Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menakar Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Maya

N
Penulis: Novitri Selvia❯
ilustrasi. (net)
ilustrasi. (net)
Rony Saputra
Praktisi Hukum & LBH Pers Padang

Penggunaan pasal pencemaran nama baik masih menjadi pilihan menarik bagi banyak orang untuk membungkam kebebasan berpendapat khususnya di dunia maya. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) perkumpulan yang memperjuangkan hak-hak digital di kawasan asia tenggara, berdasarkan data kepolisian ada sekitar 3.100 kasus terkait Pasal UU ITE, dari 3.100 laporan tersebut 22 persennya merupakan laporan pencemaran nama baik. (lihat https://tirto.id/eo4V).

Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3)sejatinya menggantikan peran Pasal tidak menyenangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagaimana tidak, keseleo saja sedikit ada ada yang tak senang, tinggal lapor polisi. Pasal 27 ayat (3) ini sejak awal kemunculannya memang sudah mendapat protes yang luar biasa dari masyarakat, karena tafsirnya bisa dibawa kemana-mana, istilah kerennya adalah pasal karet. Saking lenturnya, pasal ini bisa ditarik sesuka hati ukurannya sangat subjektif, tergantung perasaan orang yang menjadi korban.

Prita adalah orang pertama yang dijerat dengan Pasal ini, tak tanggung-tanggung Prita dituntut penjara dan membayar sejumlah denda. Padahal kasus Prita ini bermula dari curhat karena pelayanan rumah sakit saja. Tak hanya Prita yang mengalami kelenturan dari Pasal 27 ayat (3) ini, ada ratusan orang setelah Prita.

Desakan publik untuk mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, yang salah satunya Pasal 27 ayat (3) dianggap angin lalu saja, pemerintah bergeming dan membiarkan banyak korban-korban kriminalisasi yang harus tinggal dibalik jeruji besi.

Kritik publik terhadap UU ITE sangat berdasar, karena sejatinya UU ini ada untuk mengatur lalu lintas perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) akibat konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, dan melindungi kerahasiaan, integritas, ketersediaan data serta sistem komputer dari pelanggaran sebagaimana diamanatkan dalam Convention on Cybercrime di Budapest tahun 2001.

Pada awal pemberlakuannya, Pasal ini dipakai secara serampangan dan dianggap delik biasa karena memang dalam perumusannya dibuat demikian, padahal Pasal 27 ayat (3) ini merupakan “penyalinan rumusan dari Pasal 310 dan 311 KUHP” yang oleh pembuatnya dimaksudkan sebagai delik aduan.

Pencemaran nama baik dianggap sebagai delik aduan karena sifatnya private dan hanya bisa dituntut apabila orang yang merasa dirugikan (korban) mengadukannya. Delik aduan memberikan batasan kewenangan/inisiatif bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang.

Delapan tahun setelah disahkan dan berlakukan, akhirnya di tahun 2016 UU ITE direvisi oleh legislatif, salah satu revisinya menyatakan pemberlakukan ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walau revisi ini setengah hati, tapi setidaknya ada perbaikan atas kekeliruan yang cukup vital dalam norma pencemaran nama baik.

Berlakunya UU Revisi seharusnya Penerapan Pasal 27 ayat (3) sudah lebih baik, tapi harapan itu ternyata sirna jua, penegak hukum masih memandang bahwa siapapun bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik, padahal kualifikasi deliknya sudah berganti dari delik biasa menjadi delik aduan nan absolut. Sederhananya delik aduan absolut itu dimaknai hanya orang yang merasa dirugikanlah yang bisa dan dapat membuat pengaduan, tak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk kuasa hukum apalagi kepada orang lain yang sama sekali tak punya hubungan dengan si korban.

Dengan kualifikasi delik demikian, sudah seharusnya penegak hukum, terutama penyidik memberikan pemahaman kepada pelapor dugaan pencemaran nama baik untuk tidak asal membuat laporan kalau bukan korban. Kasarnya, mintalah pelapor untuk mendatangkan orang yang merasa menjadi korban untuk membuat pengaduan.

Pun demikian dengan Jaksa Peneliti, sebelum menyatakan berkas perkaranya lengkap dan diserahkan penuntut umum, alangkah baiknya memastikan apakah dalam perkara pencemaran nama baik itu yang menjadi pelapor itu adalah orang yang benar menjadi korban atau bukan. Jangan biarkan hukum berjalan tidak dikoridornya, karena sejatinya penormaan dalam hukum itu untuk memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu berjalan. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UIN Imam Bonjol Ingatkan Mahasiswa KKN Jaga Etika Bermedia Sosial, Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi

UIN Imam Bonjol Ingatkan Mahasiswa KKN Jaga Etika Bermedia Sosial, Pelanggaran Bisa Berujung Sanksi

UIN Imam Bonjol mengingatkan 2.530 mahasiswa KKN menjaga etika bermedia sosial. Pelanggaran dapat dikenai sanksi akademik hingga UU ITE.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer