Covid-19 Mengancam Pekerja Kontrak?

(Foto: radar madiun)

Indra
Advokat di Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya mengakibatkan banyaknya korban meninggal, melainkan mengakibatkan guncangan di berbagai bidang, termasuk di antaranya, di bidang hukum, industri, pariwisata dll.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi, sebagaimana dinukilkan CNBC Indonesia, menyebutkan di bidang pariwisata ada 698 Hotel tutup, industri manufaktur yang mengalami kesulitan cash flow karena gagal produksi serta banyak pekerja yang diakhiri kontraknya. Dia menambahkan perusahaan yang masih bertahan diprediksi hanya mampu bertahan sampai bulan Juni 2020.

Menyikapi kondisi ini Pemerintah hadir dengan peraturan dan kebijakannya termasuk di antaranya langsung membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, menetapkan kebijakan dan peraturan tentang pelaksanaan PSBB, bahkan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nonalam Nasional, serta menetapkan Surat Edaran tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Lahirnya peraturan dan kebijakan ini adalah wujud nyata dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Namun, apabila semua pihak sudah berupaya maksimal untuk menanggulanginya. Tetapi pandemi Covid-19 tidak kunjung berakhir maka dalam waktu dekat dapat dipastikan kemungkinan yang disampaikan ketua Umum Apindo akan menjadi kenyataan, banyak perusahaan tutup dan pekerja yang diakhiri kontraknya.

Apabila terjadi pengakhiran kontrak oleh pengusaha terhadap pekerja, dapatkah pandemi Covid-19 menjadi alasan force majeure untuk mengakhiri kontrak?

Force Majeure 
Force majeure secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang artinya kekuatan lebih besar. Dapat disamakan dengan hal yang tak terduga atau keadaan memaksa atau hal yang terjadi secara kebetulan (Pasal 1244 dan/atau 1245 KUH Perdata).

Dari pasal ini secara umum dan tersirat dapat diartikan kedaan dimana debitur dibebaskan dari mengganti biaya, kerugian dan bunga jika dapat membuktikan telatnya perbuatan atau gagalnya perbuatan atau terjadinya perbuatan yang dilarang karena terjadinya hal yang tak terduga atau keadaan memaksa atau hal yang terjadi secara kebetulan.

Walaupun begitu pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas dan gambalang tentang maksud dari kondisi yang dapat diartikan atau digolongkan sebagai hal yang tak terduga atau keadaan memaksa atau hal yang terjadi secara kebetulan tersebut serta hanya melindungi debitur bukan kreditur atau Para Pihak.

Lingkup Force Majeure
Sebagaimana dinukilkan Rahmat S.S. Soemadipradja dalam Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (2010), yakni apabila diperbandingkan antara yurisprudensi dengan lingkup force majeure yang diatur dalam KUH Perdata, ada perkembangan yang terjadi.

Lingkup force majeure tidak lagi terbatas pada peristiwa alam dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada kebakaran, peraturan-peraturan pemerintah, tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang.

Namun sebagian ahli hukum berpendapat yurisprudensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam membuktikan lingkup force majeure, karena yurisprudensi bukan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 UU No. 12/2011).

Melainkan hanya sumber hukum sekunder atau apabila ada peristiwa hukum yang belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan peristiwa hukum tersebut diatur dalam yurisprudensi barulah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum primer layaknya peraturan perundang-undangan.

Perjanjian & UU No. 13/2003
Force majeure merupakan salah satu klausula yang lazim diatur dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausula karena kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian diatur dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan.

Di dalam Pasal 61 Ayat 1 huruf d UU No. 13/2003 dan penjelasan secara tersirat adalah keadaan dimana pengusaha dan/atau pekerja dapat mengakhiri kontrak tanpa membayar ganti rugi, apabila dapat membuktikan telah terjadi keadaan atau kejadian tertentu, seperti bencana alam, kerusuhan sosial atau gangguan keamanan atau keadaan lainnya yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dapat dipahami bahwa pertama, Pandemi Covid-19 bukan bencana alam tetapi bencana nonalam (KEPRES No. 12/2020). Kedua, juga bukan kerusuhan sosial atau gangguan keamanan (Pasal 1 Angkat 1 UU No. 7/2012).

Sederhananya apabila pengusaha dapat membuktikan dan dalam kontrak diatur klausula keadaan atau kejadian tertentu, seperti bencana nonalam atau peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang langsung berpengaruh pada kontrak, maka pengusaha dapat mengakhiri kontrak tanpa harus membayar ganti rugi.

Sebaliknya apabila pengusaha tidak dapat membuktikan dan dalam kontrak tidak diatur klausula keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana nonalam atau peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang langsung berpengaruh pada kontrak maka pengusaha tidak dapat mengakhiri kontrak, kecuali bersedia membayar ganti rugi sebesar upah Pekerja/bulan dikalikan sampai batas waktu berakhirnya kontrak (Pasal 62 UU No. 13/2003).

Walaupun begitu, pengusaha dan pekerja harus memahami maksud frasa dapat dalam kalimat dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Frasa dapat mengandung arti pilihan, sehingga dapat dipahami bahwa pengusaha atau pekerja berhak memilih untuk mengakhiri kontrak atau tidak. Karena itu pengusaha dan pekerja harap mengedepankan musyawarah untuk mufakat, seperti menyepakati perjanjian kerja bersama yang pada intinya mengatur tentang penangguhan gaji sampai pandemi Covid-19 selesai, setelah selesai pekerja wajib dipekerjakan kembali.

Kenyataannya pekerja membutuhkan pekerjaan dan pengusaha membutuhkan pekerja. Daripada harus mengakhiri kontrak malah akan membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk merekrut pekerja baru. Apabila musyawarah tidak sepakat maka pengakhiran kontrak sebagai pilihan terakhir. (*)