Optimislah

248

Oleh : Two Efly, Wartawan Ekonomi

Kita ini negeri separoh. Unggul tidak, tertinggal juga tidak. Maju belum terbelakang juga tidak. Tak percaya lihatlah pertumbuhan ekonominya. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, kita hanya mampu menempati peringkat kelima pertumbuhan ekonomi pada Q1/2022. Kita masih kalah dari Sumatera Selatan dan Jambi. Kita hanya menang sedikit dari Riau, Kepri dan Provinsi Bangka Belitung. Hari ini kita nyaris sepadan dengan Bengkulu.

Itu secara regional. Bila diperbandingkan lagi ke level nasional maka kita akan tertinggal lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1/2022 ini jauh diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Data BPS Q1/2022 menunjukan bahwa, pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya di angka 3,64 persen sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,01 persen. Pencapaian ini kembali memperpanjang sejarah bahwa Sumbar memang tak kunjung bangkit. Sumbar sampai detik ini tak kunjung mampu menyalip pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti tahun tahun sebelumnya.

Tumbuh Kecil

Kalau kita kuliti lebih dalam pertumbuhan ekonomi nan bonsai bagi Sumatera Barat tentulah membuat kita risau. Semenjak Covid mulai mendera negeri, kita tak kunjung mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi melampaui angka 5 persen. Ketidakmampuan ini menunjukan kepada kita semua bahwanya kita belum menemukan celah untuk bangkit.

Dikutip dari data BPS Q1/2022 pertumbuhan ekonomi Sumbar terdapat ada tiga fakta menarik. Pertama secara year on year (Q2/2022 berbanding Q1/2021) Sumbar bertumbuh sebesar 2,70 persen. Alhamdulillah, kita sudah tumbuh di zona positif. Ini menandakan ekonomi kita mulai menggeliat. Momentum ini haruslah tetap dijaga.

Kedua, Q to Q kita masih tumbuh minus (- 0,74 persen-red). Benarkah? Lihatlah data. Q1/2022 ekonomi kita tumbuh 3,64 persen sementara Q4/2021 ekonomi Sumbar tumbuh 4,38 persen. Angka ini menunjukan bahwa Sumbar secara Q to Q mengalami pertumbuhan kontraktif. Memang ini tak bisa dijadikan justifikasi. Namun untuk evaluasi Q to Q penting juga agar kita tak terjerumus kembali ke zona negative.

Ketiga, jika pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka kita jelas tertinggal. Q1/2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya 3,64 persen sementara pertumbuhan ekonomi nasional Q1/2022 tercapai di angka 5,01 persen. Ada GAP pencapaian antara kita dengan pertumbuhan Indonesia sebesar 1,37 persen. GAP ini kembali memperpanjang catatan bahwa kita masih bertumbuh di bawah rata rata nasional dan belum kunjung mampu menyalip pertumbuhan ekonomi nasional seperti empat tahun yang lalu.

Target yang Pesimistis

Keberhasilan sebuah program sangat tergantung dari perencanaan. Begitu juga dalam memburu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Dikutip dari buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) Provinsi Sumatera Barat (Perda No. 6 Tahun 2021) maka kita patut cemas. Dalam Perda tersebut terpampang dengan jelas bahwa negeri ini sudah kadung pesimistis dalam mengungkit dan mengangkat pertumbuhan ekonominya. Data menunjukkan lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi kita nginuk. Lima tahun ke depan kita sepertinya akan selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak percaya? Bukalah data RPJMD. Tahun 2022 ditargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 3,40 persen. Tahun 2023 naik sedikit menjadi 3,47 persen, tahun 2024 naik secuil lagi menjadi 4,60 persen dan tahun 2025 naik kecil lagi menjadi 4,70 persen dan finish di tahun 2026 dengan target 4,84 persen. Artinya, dalam rentang waktu lima tahun ke depan kita hanya menargetkan rerata tumbuh 4,22 persen. Bandingkan lah dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Q1/2022 pertumbuhan eknomi Indonesia sudah tercapai 5,01 persen sementara kita di Sumbar sampai tahun 2026 belum berencana untuk tumbuh diatas 5 persen tersebut.

Target pertumbuhan yang rendah ini juga linier dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPJMD 2022-2026-red). Dalam RPJMD dituangkan target APBD tahun 2022 sebesar Rp 7,08 Triliun, 2023 naik sedikit menjadi Rp 7,17 Triliun, tahun 2024 naik lagi menjadi Rp 7,35 Triliun, tahun 2025 naik menjadi Rp 7,61 Triliun dan tahun 2026 naik menjadi Rp 7,97 Triliun. Selama lima tahun rerata pertumbuhan APBD dirancang tumbuh rerata Rp 222 Miliar per tahunnya atau 2,5 persen per tahunnya.

Sudahkah tepat alokasi? Belum. APBD Sumbar yang bertumbuh kecil ini juga belum sepenuhnya merujuk pada UU No.1 Tahun 2022. Dari Rp 7 Triliun lebih APBD itu mayoritas tersedot untuk Belanja Operasi dan hanya 14 persen yang masuk dalam belanja modal. Sementara UU No.1 Tahun 2022 menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tak boleh melampaui 30 persen, anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran untuk belanja modal minimal berkisar antara 20-30 persen. Bagaimana dengan kita di Sumbar? Silakan bandingkan sendiri.

Ada tiga hal yang mesti dilakukan untuk merebound kinerja ekonomi Sumbar ini. Pertama, reevaluasilah target target yang dituangkan dalam RPJMD tersebut. Bisa jadi di waktu menyusun RPJMD tersebut kita masih dirundung awan gelap pandemic Covid-19. Tak beralasan juga rasanya kalau dalam pandemi ini kita masih saja mengusung semangat dan rasa optimisme berlebihan. Bisa jadi kala itu pemikiran rasional lebih tepat daripada memaksakan target optimistis tapi tak akan pernah dapat dicapai.

Baca Juga:  SIMNag: Optimalisasi Digitalisasi Pemerintahan Nagari

Kini kondisi sudah berubah, regulasi terbaru tentang peruntukan APBD juga sudah lahir. Pandemi tak lagi menakutkan seperti di masa lalu. Realita di lapangan menunjukkan ekonomi mulai bergerak. Mobilisasi barang dan manusia mulai seperti masa lalu. Ubahlah, evaluasilah dan perbaharuilah target target perencanaan pembangunan negeri ini agar Sumbar bisa bangkit.

Apakah boleh? Boleh saja. Perda RPJMD bukanlah kitab suci. Dia hanya produk hukum ciptaan manusia. Sekelas Undang Undang Dasar (Konstitusi Negara) saja bisa diamandemen, kenapa Perda kita enggan untuk merevisinya. Lagian revisi target ini semata-mata untuk memunculkan semangat optimisme guna mengejar ketertinggalan. Mari kita ubah target yang pesimistis itu menjadi target yang optimistis.

Kedua, realokasilah APBD 2022 dan setidaknya APBD 2023 sesuai dengan UU No.1 Tahun 2022. Ini memang sulit dan bisa jadi belum seluruh negeri di nusantara ini mampu melakukan itu di tengah APBD yang terbatas. APBD kita jelas bak ma elo kain saruang, kamari senjuik. Untuk itu lakukan kreativitas. Gali dan maksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Apakah memaksimalkan pendapatan melalui laba Badan Usaha Milik Daerah atau menggali pendapatan baru.

Ketiga, singkronisasi antardaerah. Singkronisasi antardaerah sangatlah penting. Sumatera Barat ini tak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerja bersama dengan kabupaten dan kota. Begitu juga sebaliknya. Kabupaten dan Kota tak akan pernah bisa bangkit dan maju tanpa dukungan pemerintahan provinsi. Antarpemerintahan salinglah berkaitan dan antarpemerintahan pastilah saling membutuhkan.

Bagaimana caranya? Singkronisasikan program pembangunan. Lakukan pembangunan secara bersama. Program unggulan Provinsi mestilah menjadi bagian juga dari program unggulan kabupaten dan kota. Ada yang bersingkronisasi di bidang pertanian, ada yang bekerja sama di bidang pariwisata dan ada pula berkolaborasi di bidang pendidikan dan perdagangan. Semuanya itu dilakukan berdasarkan potensi daerah masing-masing. Share anggaranlah pada program yang disingkronisasikan tersebut.

Benahi Infrastruktur

Kita mestilah berpandai pandai berbelanja ketika uang yang akan kita gunakan untuk belanjakan tersebut terbatas. Begitu juga dengan pemerintahan daerah. Di tengah APBD yang terbatas maka skala prioritas dalam membangun negeri ini haruslah diberlakukan.

Ini cukup penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Pemerintah di Sumatera Barat harus jeli melihat sektor apa yang harus dimaksimumkan pembangunannya agar menghasilkan daya ungkit ekonomi. Kalau perlu setiap belanja pemerintah mestilah berorietasi daya ungkit ekonomi. Ingat, kita di Sumbar ini tidaklah negeri industri. Artinya, trigger pembangunan memang sangatlah bertumpu pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota.

Harus kita akui semenjak 10 tahun belakangan kita terbilang relatif terbatas dalam membangun infrastruktur fisik. Baik jalan, jembatan, irigasi ataupun infrastruktur fisik lainnya non gedung. Ini bisa dengan gamblang kita buktikan di lapangan. Sampai saat ini kita masih menemukan kemacetan di jalan. Baik kita libur panjang apalagi saat libur lebaran. Fakta lapangan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa infrastruktur jalan kita sangat sempit dan minim. Pertumbuhan kendaraan sudah tak seimbang lagi dengan daya tampung jalan.

Begitu juga dengan infrastruktur pertanian. Sampai saat ini kita masih menemukan lahan pertanian yang tadah hujan karena tak tersedianya jaringan irigasi yang baik dan berkelanjutan. Bagaimana kita akan menggenjot produksi pertanian. Mana mungkin pula kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian kalau sarana utamanya budi daya pertanian itu sendiri masih terkendala.

Sudahlah, mari kita fokuskan pembangunan negeri. Lebih baik dalam empat tahun ke depan negeri ini memfokuskan pembangunannya untuk belanja modal dan lebih difokuskan lagi untuk pembangunan infrastruktur. Hanya dengan memaksimalkan pembangunan infratruktur inilah daya ungkit ekonomi bisa dihasilkan.

Sekali lagi, reevaluasi target-target pembangunan dalam RPJM agar negeri ini berubah dari pesimisyltis menjadi optimistis, realokasikan anggaran sesuai UU No.1 Tahun 2022 dan lakukan singkronisasi pembangunan antardaerah.

Sebetulnya kita belumlah terlambat. 2022 baru berjalan tiga bulan, masih tersisa waktu Sembilan bulan ke depan. Itu untuk jangka pendeknya, sementara untuk jangka menengah kita masih memiliki Empat tahun Sembilan bulan tersisa. Semuanya masih bisa kita ubah bersama. Mari kita duduk bersama, rumuskanlah langkah langkah pembangunan strategis sehingga Sumatera Barat kembali menjadi  role model di Pulau Andalas ini seperti di masa lalu. (***)