Perantau dan Larangan Mudik

Untuk menahan laju penyebaran virus korona atau Covid-19 di dearah, wacana larangan mudik yang mengapung ke permukaan dinilai sebagai langkah terbaik. Semua itu tidak lain karena, arus perpindahan orang yang begitu besar pada setiap momentum mudik lebaran berbanding lurus dengan risiko paparan Covid-19. Oleh karena itu, wacana ini terbilang sangat realisitis untuk saat ini.

Kendati demikian, wacana yang berkembang tersebut dinilai minim keberpihakan kepada objek larangan itu sendiri, yakni para calon pemudik. Logikanya sederhana saja, ketika seorang calon pemudik dilarang  mudik, lalu apakah ada jaminan bagi mereka untuk dapat bertahan di tengah badai Covid-19 di tempat mereka berada saat ini? Jawabannya tentu saja tidak.

Contohnya saja, di saat pandemi membuat perekonomian babak belur, di waktu yang sama juga malapetaka susulan yakni gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mewabah. Bagaimana tidak, lantaran hampir tidak ada sektor perekonomian yang tidak terkena imbas Covid-19, menjadi wajar jika PHK dianggap sebagai jalan pintas untuk menjaga stabilitas keuangan para pelaku usaha.

Terkait dengan PHK ini, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B Satrio Lelono menyebut bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 2,8 juta.

Nah, yang menjadi persolaan, dalam angka jumlah PHK yang terbilang besar tersebut bahkan diprediksi belum mencapai puncaknya, pasti terdapat para perantau yang kini nasibnya tak menentu. Oleh karena itu, menjadi rasional jika mereka yang tidak lagi memiliki mata pencarian memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Daripada bersusah payah tanpa kejelasan di negeri orang, lebih baik bersakit-sakit di kampung sendiri, itulah logikanya.

Kartu PraKerja Bukan Jawaban

Terkait dengan hal ini, benar bahwa pemerintah pusat mencoba meminimalisir dampak PHK dengan mengeluarkan stimulus jaring pengaman sosial. Salah satu stimulus yang sedang populer saat ini tidak lain adalah program kartu PraKerja yang dikhususkan bagi mereka yang terdampak. Kartu Prakerja sendiri adalah program peningkatan kompentensi kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pelatihan dan insentif pasca pelatihan. Dengan kalkulasi total bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 3.550.000, penerima manfaat kartu ini mendapatkan fasilitas beberapa fasilitas seperti biaya pelatihan senilai Rp 1 juta (1 kali), insentif pasca pelatihan senilai Rp 600 ribu (4 kali), dan insentif survei kebekerjaan senilai Rp 50 ribu (3 kali).

Kendati demikian, tidak sedikit orang meragukan efektifitas dari kartu PraKerja ala Presiden Jokowi ini. Pasalnya, di tengah badai Covid-19 ini hal yang paling prioritas dibutuhkan oleh para pekerja yang hilang pekerjaannya adalah bantuan dana untuk bertahan. Ketika seseorang kehilangan mata pencariannya, otomatis kemampuan finansial pun berkurang. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tidak cukup sekadar dengan diberikan pelatihan saja. Mereka butuh pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari demi untuk bertahan di masa pandemi ini.

Nasib Perantau

Sebagai salah seorang perantau, saya begitu merasakan perasaan mereka yang terkena imbas secara ekonomi dari pandemi ini, khususnya meraka yang juga merantau sama seperti saya. Pembaca yang budiman, saya menuliskan gagasan ini bukan karena saya adalah salah satu orang yang di-PHK. Alhamdulilah, sampai sekarang saya dapat dikatakan sebagai salah satu orang yang masih beruntung dibandingkan orang-orang yang tekena PHK tersebut. Perlu diketahui, persoalan perantau bukan hanya persoalan PHK, perantau yang kehilangan mata pencahariannya karena hal lainnya juga tidak sedikit. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk tidak berpikir bahwa setiap orang yang merantau adalah orang yang sukses dan mapan secara finansial, sehingga terkadang menyepelekan nasib mereka.

Saya sendiri melihat, banyak di antara rekan-rekan saya sudah curi start mudik. Hal ini dilakukan, bisa jadi karena urusan pribadi, atau karena persoalan finansial yang sebelumnya saya paparkan. Beberapa rumah makan Padang yang biasa menjadi langganan saya (sesama perantau) pun sudah tutup lapaknya. Mereka sudah kembali ke Padang, dan meninggalkan lapaknya di sini. Tentu hal ini sangat manusiawi, bisa jadi karena persoalan finansial, atau rasa takut akan paparan virus yang begitu besar di ibu kota, juga segudang alasan lainnya yang membuat mereka bergegas kembali pulang. Nah, apakah alasan mereka untuk mudik tersebut salah? Tentu tidak.

Di sebuah diskusi virtual para stakeholder lokal yang diselenggarakan salah satu organisasi masyarakat di Sumatera Barat yang saya ikuti belum lama ini, sempat muncul wacana larangan mudik yang dilontarkan oleh beberapa orang dengan tone yang cukup keras. Dalam diskusi tersebut, banyak para pemangku kepentingan yang mendorong larangan mudik agar beban meraka karena semakin banyaknya pemudik yang berdatangan yang artinya juga semakin besar risiko paparan Covid-19 berkurang. Namun, sayangnya di diskusi tersebut juga tidak ada gagasan yang muncul terkait dengan nasib para calon pemudik ketika larangan mudik benar-benar diwujudkan. Di satu sisi, saya juga sangat mengapresiasi bahwa di banyak Nagari di Sumatera Barat ternyata memiliki kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi Covid-19 ini. Di sisi lain, saya merasa bahwa telah muncul stigma negatif terhadap para perantau di daerah.

Sekarang, mudik bagi perantau seperti saya adalah sebuah dilema. Ketika memutuskan untuk tidak mudik, kasih sayang kepada keluarga dan orang-orang terdekat di kampung dikedepankan. Sedangkan jika memutuskan mudik, stigma negatif pun melekat. Aduh-aduh, sungguh malang nasibnya para perantau ini. (*)

*Delly Ferdian – Pemerhati Ekonomi Politik