Kegagapan Menghadapi Ancaman Nyata

Ilustrasi.

Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 (BPPI 2015) mendefinisikan ancaman nyata sebagai ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,dan keselamatan segenap bangsa. Ancamannya tak merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, yang diantaranya termasuk wabah penyakit.

Pasal 4 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), bahkan tidak hanya menyebutkan wabah penyakit, tetapi juga serangan biologi dan serangan kimia kedalam beberapa wujud ancaman terhadap pertahanan negara. Secara eksplisit, pasal ini menggambarkan pengetahuan dan pemahaman bahwa ancaman terhadap negara bukan lagi hanya bersifat fisik atau pun territorial. Hal ini pada dasarnya menjadi modal penting untuk membuat protokol pencegahan dan penanggulangan apabila pada suatu waktu kejadian tersebut terjadi.

Covid-19

Penyebaran wabah penyakit, seperti Covid-19,pada dasarnya sudah masuk kedalam pemahaman ancaman terhadap pertahanan negara. Secara eksplisit, hal ini ditandai dengan BPPI 2015 dan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pertahanan negara sudah memasukkanwabah penyakit sebagai salah satu ancaman. Dalam perspektif ancaman ini, massifnya penyebaran Covid-19 justru cenderung memperlihatkan kegagapan negara dalam menghadapi ancaman seperti ini. Kegagapan tersebut terlihat dari 4 persoalan, yakni jumlah korban, respons pemerintah, kebijakan, dan ketersediaan perlengkapan tenaga medis. Pertama terkait jumlah pasien positif Covid-19 yang terus bertambah. Hal ini bisa dilihat dari data korban positif terpapar Covid-19 yang terus meningkat.

Sebelum virus ini terkonfirmasi masuk dan menyebar di Indonesia, namun sudah tersebar di beberapa negara, respons pemerintah terkait persoalan ini cenderung tidak relevan, bahkan cenderung kurang serius. Misalnya salah satu Menteri berstatemen bahwa tidak ditemukannya Covid-19 Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing. Kemudian Menteri lainnya juga sempat meminta masyarakat berdoa dan Shalat Istigasah untukmenghadapi virus COVID-19. Serta jawaban-jawaban yang berkaitan dengan religiusitas beragama.

Ketiga terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam konteks pencegahan. Di awal-wabah ini meluas, pemerintah justru membuat kebijakan yang kontradiktif dengan pencegahan penyebaran virus ini, misalnya wacana memberi diskonintensif sebesar 30 persen bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Bahkan pemerintah menganggarkan Rp72 miliar untuk mendanai influencer dalam paket insentif pariwisata guna menangkal efek negative penyebaran COVID-19. Di sisi lain, negara-negara lain justru tengah memperketat arus keluar-masuk negaranya.

Dan keempat terkait ketidak terkecukupan peralatan medis atau alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis. Hal ini salah diantaranya tercermin dari apa yang disampaikan Agus DwiSutanto, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, bahwa peralatan kesehatan di tempat itu tidak cukup untuk menangani potensi jumlah pasien yang mengalami gejala parah (bbcindonesia, 18/3). Untuk ventilator, seperti yang dikutip Kata data (27/3) dari laporan Asia Times Indonesia, diketahui hanya memiliki 88 unit di seluruh Indonesia. Kemarin, pemerintah baru saja menambah 100 ventilator di Tanah Air. Jumlahnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang dimiliki Amerika Serikat, yakni sebanyak 160 ribu unit, sebagaimana dilansir dari Business Insider. Padahal, Amerika Serikat beranggapan jumlah ventilator yang mereka miliki masih kurang dalam menghadapi wabah korona.

Masa Depan Perang

Kompleksitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi ke pelbagai sektor, termasuk dalam konteks pertahanan negara. Perkembangan teknologi –khususnya persenjataan– tersebut justru mengubah cara pandang terhadap perang. Perspektif perang tidak lagi menempatkan persenjataan sebagai modal utama untuk penyerangan kepada lawan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, faktor biaya perang yang tinggi, dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Perang tidak lagi simetris, dimana jelas diketahui siapa melawan siapa. Perang telah bersifat asimetris, yang tidak jelas siapa melawan siapa, apa melawan apa, serta wujud konkretnya.

Fenomena ini tentu sudah disadari oleh negara. Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, pun telah memprediksi perang di masa-masa mendatang bukan lagi menggunakan senjata fisik. Menurutnya virus hingga teknologi artificial intelligence (AI) bakal jadi senjata baru dalam perang di masa depan. Hal ini disampaikannya di kantor Kementerian Pertahanan pada 25/10/2019 lalu.
Jauh sebelum itu pun, pada tahun 2013, sepenggal amanat Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang dibacakan oleh Kapuskes TNI, Mayjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, S.p.M pada upacara 17 Februari 2013, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, juga telah mengingatkan bahwa beberapa negara maju  telah mengarahkan perhatian secara khusus kepada tren baru ancaman, yaitu Perang Hibrida (hybrid war). Perang Hibrida merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi.

Veloxet Exactus

Ketidakmampuan negara dalam memenuhi unsur pokok seperti ini tentu menjadi persoalan besar ketika ancaman tersebut sudah memasuki berada di zona teritori negara. Penyebaran ancaman wabah penyakit, serangan biologi, dan serangan kimia tentu berbeda dengan ancaman fisik. Penyebarannya terjadi begitu cepat melalui pelbagai cara, baik udara, orang per-orang, barang-barang, dan sebagainya. Sehingga, penyikapan terhadap ancaman tersebut harus massif pada aspek pencegahan. Dengan demikian, ketercukupan peralatan kesehatan menjadi sangat penting, terutama untuk para tenaga medis. Melalui Covid-19 ini, juga sadar bahwa persoalan kesehatan bukan hanya sekadar anggaran untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi, tetapi juga memastikan rasa aman masyarakat terpenuhi dari ancaman-ancaman seperti ini. Sehingga, riset-riset di bidang kesehatan perlu didukung dan dimodernkan guna menciptakan obat atau penangkal guna mencegah penyebaran ancaman wabah penyakit, serangan biologi, dan serangan kimia. Sehingga, pendekatan-pendekatan militeristik juga menjadi tidak relevan, karena prinsip utamanya tentu pengarusutamaan perspektif keamanan manusia, mengingat subjek atas keamanan bukan lagin egara (stateoriented), melainkan manusia (human oriented). Ketidakmampuan negara akan menjadi cerminan ketidakberimbangan pertahanan kita, karena kesiapan negara masih cenderung kepada arahan ancaman fisik, seperti persoalan perbatasan negara. (*)

Ikhsan Yosarie – Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute