Covid 19 dan Pelayanan KB

Semenjak merebaknya virus Covid-19 di Wuhan Tiongkok pada akhir Desember 2019 lalu sampai saat ini sudah 205 negara di dunia merasakan akibatnya. Dunia takut, dunia cemas karena mematikan kehidupan manusia, termasuk Indonesia, yang telah merenggut nyawa manusia sebanyak 157 orang per 1 April 2020. Betapa kita rasakan saat ini. Indonesia dengan jumlah penduduk no 4 terbesar di dunia. Hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu 7,05 juta (BPS, Agustus 2019) membuat pemerintah perlu memikirkannya dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini. Mereka butuh bantuan. Kenapa tidak, karena dibeberapa daerah saat ini, sudah menerapkan karantina lokal dengan menutup akses pintu masuk dan keluar. Membubarkan warga yang berkumpul. Menjaga jarak dan menjaga kontak fisik. Bahkan perkantoran baik pemerintah dan swasta, melakukan work from home (WFH), anak sekolah diliburkan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi bisa berleluasa dalam melakukan aktivitasnya. Stay at home. Itu lebih Baik.

Bagaimana dengan pelayanan KB. Pelayanan KB, mau tidak mau, melibatkan orang banyak. Apalagi pelayanan KB secara massal, seperti pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dengan cara MOP (Metode Operasi Pria), MOW (Metode Operasi Wanita), IUD dan Implant. Ada dokter, bidan, petugas KB dan ada peserta KB yang akan dilayani disitu. Tentu kegiatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, kalau berdua saja, antara dokter atau bidan dengan peserta KB saja, tentu boleh, seperti pelayanan KB yang menggunakan cara Suntik. Begitu juga dengan menggunakan alat/obat KB pil dan kondom. Bisa digunakan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, orang (peserta KB) malas untuk keluar rumah. Takut kena virus Covid-19. Disisi lain, kita dituntut untuk dapat menurunkan TFR (Total Fertility Rate), yaitu rata-rata anak yang dilahirkan seorang ibu, sesuai dengan arahan dan kebijakan nasional (pusat). Salah satu caranya, ya itu tadi, dengan melakukan pelayanan KB.

Berdasarkan hasil SKAP (Survey Kinerja dan Akuntabiltas Program ) tahun 2019, bahwa TFR Sumatera Barat adalah 2,68.  Naik, kalau dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, yaitu 2,5 atau 0,18. Data di atas, menunjukan bahwa di Sumatera Barat, rata-rata seorang ibu PUS melahirkan, hampir mendekati 3 orang anak. Untuk tahun 2020, Pusat memberikan target Sumatera Barat dalam rangka penurunan TFR menjadi 2,24. Ini bukan pekerjaan mudah. Dari 2,68 menjadi 2,24, menurunkan sebanyak 0,44. Ini butuh waktu. Butuh proses. Bisa 3 tahun, 5 tahun bahkan lebih. Karena apa, karena banyak hal yang harus dilakukan, seperti melakukan pendekatan tokoh, komitmen, dukungan anggaran, alat/obat KB serta dukungan dari lintas sektor terkait.

Kita tahu, bahwa untuk menggarap atau melaksanakan pelayanan KB, kita butuh waktu, butuh komitmen bersama. Dengan arti kata, kita melakukan pendekatan face to face dengan banyak orang. Akan tetapi, yang tak kalah pentingnya adalah mengajak calon peserta KB, untuk dapat dilayani menjadi peserta KB. Ini justru yang dilakukan oleh petugas lapangan KB, menurut hemat kami lebih riskan, karena selain melakukan door to door, juga mengumpulkan orang banyak dalam memberikan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) ke masyarakat. Apakah mungkin itu dilaksanakan pada saat ini.

Dengan merebaknya virus Covid-19 ini, di tanah air yang kita cintai ini, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan. Kita lebih banyak bekerja di rumah, menjaga jarak dan fisik. Itupun pekerjaan yang dilakukan sifatnya adalah yang rutin-rutin saja. Namun pekerjaan yang sifatnya operasional (lapangan) atau mengumpulkan orang banyak, boleh dikatakan tidak ada lagi. Disisi lain, pemerintah juga meminta untuk melakukan pengalihan pengalokasian anggaran yang sudah ada selama ini, kepada kegiatan untuk mendukung penanganan melawan Covid-19. Dalam hal ini, BKKBN juga melakukan hal yang sama. Banyak kegiatan yang dialihkan untuk itu.

Menyimak dari uraian di atas, apa yang telah menjadi target dan sasaran kita selama tahun 2020, kemungkinan besar tidak akan tercapai. Kita tidak pesimis, tetapi itu kenyataan yang harus kita hadapi bersama, oleh karena kita bekerja banyak melibatkan orang lain. Kita tidak mungkin bekerja, yang pada akhirnya membuat diri kita menjadi sakit. Namun disisi lain, kita tetap dituntut bekerja maksimal.  Artinya, bagaimana kita tetap bekerja, dengan tidak mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya, BKKBN juga menerapkan Work From Home (WFH), dengan perbandingan 60:40.  60 bekerja dan 40 WFH. Itu berlaku dari Tingkat Provinsi sampai ke petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan itu ada aturannya.

Oleh karena itu, pelayanan KB merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar ke masyarakat, yang dilakukan setiap hari. Kenapa setiap hari, karena adanya peserta KB yang telah habis masa pakai alat kontrasepsi. Kalau seandainya mereka tidak dilayani, maka akan terjadi yang namanya kehamilan. Akhirnya, akan terjadi penambahan jumlah penduduk. Sebaliknya, juga akan terjadi drop out bagi peserta KB, karena tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Ini yang kita takutkan, sehingga kerisauan kita tentang itu tidak akan terjadi.

Maka dari itu, kita tetap mendorong masyarakat untuk dapat dilayani pelayanan KB secara gratis, terutama bagi masyarakat yang punya kartu BPJS dan masyarakat miskin yang tidak punya kartu. Apakah itu di rumah sakit atau di puskesmas. Namun pelayanan KB melalui Bhakti Sosial (Bhaksos) untuk sementara waktu tidak kita laksanakan, oleh karena kita melibatkan orang banyak.  Akan tetapi, pelayanan KB yang sifatnya statis, masih tetap dilayani. Persoalannya adalah, mau tidak calon peserta KB keluar rumah untuk ber KB atau calon peserta KB-nya yang enggan untuk keluar rumah. Mudah-mudahan, badai ini cepat berlalu.  Sehingga apa yang menjadi kerisauan maupun persoalan yang kita hadapi, bisa diatasi sesuai dengan harapan kita bersama. (*)

*Marda Jendri – Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar