Pembelajaran di Era New Normal

Ilustrasi new normal. (Foto: IST)

Muhammad Kosim
Dosen Ilmu Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19, Senin (15/6) lalu, bersama tiga kementerian lainnya: Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri. Di antara keputusannya adalah untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, tetapi tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Sementara sekolah di daerah zona hijau (hanya 6% atau 85 kabupaten/ kota), dibolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, dengan empat syarat: kab/kota dalam zona hijau, pemda atau kanwil/kantor kemenag memberi izin, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Jika memenuhi syarat, hanya SMA/SMK/MA yang boleh melakukan sejak bulan pertama. Sedangkan SD/MI dibolehkan pada bulan ketiga, dan PAUD pada bulan kelima, serta pesantren/sekolah boarding di bulan ketiga.

Mesekipun beberapa daerah telah menyatakan diri memasuki new normal (masa kenormalan baru), tetapi pelaksanaan pendidikan selain zona hijau, tetap melakukan Belajar Dari Rumah (BDR). Bahkan satuan pendidikan di daerah hijau pun masih menerapkan BDR, jika di antara empat syarat di atas tidak terpenuhi. Persoalannya, apakah belajar dari rumah itu efektif? Apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran dari rumah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa catatan yang perlu didiskusikan. Pertama, regulasi dinas pendidikan di daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat edaran itu seharusnya diimplementasikan di daerah dengan regulasi atau panduan yang lebih teknis dan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Hingga saat ini masih banyak daerah yang belum menyusun panduan teknis pelaksanaan BDR yang sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal daerahnya. Misalnya, aplikasi apa saja yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran daring? Jika belajar luring, apa saja bentuk bahan ajarnya? Bagaimana bentuk keterlebibatan orang tua dan masyarakat di daerah tersebut? Dan sebagianya.

Kedua, mempersiapkan bahan ajar dan tutorial pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa dilakukan melalui daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Pembelajaran daring sudah lama dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, terutama Universitas Terbuka. Jika didesain dengan benar dan terencana, pembelajaran daring tetap bermutu.

Karena itu, dalam sebulan ke depan, seharusnya pemerintah daerah perlu mempersiapkan guru yang terampil mendesain pembelajaran daring dan luring. Misalnya, pilih beberapa guru berprestasi untuk mempersiapkan bahan ajar yang siap digunakan oleh semua guru dalam pembelajaran daring, seperti video pembelajaran, latihan dan soal-soal pembelajaran daring yang disertai dengan tutorialnya. Sedangkan pembelajaran luring, guru pilihan tersebut dilatih menyusun modul sebagai bahan ajar dalam sistem pembelajaran modul yang diberikan ke setiap peserta didik yang tidak bisa mengakses internet.

Ketiga, pendidikan karakter dalam BDR. BDR tidak saja pada aspek kognitif, tetapi juga mesti menanamkan pendidikan karakter. Meskipun pendidik dan peserta didik tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi pendidikan karakter tetap bisa dilakukan. Guru memberikan penugasan-penugasan praktik baik (good habit) untuk dilakukan peserta didik dalam pengawasan orang tua. Misalnya, membuat buku agenda harian ibadah dan karakter.

Peserta didik ditugaskan untuk mendirikan shalat fardhu berjamaah, shalat sunnat (rawatib, dhuha, qiyamul lail), tilawah Alquran, dan sebagianya, sebagai penanaman karakter religius dan sikap spiritual. Sementara sikap sosial bisa ditugaskan dengan sedekah/infaq harian, membantu orang tua: membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, dan sebagainya. Penugasan itu dilaporkan kepada guru kelas tingkat SD atau guru tiap kelompok di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA untuk diperiksa dan ditindaklanjuti secara berkala.

Keempat, melibatkan orangtua. Selama BDR, sejatinya orangtua mendesain rumahnya sebagai sekolah. Orangtua harus menjadi guru terbaik dalam keluarga dengan tetap memberikan pengawasan dan motivasi pada anaknya untuk belajar sebagaimana yang ditugaskan oleh sekolah. Orangtua harus menjadi teladan dalam mempratikkan perilaku positif dan melibatkan anak-anaknya.

Karena itu, komunikasi sekolah dan orangtua harus dilakukan secara intens. Begitu juga pemerintah dan tokoh masyarakat, mendorong orang tua untuk mengoptimalkan kepeduliannya terhadap pendidikan anak.

Hanya saja, tidak semua orangtua memiliki kesiapan untuk mengawasi dan mendorong anak-anaknya belajar di rumah. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi orangtua, pemerintah, sekolah, praktisi pendidikan dan masyarakat luas yang selama ini lebih mengkonsentrasikan persoalan pendidikan di jalur formal. Ke depan, pemerintah harus mempersiapkan pembinaan terhadap orangtua agar optimal berperan dalam keluarga.

Sebenarnya, Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih kurang perhatian (Muhammad Kosim, dkk, 2018). Karena itu, pembinaan keluarga agar lebih sadar dan optimal terlibat mendidik anak di rumah, harus dilakukan secara simultan.

Kelima, bantuan pemerintah untuk pembelajaran daring. Di antara keluhan orang tua dan masyarakat yang sering disuarakan adalah mahalnya biaya belajar daring, terutama membeli paket internet. Seharusnya keluhan dan jeritan masyarakat ini direspons cepat oleh pemerintah. Sekolah memang dibolehkan untuk menggunakan dana BOS untuk pembiayaan belajar daring. Seperti penjelasan Mendikbud, BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Namun dana tersebut tentulah terbatas.

Sejatinya, pemerintah pusat dan/atau daerah memberikan layanan gratis mengakses website atau aplikasi belajar daring, khusus bagi para pelajar. Jika tidak bisa, minimal pemerintah dapat bekerjasama dengan perusahaan jaringan internet sehingga orang tua dapat membeli paket internet dengan harga murah.

Masih banyak catatan lain yang perlu didiskusikan terkait Belajar Dari Rumah (BDR) agar bermutu. Lima catatan di atas diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait sehingga masa pandemi Covid-19 di era new normal tetap bisa kita lalui dengan memberikan layanan pendidikan terbaik buat generasi bangsa ini.

Pimpinan dan para guru di sekolah dibutuhkan pula kreativitasnya dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Semua pihak harus terlibat aktif, baik pemegang kebijakan, praktisi pendidikan, termasuk para wakil rakyat dibutuhkan suara dan pembelaaannya terhadap kebutuhan rakyat. Semoga Allah Swt mendidik kita berjalan di jalan-Nya dan kita istiqamah dalam mendidik generasi terbaik. Wallahu a’lam. (*)