Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Antara Wabah Covid-19 dan Wabah KKN: Membangun Integritas dari Dunia Kampus
E
Penulis: Elsy Maisany❯

Dosen Universitas Andalas
Wabah Covid-19 ini ternyata begitu dahsyat. Dia mempengaruhi seluruh apek kehidupan: kehidupan pribadi, kehidupan sosial, keagamaan, pemerintahan serta hubungan antar bangsa. Jika tidak dapat diatasi, dampaknya nanti boleh jadi berujung kesengsaraan.
Semua pihak berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Akan tetapi, hingga saat ini cara yang efektif itupun masih belum dapat ditemukan, atau belum dapat diimplementasikan secara efektif. Pola masih dicari, pemahaman yang sama juga belum didapat. Butuh waktu untuk membuat semua elemen mulai dari pusat hingga daerah bergerak seirama dan bersinergi. Meskipun sulit, ternyata beberapa negara dapat mengatasinya dengan baik.Mengamati keberhasilan beberapa negara itu, ada pelajaran berharga yang kita peroleh: untuk dapat berhasil, semua pendekatan perlu dilakukan secara sistematis, tak bisa sporadis. Pendekatan itu musti diringi dengan protokol yang tepat dan jelas. Di sisi lain, ada lagi yang sangat penting, yaitu ketaatan pada protokol yang telah disusun itu.
Unsur pemerintah harus taat, pelaku usaha harus taat, tokoh masyarat, serta masyarakatnya sendiri harus patuh pada protokol itu. Gagal dalam menjaga kedisiplinan dan ketaatan pada ketentuan itu akan berubah menjadi pintu masuk wabah yang mungkin semakin tidak dapat dikontrol. Gambaran kerumitan atas penanganan wabah Covid-19 itu, ternyata sepola dengan wabah lain yang telah menggerogoti sejak lama: wabah korupsi kolusi dan nepotisme. Dampak wabah KKN ini juga luas dan masif. Dia juga mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan ujungnya adalah kesengsaraan masyarakat.
Pendekatan untuk mengatasi KKN ternyata juga harus sangat sistematis, lengkap dengan aturan pelaksanaan yang jelas serta diiringi dengan ketaatan pelaksana serta kedisiplikan masyarakat dalam melaksanakannya. Pelajaran yang diperoleh dari negara yang berhasil lepas dari wabah KKN juga mengarahkan kita, bahwa salah satu pilar yang harus diperbaiki adalah unsur birokrasi, dalam hal ini lembaga pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya yang sangat memadai sebagai pihak pertama yang harus membersihkan dirinya dan menghasilkan birokrasi yang bersih bebas KKN serta birokrasi yang melayani.
Program Zona Integritas di Pendidikan Tinggi
Pemerintah telah memiliki program agar secara sistematis upaya mengatasi KKN ini dapat berjalan efektif. Menteri PAN dan RB bahkam telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Program ini seharusnya dapat menjadi prioritas bagi lembaga pemerintah jika memang bertekad membersihkan Indonesia dari wabah korupsi itu.Salah satu lembaga yang seharusnya dapat menjadi champion adalah lembaga pendidikan. Karena dari sanalah orang-orang yang kelak akan menjadi pelaku dalam pemerintahan, pebisnis, serta pemangku kepentingan utama dalam masyarakat dihasilkan. Kampus-kampus harus menjadi contoh bagaimana integritas itu dibangun. Universitas Andalas ditunjuk menjadi salah satu dari 14 PTN yang akan ditargetkan untuk membangun zona integritas.
Sasarannya adalah agar lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini dapat terbebas dari praktik KKN serta mampu melaksanakan birokrasi yang bersih dengan karakter melayani. Perguruan tinggi negeri yang ditunjuk tersebut adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya. Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi. Untuk Universitas Andalas, Fakultas Teknik telah ditunjuk sebagai pilot projectnya. Dari pembangunan ZI ini diharapkan fakultas teknik akan menjadi role model dalam penerapan best practice bagi unit lain di lingkungan Unand, sehingga diharapkan tata kelola perguruan tinggi secara keseluruhan semakin menjadi baik.
Aspek-Aspek pengungkit telaksananya zona integritas ini antara lain: 1. Adanya Manajemen Perubahan dalam penerapan birokrasi yang bersih dan melayani. Upaya pembangunan ZI harus dilaksanakan secara sistematis, terencana dan dimonitor secara berkesinambungan. DI samping itu, proses pembangunan zona integritas ini harus menjadi tekad semua unsur dalam lingkungan fakultas teknik.
2. Penataan Tatalaksana. Aspek ini sebetulnya kembali mempertegas sistem tatakelola manajemen di Fakultas Teknik yang sudah pernah menerapkan dan tersertifikasi ISO 9000. Di samping itu ada penekanan untuk melakukan innovasi dalam pelayanan yang lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Tentu hal itu sangat penting melibatkan sistem informasi terintegrasi, atau e-office. Untuk keperluan ini, penguatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam melaksanakan pola kerja yang lebih baik ini sangat diperlukan. Karakter birokrasi yang bersifat melayani ini, kemudian dilengkapi lagi dengan transparansi atau keterbukaan informasi bagi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM. Birokrasi yang bersih melayani tidak mungkin terlepas dari ketersediaan SDM yang berdedikasi, berkompetensi sesuai dengan bidang layanannya. Karena itu sistem manajemen SDM tersebut perlu ditata lebih baik, berbasiskan ICT, dimulai dari aspek penentuan kebutuhan, sistem mutasi dan penilaian kinerja yang diikuti dengan reward dan punishment. Penempatan staf harus disesuaikan dengan kompetensinya, dukungan manajemen untuk peningkatan kompetensi serta diiringi dengan ketaatan terhadap kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas. Aspek ini meliputi kejelasan dan ketepatan perencanaan dengan misi tridharma perguruan tinggi. Penggunaan sumberdaya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga setiap investasi dan penggunaan sumberdaya itu dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan upaya mencapai visi dan misi. Hal ini akan terlihat dari keserasian antara tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kinerja kepada pemangku kepentingan.
5. Penguatan Pengawasan. Ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting, untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan terlasana sesuai dengan prinsip tatakelola yang baik. Pengawasan ini juga termasuk pengawasan atas praktek gratifikasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, melalui layanan pengaduan dan wistle blowing sistem. Di samping itu, semua potensi benturan kepentingan yang mungkin ada juga menjadi objek pengawasan sehingga tercipta organisasi yang bersih dari KKN.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi lembaga pendidikan adalah melakukan pelayanan tri dharma. Untuk setiap jenis layanan tersebut harus ditetapkan standar layanannya. Untuk memenuhi standar layanan tersebut serangkaian mekanisme kerja yang jelas harus dituangkan dalam SOP yang jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Setiap SDM harus dibekali dengan kompetensi dan karakter dalam memberikan pelayanan prima (service excellent), dilengkapi dengan sistem reward and punishment yang efektif. Hasil dari peningkatan pelayanan itu adalah meningkatnya kepuasan stakeholder yang dibuktikan dengan survey berkelanjutan. Upaya membangun zona integritas ini bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan kesiapan sistem, kesiapan kompetensi dan kesiapan karakter semua SDM yang terlibat, sehingga semua dapat berfungsi melakukan tugas yang akuntabel serta bersih bebas KKN. Di samping itu keterlibatan semua piha untuk bersinergi sangat menentukan terciptanya Zona Integritas di Fakultas Teknik dan Universitas Andalas pada umumnya. Insya Allah. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

