Dilema Penundaan Pilkada

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat menjadi mustahil digelar saat bangsa ini dilanda bencana.  Pandemi Covid-19 yang semakin hari semakin meluas memaksa kita harus mengatur ulang apa yang sudah ditata dengan seksama sebelumnya. Salah satunya pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota 23 September 2020.

Sebagai langkah awal pencegahan penularan Covid-19 KPU secara berjenjang sudah mengambil beberapa tindakan yang diawali dengan dikeluarkannya SE KPU Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 16 Maret 2020 yang mengatur tentang pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk ketua dan anggota KPU. Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau Work from Home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja, sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Tidak cukup sampai disana KPU kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 mengatur tentang  Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan menunda beberapa tahapan yang tidak mungkin sama sekali dilaksanakan pada situasi sulit yang mengancam, ini meliputi pertama Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, kedua Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, ketiga Pembentukan PPDP dan keempat Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pelaksanaan keempat tahapan ini dinilai sangat kontraproduktif dengan protokoler pencegahan Covid-19.

Adanya penundaan tahapan yang diatur dalam Keputusan KPU tersebut akan berimbas kepada tahapan-tahapan lainya yang bermuara pada hari pemungutan suara, namun untuk menunda hari pemungutan suara KPU tidak memiliki kewenangan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat 6 menyatakan secara ekplisit bahwa Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2020.

Menyikapi persoalan diatas KPU menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR,  Pemerintah yang diwakili oleh Kemendagri, Bawaslu dan DKPP terkait penundaan pilkada. Dari hasil rapat bersama tersebut KPU mengajukan tiga opsi jadwal penundaan pilkada. Pilihan pertama pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 dengan menunda tahapan selama 3 bulan, opsi kedua pilkada ditunda selama 6 bulan atau hari pemilihannya akan digelar pada 17 Maret 2021 dan opsi ketiga yakni penundaan 12 bulan dan hari pemilihannya akan berlangsung pada 29 September 2021.

Rapat dengar pendapat kedua kalinya dilangsungkan 14 April 2020 dengan menyepakati hari pemungutan suara dilaksanakan 9 Desember 2020, dengan harapan pandemi Covid-19 bisa diatasi sampai Bulan Mei 2020 dan tahapan akan dilanjutkan pada Bulan Juni 2020. Namun kondisi ini sangat tidak bisa kita pastikan dengan kata lain jika benar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) menetapkan penundaan pilkada hingga Desember 2020 pilkada akan diselenggarakan dalam kondisi yang pelik.
Kendatipun dilematis kesepakatan ini sudah dipertimbangkan dengan matang dan merupakan win-win solution yang harus diputuskan ditengah pandemi Covid-19. Jika opsi 2 dan 3 yang dipilih dengan menunda pilkada hingga 2021 juga bukan tanpa persoalan.  Masa pandemi Covid-19 yang diperkirakan berakhir pada Tahun 2020 akan menyisakan dampak yang memporak porandakan sosial ekonomi masyarakat, dan Tahun 2021 merupakan masa recovery akibat pandemi Covid-19, sedangkan penundaan pilkada pada tahun yang berbeda akan berimbas pada relokasi anggaran pelaksanaan pilkada yang belum digunakan untuk penanganan efek pandemi Covid-19.

Relokasi anggaran akan menimbulkan persoalan baru lagi bagi pemerintah daerah (pemda) dan KPU disaat tahapan pilkada akan dilanjutkan. Bisa dipastikan Pemda akan kesulitan menganggarkan kembali pelaksanaan pilkada yang tertunda. Walaupun ada dorongan dari banyak pegiat demokrasi untuk penganggaran pilkada bersumber dari APBN, ini juga bukan saat yang tepat membebankan Pemerintah Pusat dalam situasi sekarang ini, mengingat persoalan pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional Pemerintah Pusat juga akan kesulitan membiayai pilkada.

Sekarang butuh kesiapan semua pihak baik pemerintah, penyelenggara, peserta pemilihan, TNI/Polri, pemilih dan lainnya untuk berbenah menyiapkan segala sesuatunya mensukseskan pilkada yang akan dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19. KPU sebagai penyelenggara juga punya PR besar yang harus disiapkan, salah satunya menyusun perubahan Peraturan KPU melanjutkan tahapan yang tertunda. KPU harus menyiapkan strategi-strategi dan memanfaatkan teknologi dan berbagai media yang bisa membantu penyelenggara menjalankan tugasnya agar tidak melanggar protokoler kesehatan pencegahan penularan Covid-19,  terutama untuk tahapan-tahapan yang dikatakan pelaksanaannya menjadi zona merah yang harus kontak langsung dengan banyak orang.

Selain itu persoalan partisipasi juga merupakan hal krusial yang harus menjadi perhatian besar bagi KPU. Meskipun partisipasi bukanlah suatu hal yang baru dalam pemilihan, namun selalu jadi pusat perhatian dan menjadi sesuatu yang menarik. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilihan sering kali dijadikan tolak ukur sukses tidaknya penyelenggara dalam mensosialisasikan tahapan pemilihan. Sungguhpun partisipasi bisa diartikan lebih luas sebagai keterlibatkan warga dalam setiap proses tahapan pemilihan, namun voter turn out  tetap menjadi hal penting sebagai penentu tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam situasi normal saja tingkat partisipasi pemilih pada pilkada cenderung menurun jika dianalogikan dengan tingkat partisipasi  pilpres dan pileg. Pada pilkada 2015 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat partisipasi masyarakat sebesar 59,58 persen merosot 11,21 persen dibandingkan partisipasi masyarakat pada pileg yang digelar pada Tahun 2014. Partisipasi masyarakat yang naik tajam pada pemilu serentak 2019 sebesar 78,98 persen untuk pemilihan PPWP, 78,78 persen untuk pemilihan DPR RI, 78,82 persen untuk pemilihan DPD RI dan 78,75% untuk pemilihan DPRD Provinsi menjadi tantangan besar bagi penyelenggara. Pada masa pemulihan dampak Covid-19 mempertahankan tingkat partisipasi pilkada 2015 saja sudah menjadi dilema bagi penyelenggara apalagi mengimbangi partisiapasi pemilu serentak 2019.

Menghadapi kondisi ini bukan berarti KPU berpatah arang, optimisme sangat dibutuhkan dalam sistuasi sekarang ini, banyak hal yang bisa dilakukan dalam menyampaikan pesan pemilihan pada pemilih, salah satunya meningkatkan penggunaan media daring. KPU harus bisa mengemas pesan-pesan kepemiluan yang ditransformasikan untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih.  Selanjutnya KPU juga bisa mencontoh strategi Korea Selatan menjalankan protokoler kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan pemilu yang dilangsungkan 15 April 2020 lalu ditengah pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga jarak dan mensterilkan alat dan tempat pemungutan suara, tidak mengurangi antusias pemilihnya menggunakan hak suara, dimana tingkat partisipasi pemilihnya  mencapai angka 66,20 persen. Adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak pelaksanaan pilkada 2020 akan bisa diselenggarakan dengan baik, sehingga hak politik warga negara berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pilkada tidak terabaikan tanpa mengesampingkan keselamatan rakyat yang menjadi hak dasar warga negara, dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dan mampu mengatasi semua kesulitan yang dihadapai masyarakat. (*)

*Efri Nofrita – Staf Teknis dan Hupmas KPU Sumbar