APBN dalam Masa Pandemi

300
Heru P Nugroho Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar. (Foto DJPb Sumbar)

Heru P Nugroho
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar

Tahun 2020 telah berlalu dengan meninggalkan berbagai catatan kelam akan selalu dikenang oleh generasi yang saat ini mengalami tahun pandemi. Bagaimana tidak, hampir seluruh warga dunia tidak pernah menyangka bahwa tahun yang semula disambut penuh optimisme, mendadak berubah menjadi tahun yang penuh kecemasan dan ketakutan setelah munculnya wabah virus sindrom pernafasan akut SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan Covid-19 yang awalnya berasal dari Wuhan Tiongkok kemudian berkembang cepat menjadi pandemi global yang masih berlanjut hingga kini.

Berdasarkan data worldometer hingga 16 Januari 2021 Covid-19 telah menginfeksi 94,8 juta orang dan menewaskan lebih 2 juta jiwa di seluruh dunia sedangkan di Indonesia telah menginveksi lebih dari 896 ribu orang dengan jumlah korban meninggal lebih dari 25,7 ribu orang dan berhasil sembuh 727,4 ribu orang.

Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan berbagai sendi kehidupan warga dunia tidak terkecuali Indonesia karena mengakibatkan krisis multidimensi yakni di sektor kesehatan, social, ekonomi dan keuangan.

Krisis yang ditimbulkan dari sisi ekonomi sangat jelas terbaca dari anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia yang awalnya diprediksi dengan optimistis oleh lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2020 mencapai angka 3,3% membaik dibanding 2,9 % pada tahun 2019.

Namun kenyataan akibat pandemi berbanding terbalik, ekonomi dunia terkontraksi minus 4,4% sesuai World Ekonomic Outlook (WEO) yang di-release IMF di bulan Oktober 2020, dan bahkan Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect, Juni 2020 memprediksi Gross Domestic Product (GDP) global akan terkontraksi 5,2% pada tahun 2020 dengan kontraksi terdalam dialami oleh negara-negara maju sebesar 7% dan negara-negara emerging Economic terkontraksi sebesar 2,5% menjadikan tahun 2020 sebagai tahun resesi terburuk sejak perang dunia kedua.

Lebih lanjut dalam laporan tersebut Bank Dunia juga menyampaikan bahwa pendapatan perkapita penduduk dunia mengalami penurunan hingga sebesar 3,6% menyebabkan jutaan orang menderita akibat kemiskinan ekstrem.

Kondisi resesi ini disebabkan oleh disrupsi luar biasa pada sisi demand dan supply, aktivitas perdagangan dan sektor keuangan sebagai konsekuensi kebijakan pembatasan aktivitas sosial manusia (social distancing) atau bahkan lock down yang diterapkan oleh hampir sebagian besar negara di dunia sebagai upaya mengendalikan penyebaran wabah.

APBN Sebagai Instrumen Counter Cyclical
Anggaran negara menurut Allen dan Tommasi (OECD, 2001) memiliki 3 fungsi utama yakni : 1. Untuk memelihara agregat disiplin fiskal; 2. Mengalokasikan sumberdaya keuangan sesuai dengan prioritas pemerintah dan 3. Menyediakan layanan pemerintah secara efisien.

Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa fungsi anggaran pemerintah (APBN/APBD) adalah sebagai alat perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Stabilisasi berarti bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Berdasarkan pemahaman fungsi tersebut maka dalam kondisi luar biasa seperti dalam masa pandemi covid-19 anggaran pemerintah dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan sesuai dengan prioritas pemerintah melalui upaya refocusing, dan realokasi untuk penanganan krisis akibat pandemi baik di sektor kesehatan, bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin terdampak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan stimulus untuk membantu dunia usaha dan UMKM terdampak sebagai upaya pemulihan ekonomi.

Selain itu upaya stabilisasi kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi akibat kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran Covid-19, anggaran pemerintah kemudian diupayakan akselerasi realisasinya melalui berbagai skema relaksasi regulasi pencairan baik pada anggaran Kementerian/Lembaga maupun transfer ke daerah serta dana desa guna membantu menstimulasi agar perekonomian tetap berjalan.

Maka dalam kondisi seperti dimasa pandemi inilah kemudian anggaran pemerintah dioptimalkan perannya sebagai instrumen counter cyclical guna membantu perekonomian agar tidak semakin terpuruk.

Upaya akselerasi realisasi anggaran sebagai upaya menahan kontraksi ekonomi terutama pada triwulan III tahun 2020 nampaknya seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:  Setelah Pensiun tidak Dihargai

Catatan pertumbuhan ekonomi 2020 mulai mengalami perlambatan pada triwulan I dimana pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan IV 2019 masih tumbuh 4,97% mulai terkontraksi pada triwulan I 2020 yang merupakan periode awal pandemi menjadi 2,97%.

Pada triwulan II 2020 kontraksi pertumbuhan semakin dalam yakni mencapai -5,32% seiring kebijakan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar, namun mulai menunjukkan arah perbaikan pada triwulan III yakni sebesar -3,49% yang meski masih terkontraksi namun tidak sedalam triwulan II.

Adapun prediksi pertumbuhan pada triwulan IV diperkirakan kontraksi makin mengecil yakni di kisaran -2,9 % s.d. -0,9% sesuai prognosis Kementerian Keuangan. Bagaimana di Sumatera Barat ?, seiring kondisi nasional, pada triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih tercapai 3,92%, selanjutnya seiring meluasnya pandemi yang diikuti kebijakan PSBB pada triwulan II pertumbuhan ekonomi Sumbar terkontraksi hingga minus 4,91%, dan pada triwulan III terkontraksi minus 2,87.

Selain faktor kebijakan pelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat pada triwulan III 2020 yang berlanjut hingga triwulan IV dengan penerapan protokol kesehatan, membaiknya angka pertumbuhan tersebut juga didorong oleh akselerasi penyerapan APBN dan realisasi anggaran PEN termasuk stimulus perpajakan kepada UMKM dan dunia usaha terdampak.

Kinerja penyerapan belanja APBN di Sumbar triwulan III 2020 diakselerasi hingga mencapai realisasi 80,35% (Rp 25,24 triliun) tumbuh sebesar 6,3% dibanding tahun sebelumnya dan kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 96,81% (Rp 31,24 triliun) tumbuh sebesar 2,78% dibanding tahun 2019.

Capaian kinerja APBN ini didukung pula oleh realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang meliputi empat sektor yakni sektor perlindungan sosial, kesehatan, UMKM dan sektoral K/L (skema padat karya tunai) yang hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 4,22 triliun untuk Sumatera Barat.

Dengan nilai alokasi sebesar Rp 32,27 triliun dan kontribusi terhadap PDRB sebesar kurang lebih sebesar 13% diluar alokasi program PEN, APBN tahun 2020 telah dioptimalkan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi Sumatera Barat.

Arah Kebijakan APBN 2021
Prospek perekonomian di tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan pandemi Covid-19, dan keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Optimisme akan keberhasilan vaksinasi covid-19 yang sudah dimulai pada pertengahan Januari 2021 untuk mengatasi pandemi, mendorong pula optimisme akan pulihnya aktivitas ekonomi sebagaimana proyeksi berbagai lembaga internasional seperti IMF, WorldBank dan OECD yang berkisar 5,1-5,2 persen.

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Penanganan pandemi dan eksekusi Program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas ekonomi secara normal.

Pemerintah bersinergi dengan seluruh otoritas akan terus berupaya agar keuangan negara tetap dikelola dengan hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel.

Kedepan APBN akan tetap diprioritaskan guna dukungan penanganan Covid-19 serta memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi. Dukungan kebijakan dan instrumen lain serta dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendukung penanganan Covid-19 termasuk keberhasilan pelaksanaan vaksinasi akan sangat diperlukan. Pemerintah diharapkan tetap menjaga defisit APBN secara terukur dengan pembiayaan dan utang tetap aman dengan menjadikan value for money sebagai pedoman.

Kebijakan relaksasi untuk akselerasi diharapkan dapat dilanjutkan secara prudent yang memungkinkan fungsi counter cyclical APBN bekerja optimal dalam menjaga ekonomi tetap bergerak ditengah ketidakpastian yang masih tinggi akibat pandemi.

Akselerasi program-program PEN dengan perbaikan tatakelola termasuk akurasi data dan efektifitas penyaluran diharapkan dapat makin menjaga sisi demand yakni konsumsi masyarakat terdampak pandemi serta kelanjutan stimulus fiskal berupa subsidi bunga/margin dan insentif perpajakan kepada UMKM dan dunia usaha yang lebih inklusif diharapkan juga mampu ikut menggerakkan sisi supply guna mempercepat pemulihan ekonomi. (*)