Hak Pekerja Korban PHK Covid-19

Ilustrasi.

Penularan dan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, penyebaran virus Covid-19 mampu memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat, mengancam kesehatan (bahkan kematian), kehidupan sosial, pendidikan, menguras anggaran negara, pelaksanaan ibadah, bahkan menjadi pertimbangan pembebasan narapidana dari lapas. Yang paling terdampak adalah para pekerja, baik sektor formal maupun informal.

Bagi perusahaan, situasi ini menjadi sebuah dilema. Antara mengikuti imbauan pemerintah atau tetap mewajibkan pekerja untuk bekerja. Sebab, masing-masing pilihan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri. Apabila mengikuti imbauan pemerintah, terutama bagi perusahaan atau usaha yang menghasilkan produksi barang atau jasa kebutuhan masyarakat, maka akan menggangu produktivitas dan menurunnya penjualan. Jika produksi tidak jalan, maka akan mengganggu pemasukan (income) dan terjadi penurunan asset perusahaan.

Apabila terjadi penurunan asset, maka perusahaan tidak sanggup lagi membayar upah/gaji para pekerja/karyawan. Sehingga, akibat paling buruk adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini sangatlah wajar, karena tidak mungkin dipaksakan jika pengusaha tidak punya kemampuan untuk tetap mempertahankan hubungan kerja ditengah terpuruknya usaha mereka. Jika ngotot mempekerjakan pekerja, tantangannya adalah penyebaran virus Covid-19 semakin meluas dan tak terkendali.

Berdasarkan data terakhir, untuk Wilayah Jakarta  Sabtu (4/4) sudah terjadi PHK kepada hampir 16.600 orang pekerja dan 7000 lebih pekerja dirumahkan. Menurut Menteri Tenaga Kerja sudah lebih 1,4 juta orang buruh kehilangan pekerjaan, dengan rincian 90 % dirumahkan dan 10 % di PHK (Kompas TV,10/April/2020). Artinya, dapat diperkirakan banyak sekali pekerja di Indonesia yang terancam PHK akibat mewabahnya virus Covid-19. Hal ini belum termasuk industri kecil dan UMKM.

PHK karena Pandemik Covid-19

Pada dasarnya PHK dapat disebabkan oleh kondisi yang terjadi diluar kemampuan pengusaha atau perusahaan sebagaimana tersebut dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Kategori PHK dalam keadaan pandemik covid-19 termasuk PHK kedalam keadaan memaksa (force majeur) yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Selain keadaan memaksa (force majeur), perusahaan juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan melakukan efisiensi di tengah tingginya biaya (cost) ketimbang pemasukan (income) akibat buruk dari pandemik Covid-19 yang membuat kegiatan perekonomian jatuh (down) sebagaimana tersebut didalam Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Namun, PHK atas dasar perusahaan melakukan efisiensi ini menurut Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidak sementara waktu. Artinya, perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan efisiensi dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidak sementara waktu.

Hak Pekerja Akibat PHK 

Apabila PHK dilakukan karena keadaan pandemik Covid-19, baik itu karena alasan keadaan memaksa (force majeur) maupun perusahaan melakukan efisiensi, maka konsekuensi hukumnya perusahaan wajib memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada buruh/pekerja sebagaimana disebutkan Pasal 164 uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Menurut Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), buruh memperoleh uang pesangon yang  dihitung berdasarkan pada masa kerja pekerja/buruh. Jika masa kerja belum 1 (satu) tahun maka pesangon satu bulan, masa kerja 2 tahun dapat uang pesangon 2 bulan upah, begitu seterusnya. Sedangkan uang penghargaan juga diberikan jika buruh/pekerja sudah mempunyai masa kerja minimal 3 tahun. Penghitungan juga berdasarkan masa kerja, jika buruh/pekerja mempunyai masa kerja 3 tahun bekerja pekerja/buruh mendapatkan 1 bulan upah. Kemudian untuk uang penggantian hak ini tergantung dari isi perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha/perusahaan ketika melakukan hubungan kerja.

Sesuai dengan Pasal 156 bahwa pesangon yang akan dibayarkan oleh pengusaha sangat tergantung pada masa kerja. Artinya, perlindungan hukum buruh/pekerja yang terkena PHK sangat tergantung pada model hubungan kerja yang dilakukan. Apabila hubungan kerjanya dibuat secara tertulis, maka dapat diketahui masa kerja yang sudah dilakukan oleh pekerja. Sehingga dapat diperkirakan berapa besar hak yang diterimanya.

Tetapi jika dibuat secara lisan, maka akan sulit menentukan berapa besaran yang diterima, bahkan mungkin tidak akan bisa diberikan karena tidak bisa dibuktikan sudah berapa lama masa kerjanya.  Disinilah menjadi penting perjanjian kerja dibuat secara tertulis meskipun hanya sekedar surat pengangkatan sebagai dasar perhitungan besaran pesangon adalah upah. Upah merupakan imbalan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau dipandang melakukan pekerjaan. Jadi, posisi upah sangatlah menentukan besarnya uang pesangon yang diterima oleh buruh/pekerja yang terkena PHK. Oleh karena itu, upah harus jelas ditentukan dalam setiap hubungan kerja. Begitu pentingnya unsur upah dalam hubungan kerja, meskipun perjanjian kerja hanya secara lisan, diwajibkan kepada pemberi kerja untuk membuat surat pengangkatan yang isinya minimal memuat nama pekerja, kapan mulai bekerja, dan besarnya upah yang diberikan.

Upaya Hukum Pesangon Tidak Dibayar

Hak atas pesangon, uang penghargaan, dan penggantian hak merupakan kewajiban yang timbul akibat PHK. Meskipun PHK dalam keadaan terpaksa diluar kemampuan pengusaha/perusahaan. Tetapi tidak serta-merta menghilangkan  kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon kepada buruh/pekerja. Namun, sungguh sangat disayangkan tidak adanya upaya paksa atau sanksi bagi pengusaha/perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 164 tersebut. Pada prinsipnya, dalam situasi seperti apapun, pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Dalam hal PHK dikarenakan keadaan memaksa akibat pandemik Covid-19, apabila hak tersebut tidak juga diberikan oleh pengusaha/perusahaan, pekerja bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pemerintah melalui instansi Ketenagakerjaan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memediasi pihak pekerja dan pengusaha agar hak dan kewajiban yang timbul karena PHK ditunaikan. Meskipun besar kemungkinan hasilnya tidak harus sesuai dengan besaran menurut Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) karena dilakukan dengan prinsip win-win solution.

Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, perusahaan hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (in casu Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan). Apabila PHK tidak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka PHK batal demi hukum (in casu Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagkerjaan).

Perlu diketahui, berkaitan dengan RUU Cipta Kerja, Pasal 164 UU Ketenagakerjaan termasuk yang dihapus. Artinya, jika omnibus Law ini berlaku, pekerja yang di PHK karena wabah atau bencana tidak lagi mendapat uang pesangon. (*)

Khairani – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas