Potensi Korupsi dan Maladministrasi Bansos Covid-19

72
Ombudsman Republik Indonesia. (Foto: IST)

Meilisa Fitri Harahap
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang bermula dari Kota Wuhan Cina Desember 2019 juga memberikan dampak kepada Indonesia. Selama pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang terpuruk salah satunya sektor perekonomian. Dalam upaya menangani dampak penyebaran virus covid di Indonesia pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat banyak.

Pemerintah Rp 405,1 triliun. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan 22 miliar. 19 kabupaten/kota di Sumbar juga menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar. Anggaran ini tentu harus dikelola dengan baik sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk penyaluran Bantuan Sosial atau jaringan pengamanan sosial.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membuka posko pengaduan daring Covid-19 pada akhir April 2020. Data di Posko pengaduan daring mengalami peningkatan penerimaan laporan setiap harinya, pertanggal 11 Juni 2020 berjumlah 126 laporan, diantaranya 98% terkait dengan bantuan sosial. Penyaluran bansos ini juga rentan berpotensi korupsi dan maladministrasi.

Posko pengaduan Ombudsman menangani lima substansi yaitu, (1) Bantuan Sosial, (2) Kesehatan, (3) Transportasi, (4) Keamanan, (5) Keuangan. Laporan terkait dugaan maladministrasi telah dilaporkan ke Ombudsman sebagian besar telah terselesaikan.

Di antara lima besar klasifikasi laporan tertinggi yang disampaikan masyarakat meliputi; (1) Penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran, (2) masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar, tidak terdaftar dan sebaliknya, (3) terdaftar tetapi tidak menerima bantuan, (4) kurang tersosialisasi sarana pengaduan kepada pemberi bantuan, (5) tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal, dikarenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendatang.

Sampai saat ini, posko pengaduan daring Covid-19 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat masih menerima laporan terkait dugaan maladministrasi mengenai 5 substansi yang disebutkan di atas, melalui hotline pengaduan 0811 955 3737.

Saat ini, berbagai indikasi penyimpangan dana bansos Covid-19 mulai dilaporkan oleh elemen masyarakat di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Tanahdatar Sumatera Barat. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga telah menerima tembusan dari masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi bansos yang terjadi di Kabupaten Tanahdatar, sifatnya masih tembusan belum laporan karena masyarakat melaporkan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Tanahdatar Akhir Mei lalu. Ombudsman sebagai lembaga Pengawas Pelayanan Publik tentunya hanya berfokus pada ranah maladministrasi, jika terjadi dugaan korupsi menjadi ranah penegak hukum.

Ombudsman selalu menyampaikan menyampaikan bahwa pintu masuknya korupsi adalah maladministrasi, sehingga memberikan pelayanan publik dengan mencegah maladministrasi akan otomatis mencegah Korupsi. Dana Bansos Covid-19 peruntukannya harus tepat sasaran, sehingga perlu dikelola dengan baik oleh penyelenggara pelayanan secara transparan, dengan akuntabilitas tinggi, sehingga tidak mudah untuk dichalange atau dituduh masyarakat.

Penyelenggara pelayanan dalam penyaluran bansos harus terbuka. Selain itu, peran penting dari pengawas internal daerah seperti Inspektorat. Belajar dari dana bantuan gempa 2009 di Sumatera Barat, sejumlah orang yang telah dijerat pidana penjara karena melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diantaranya para tersangka dijatuhi hukuman pidana dengan tuduhan ikut serta melakukan tindakan korupsi. Hal ini tidak boleh terulang pada bantuan sosial dampak pandemi Covid-19. Kendati telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Pandemi Covid-19.

Perppu ini telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR 15 Mei 2020 lalu yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun saat ini koalisi masyarakat tengah mengajukan uji materi Perppu tersebut kepada Mahkamah Konsitusi, terutama Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang seakan ada perlakuan khusus kebal hukum terhadap pejabat atau lembaga terkait.

Sehingga, pejabat dan penyelenggara bansos yang melakukan penyimpangan atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Covid-19, yang dapat bermuara kepada tindak pidana korupsi masih dimungkinkan terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-undang lainnya.

Laporan terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum, dapat juga berpotensi maladministrasi bila tidak ditindaklanjuti. Hal ini juga dapat dilaporkan ke Ombudsman. Laporan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dapat berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur atau tidak memberikan pelayanan dalam penanganan kasus oleh penegak hukum.

Namun Ombudsman akan menolak laporan atau tidak dapat melakukan pemeriksaan laporan terhadap substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kami mengimbau agar penyelenggara pelayanan melakukan pengelolaan dana bansos secara transparan dan akuntabel. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan guna menutup peluang korupsi. Upaya ini menjadi bagian fundamental dalam pencegahan maladministrasi.

Jangan bermain dengan uang negara yang peruntukannya untuk rakyat. Negara tidak mengharapkan adanya penyelenggara pelayanan publik yang melakukan korupsi dana Covid-19 dan harus berurusan dengan penegak hukum. Karenanya penyelenggara pelayanan harus fokus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengelola bantuan secara transparan dan dengan prosedur yang jelas. Semoga pandemi segera berakhir dan tak menyisahkan permasalahan dikemudian hari bagi penyelenggara dan beban dosa. (*)