NU: Nahkoda Baru, Arah Baru

267

Oleh: Prof. Dr. Eka Putra Wirman, M.A., Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang

Kurang dari dua puluh hari setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU terpilih, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) secara resmi mengumumkan susunan PBNU masa khidmat 2022-2027. Sebagai seorang tokoh NU kharismatik, Gus Yahya dikenal sebagai sosok organisator progresif. Beliau mewarisi ideologi pergerakan Gus Dur yang penuh kejutan dan terobosan.

Pengesahan susunan lengkap PBNU masa khidmat 2022-2027 merefleksikan progresivitas tersebut. Komposisi pengurus yang merepresentasikan berbagai kalangan akan mampu mengakomodir berbagai dimensi pengabdian kepada umat. Hal ini, selain menunjukkan adanya misi pergerakan NU yang lebih luas nantinya, juga membuktikan adanya upaya untuk menghilangkan anggapan monopoli PBNU oleh segelintir kalangan saja.

Sebagai contoh, terdapat nama-nama pengurus yang merupakan konstituen di beberapa partai politik. Hal ini menghapus asumsi sumir masyarakat tentang NU sebagai wadah bagi partai politik tertentu saja. Didaulatnya politisi yang berasal dari berbagai partai tersebut juga merupakan respon atas kritik yang dilontarkan kepada PBNU sebelumnya yang cenderung dianggap menjadi corong aspirasi politik partai tertentu.

Selain itu, hal menarik dalam susunan PBNU tersebut adalah adanya keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan: mustasyar; a’wan; tanfidziyah. Keterlibatan tersebut merupakan terobosan baru di usia kiprah NU yang hampir menginjak 1 abad. Adanya tokoh-tokoh perempuan dalam struktur kepengurusan akan menjadikan NU lebih responsif dan fokus pada program pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat.

Pada tataran internal, susunan pengurus masa khidmat 2022-2027 tersebut merupakan perwujudan visi Gus Yahya yang menginginkan terwujudnya konsolidasi organisasi secara komprehensif. Selama ini, keberhasilan NU dalam melaksanakan berbagai proyek di bidang-bidang strategis kehidupan masyarakat belum terkoordinasi dengan baik di level kepengurusan yang ada. Hal ini disebabkan belum adanya upaya untuk menjadikan program kerja tersebut sebagai agenda nasional yang terkonsolidasi dan terkoneksi dengan baik.

Figur politisi, intelektual, ekonom, aktivis, dan praktisi dalam susunan pengurus diharapkan mampu mengakselerasi terwujudnya repositioning NU di tengah masyarakat. Sebagai mana khittah yang digariskan oleh Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, NU harus menjadi kekuatan transformatif yang mempelopori dan menjembatani kemajuan peradaban. Cita tersebut hanya bisa diwujudkan jika NU dapat bergerak luwes dan diterima dalam berbagai lini kehidupan masyarakat.

Baca Juga:  Optimislah

Berkaca pada realitas hari ini, NU sulit dipisahkan dari agenda kontestasi politik praktis. Terlepas dari posisi dan keberpihakan, NU telah terseret arus politik identitas yang mewarnai arena politik Indonesia beberapa tahun terakhir. Status sebagai kontestan menyulitkan NU dalam menjembatani konflik sosial yang muncul akibat polarisasi politik tersebut. NU memiliki nilai jual tinggi dan didekati berbagai kalangan bukan karena nilai-nilai transformatif yang dianutnya, namun lebih disebabkan adanya kekuatan politik yang dimiliki.

Karena itulah, visi Gus Yahya untuk menjarakkan NU dari politik praktis merupakan lompatan strategis yang tepat untuk mengembalikan NU pada cita-cita awalnya. Sebagai organisasi masyarakat, NU selalu terbuka dengan politik, namun tidak berdiri pada salah satu pihak yang terlibat dalam kontestasi. Sikap ini amat penting untuk membangun kembali marwah dan martabat NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Sebagai mana disampaikan langsung Gus Yahya dalam berbagai kesempatan, NU mesti menjadi katalisator politik yang mencerdaskan masyarakat. NU harus membangun kultur demokrasi yang rasional, di mana keberpihakan politik digantungkan pada rasionalitas gagasan yang diusung oleh tokoh atau partai politik tertentu. Pada taraf ini, NU berperan menguji ide politik yang ditawarkan partai dan mendistribusikannya pada basis massa mereka jika memang dipandang sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama.

Dalam perluasan kiprahnya ke depan, visi global NU untuk mewarnai peradaban dunia adalah terobosan besar selanjutnya yang patut ditunggu. Jika melihat kehadiran figur-figur yang konsisten menyuarakan isu-isu kemanusiaan dalam struktur kepengurusan, visi global tersebut akan dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan. Cabang-cabang istimewa NU di berbagai negara dan jejaring internasional yang telah dibangun sejak lama menjadi sumber daya siap pakai untuk mewujudkan visi tersebut.

Nahkoda baru yang telah resmi ditetapkan akan membawa NU bergerak lebih cepat dalam menjawab tantangan peradaban. Pada ranah nasional, NU diharapkan benar-benar menjadi kekuatan transformatif yang gerakannya dirasakan hingga ke basis massa di akar rumput. Sementara pada panggung internasional, NU diharapkan mampu menjadi pelopor perdamaian dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan tatanan global yang lebih bermartabat.(***)