Bank Syariah BUMN Pascamerger

28
ilustrasi. (net)

Imron Mawardi
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Jatim

Kementerian BUMN bergerak cepat menindaklanjuti rencana merger tiga bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Setelah diwacanakan Menteri BUMN Erick Thohir pada Juli lalu, proses merger telah dimulai pada Senin (12/10) dengan penandatanganan conditional merger agreement (CMA) oleh tiga bank syariah tersebut. Merger direncanakan terealisasi pada Februari 2021 setelah disetujui dalam RUPS.

Dalam merger itu, BRI Syariah ditunjuk sebagai pemegang entitas atau surviving entity. Ini, tampaknya, terkait dengan posisi BRI Syariah sebagai satu-satunya yang sudah go public. Meski beraset paling besar, Bank Syariah Mandiri (BSM) bukan perusahaan publik sehingga persetujuan merger jauh lebih sederhana. Begitu juga BNI Syariah yang hampir semua sahamnya dimiliki BNI.

Merger tersebut, tampaknya, direspons positif oleh masyarakat. Setidaknya itulah yang tecermin dari kenaikan cukup tinggi saham BRI Syariah di BEI pada Selasa (13/10). Penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah tersebut memang dinilai sebagai kebijakan yang strategis di tengah ketatnya persaingan industri perbankan. Merger diyakini bakal meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan kinerja pascamerger dan dapat bersaing dengan bank konvensional.

Saat ini persaingan di industri perbankan syariah memang sangat ketat. Market yang relatif kecil, sekitar 6,2 persen dari total pasar perbankan, harus diperebutkan 34 bank syariah.
Mereka terdiri atas 14 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS), yakni unit syariah (windows) dari bank konvensional. Ditambah lagi 165 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah juga harus bersaing dengan bank konvensional. Sebab, emotional market atau nasabah yang memilih karena faktor syariah hanya sekitar 20 persen. Sebanyak 80 persen nasabah adalah rational market atau swing customer (Karim, 2000). Mereka berorientasi pada benefit saat memilih layanan perbankan. Saat benefit di bank syariah lebih kecil, nasabah berpindah ke bank konvensional (displacement commercial risk).

Saat ini bank syariah di Indonesia adalah bank-bank kecil yang kurang efisien. Aset 34 bank syariah dan 165 BPRS hanya Rp 522 triliun, sementara aset BRI saja mencapai Rp 1.416,8 triliun (2019). Padahal, studi menunjukkan bahwa size of business yang kecil menjadikan perbankan tidak efisien. Pembiayaan (kredit) di bank syariah pun relatif lebih mahal sehingga kurang menarik.

Dengan karakter nasabah rational market tersebut, merger ketiga bank syariah BUMN sangat strategis. Dengan aset yang besar, kegiatan operasional bank syariah hasil merger akan lebih efisien. Jumlah direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan eksekutif di bawahnya bakal berkurang banyak. Begitu juga pengoperasian kantor seperti kantor wilayah, kantor cabang, atau cabang pembantu.

Baca Juga:  Masifkan Pemahaman Covid-19 untuk Keselamatan Manusia di Bumi

Setelah resmi merger pada triwulan I 2021, asetnya sekitar Rp 220 triliun. Saat ini aset tiga bank itu masih kurang dari Rp 210 triliun. Artinya, hingga legal merger selesai pada Februari tahun depan, pertumbuhan aset ketiga bank syariah ini sekitar 5 persen. Dengan aset tersebut, bank syariah hasil merger dipekirakan menjadi bank terbesar ketujuh atau delapan di Indonesia. Di kancah global, bank syariah hasil merger juga masuk dalam 10 besar.

Selain efisiensi, merger bank syariah punya nilai strategis lain. Dengan aset yang besar, bank syariah hasil merger dapat menerapkan prinsip syariah lebih kafah. Model bagi hasil yang seharusnya menjadi karakteristik utama bank syariah dapat dijalankan dengan baik karena tersedianya dana pembiayaan bagi hasil yang uncertainty tanpa khawatir risiko likuiditas.

Saat ini bank syariah lebih banyak menerapkan model bagi hasil pada sisi funding saja berupa deposito mudarabah. Pada sisi financing, bank syariah lebih banyak menerapkan model fixed rate meski tetap sesuai syariah, yaitu dengan akad berbasis jual beli (murabahah) dan sewa (ijarah). Praktik seperti itu mengecewakan emotional customer yang menginginkan bank syariah bisa menerapkan substansi prinsip syariah. Tidak sekadar mengubah produk konvensional menjadi produk syariah dengan mengubah akad.

Setelah merger, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk industri bank syariah. Diperlukan komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk mendorong industri tersebut. Jika menginginkan bank syariah hasil merger menjadi sangat kuat, pemerintah perlu memperbesar modal. Baik melalui suntikan modal maupun penerbitan saham publik. Sebab, saat aset dan pembiayaan meningkat, bank juga harus memperbesar modal untuk mempertahankan kecukupan modal (CAR).

Political will pemerintah juga diperlukan dalam mendorong berbagai instansi pemerintah untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Bank syariah BUMN perlu dilibatkan dalam porsi yang cukup untuk mengelola anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Selama ini peran perbankan syariah dalam mengelola APBN dan APBD masih sangat kecil.

Pemerintah juga bisa mengharuskan Kementerian Agama menggunakan layanan bank syariah. Multiplier-nya besar karena ada ribuan institusi di bawah koordinasi Kemenag seperti kantor Kemenang di daerah, sekolah, universitas, pesantren, dan berbagai lembaga yang bersinggungan dengan kaum muslimin.

Jika komitmen dan keberpihakan kepada bank syariah itu bisa diwujudkan, bank syariah BUMN akan menjadi penggerak industri syariah di Indonesia. Ini juga bakal memuluskan pencapaian target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2025. Wallahualam. (*)