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah melalui Keputusan Bersama No. 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, tertanggal 9 April 2020. Di dalam surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Hasil Laporan penyesuaian APBD tersebut dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat tanggal 23 April 2020. Apabila tidak disampaikan, Pemerintah Daerah akan memperoleh sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokoasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat.

Keberlakuan Hukum

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 dapat dikatakan berada pada situasi tidak normal. Hukum yang berlaku adalah hukum yang “tidak normal”. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat saja dikesampingkan manakala pemerintah daerah harus bertindak cepat menyikapi dan menuntaskan persoalan. Aspek yang dikedepankan adalah aspek kemaslahatan. Keabsahan tindakan pemerintahan tidak lagi dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan (rechmatigheid), namun mesti dilihat dari segi kemanfaatannya (doelmatigeheid) bagi kepentingan umum. Kebijakan pemerintah diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Untuk mengatasi stagnasi pemerintahan, pejabat pemerintahan diberi ruang untuk menggunakan diskresi. Penggunaan diskresi tidak lagi diwajibkan memerlukan persetujuan atasan. Pejabat yang bersangkutan hanya dibebani tanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada atasan setelah diskresi digunakan. Dalam situasi pemerintahan yang tidak normal, penggunaan diskresi dan keberanian bertindak sangat dibutuhkan. Kekhwatiran terhadap kriminalisasi kebijakan harus dibuang jauh-jauh. Sepanjang tidak ada perbuatan maladministrasi, berperilaku buruk menggunakan kesempatan dalam kesempitan, pejabat pemerintahan akan aman dari jangkauan penegakan hukum. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam kondisi darurat masih bisa ditolerir. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Begitu kata Pasal 28 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003. Lagi pula, larangan setiap pejabat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD karena anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pun sudah tidak berlaku menurut Pasal 28 angka 4 Perppu No. 1 Tahun 2020. Jika tetap cemas juga, jalin koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum. (*)

*Penulis: Hengki Andora – Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas