Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Mewirausahakan Birokrasi

N
Penulis: Novitri Selvia❯
ilustrasi. (JawaPos.com)
ilustrasi. (JawaPos.com)
Beberapa waktu belakangan masyarakat Indonesia baru saja disuguhkan dan dilibatkan dalam panggung pertunjukkan yang dinamakan pilkada serentak. Di mana, tempat pasangan aktor utama dengan tim suksesnya berupaya memanej impresi (management of impression) masyarakat pemilih melalui seperangkat pertunjukan berupa pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho dan spanduk yang bertebaran di berbagai lokasi.

Hal ini menimbulkan kesemarakan dan kemeriahan sehingga aktivitas ini sering pula disebut pesta demokrasi. Di samping menampilkan alat peraga kampanye, para aktor dan tim juga melakukan sosialisasi langsung ke tengah masyarakat untuk menyakinkan mereka yang pantas dipilih menjadi pemenang konstestasi pilkada.

Ibarat di sebuah panggung drama yang berharap penonton (audience) memberikan tepuk tangan, sedangkan di panggung pilkada harapan itu dalam bentuk pencoblosan di bilik suara.

Pertunjukan pilkada seperti sebuah pertempuran yang terjadi tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi. Di dunia maya pertempuran lebih intensif dan sengit, karena dalam hitungan detik berita dan foto bisa terkirim cepat yang membuat anggota grup medsos terpolarisasi sebagai kelompok pendukung kontestan tertentu yang saling berhadap-hadapan.

Pertarungan akan sangat keras dan juga biasanya kasar apabila kelompok pendukung terpolarisasi ke dalam dua kelompok, seperti polarisasi cebong dan kampret waktu pilpres. Bisa dipahami untuk mengatasi keterbelahan itu Prabowo akhirnya bergabung pada kabinet Jokowi.

Dalam pilkada serentak kali ini, baik pilgub maupun pilbup dan pilwako benturan para pendukung tidak sekeras pilpres, salah satu penyebab bisa jadi mereka tidak terpolarisasi pada dua kutub, di samping skala pengelompokan jauh lebih kecil dibanding pilpres yang meng-Indonesia.

Pada hari Rabu 9 Desember 2020, akhir semua proses pertunjukan kontestasi pilkada dengan dilakukannya pencoblosan di bilik suara. Setelah pencoblosan dilakukan, para kontestan tinggal menunggu hasil dan takdir.

Kemajuan teknologi informasi sangat membantu menentukan dalam waktu cepat siapa yang jadi pemenang dan siapa yang menjadi pecundang melalui penghitungan sementara (quick qount).

Terlepas dari hasil yang diperoleh, semua kontestan yang bertarung patut diberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat mereka berkontestasi yang memerlukan investasi yang banyak baik materi, waktu, tenaga dan pikiran bahkan ada yang harus melepas jabatan yang disandang seperti menjadi anggota legislatif dan pegawai negeri sipil.

Harus diyakini bahwa mereka bertarung untuk meraih jabatan ini jauh dari maksud meraih kemuliaan dan keuntungan pribadi dan keluarga karena yang diperebutkan adalah posisi memikul beban publik.

Misi mereka lebih kepada menyakinkan para pemilih bahwa mereka yang paling tepat dan pantas memikul beban publik itu yang disampaikan melalui janji-janji politik di masa kampanye. Jadi para pencundang seharusnya bersyukur karena pada akhirnya tidak memikul beban publik dan janji-janji politik yang belum tentu mampu terpenuhi.

Menurut kelaziman para kontestan yang kalah seharusnya mengucapkan selamat kepada para pemenang untuk memperlihatkan karakter dan integritas yang baik dan berjanji ikut mendukung tim pemenang karena beban berat yang akan dipikul pemenang memikirkan kepentingan publik.

Pertunjukan sudah usai, biduak lalu kiambang bertaut artinya para pendukung sudah seyogianya kembali menyatu dan menghargai para pemenang setelah melalui proses yang panjang. Suara rakyat pemilih adalah mahkamah, hakim tertinggi yang memutuskan siapa yang dipercaya memerintah untuk satu periode waktu ke depan.

Para pemenang kontestasi dan para pendukungnya tidak perlu bergembira berlebihan (euphoria) karena yang dimenangkan itu adalah untuk memikul tanggung jawab publik yang amat berat dan merealisasikan janji-janji politik agar tidak menjadi dusta belaka.

Oleh karena itu, para pendukung harus bekerja keras membantu dan juga mengkritisi jalannya pemerintahan yang akan datang, sehingga visi, misi dan program kerja yang ditawarkan kepada para pemilih terwujud sepenuhnya untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

Sehingga, kepercayaan yang diberikan oleh pemilih dibayar dengan kerja-kerja kongkrit dan terukur tidak sekedar retorika belaka. Pemimpin yang baik tentunya yang bisa melakukan perubahan-perubahan konstruktif dan terukur sehingga tercapai kemajuan fisik dan kemajuan yang bersifat non fisik.

Oleh karena itu, kemampuan seorang menerjemahkan perubahan lingkungan strategis menentukan keberhasilannya merumuskan perencanaan dan strategi pembangunan yang tepat.

Kemajuan itu tidak hanya tercapainya sasaran pembangunan, tetapi juga berkembangnya budaya birokrasi atau pemerintahan yang lebih baik, sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sekadar memberi inspirasi bagi para pemenang konstetasi pilkada serentak di Sumbar, disarankan membaca buku dan gagasan Osborne dan Gaebler (1992) tentang mewirausahakan birokrasi (reinventing government) dalam bentuk mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik yang patut menjadi rujukan disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal.

Bisa jadi tidak semua gagasannya yang kompatibel dengan kondisi birokrasi di Indonesia. Gagasan itu muncul sebagai respon terhadap kondisi di tahun 1980 an di mana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Amerika Serikat sangat rendah.

Dari 11 Bab yang tertulis di buku tersebut secara singkat hal yang penting bisa dituliskan disini adalah langkah-langkah yang diusulkan agar pemerintah berjalan efektif serta terbangunnya budaya birokrasi yang tidak kaku seperti birokrasi tradisional sehingga perlu ditransformasikan semangat wirausaha ke dalam birokrasi tersebut.

Langkah pertama menurut mereka adalah bagaimana melahirkan pemerintahan yang mengarahkan bukan yang mengatur dengan banyak melakukan dialog dan membangun kemitraan bersama pihak swasta untuk melaksanakan program-program pelayanan.

Langkah kedua adalah menempatkan pemerintah sebagai milik masyarakat dengan mengutamakan memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya terciptanya masyarakat mandiri dan kompeten dan tidak terlalu bergantung pada peran pemerintah. Langkah ketiga perlunya pemerintah yang kompetitif yang berarti terjadinya persaingan dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.

Langkah keempat adalah perlunya dilakukan perubahan dalam tata kerja sistem pemerintahan yang digerakkan oleh misi ketimbang oleh peraturan. Misi memandu arah kebijakan pemerintah, termasuk menyusun anggaran dan personalia. Langkah kelima bagaimana membangun pemerintahan yang berorientasi hasil dengan mengukur kepuasan pelanggan, tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas lingkungan.

Selanjutnya, langkah keenam adalah membangun pemerintahan atau birokrasi yang berorientasi pelanggan, yaitu berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pelanggan bukan kebutuhan birokrasi dalam pelayanan.

Langkah ketujuh adalah menciptakan pemerintahan yang lebih bertitik berat kepada menghasilkan daripada membelanjakan, hal ini adalah wujud kongkrit pemerintahan wirausaha tersebut.

Langkah ke delapan adalah menciptakan pemerintahan yang antisipatif terhadap kemungkinan perubahan lingkungan sehingga bertindak cepat dan mempersiapkan diri terhadap keadaan yang akan terjadi berdasarkan data dan kecenderungan yang terjadi pada saat tertentu.

Langkah kesembilan adalah membangun pemerintahan yang mengutamakan desentralisasi hal ini merupakan buah dari kemajuan teknologi sehingga pemerintahan bisa bekerja lebih efektif, lebih inovatif, lebih fleksibel dan memberi semangat kerja yang tinggi.

Langkah ke sepuluh adalah bagaimana membangun pemerintahan yang berorientasi pasar di mana kebijakan-kebijkan yang diambil mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi meningkatnya peran masyarakat dalam usaha, oleh karena itu pengembangan budaya wirausaha mutlak dila ukan.

Kesepuluh langkah yang ditawarkan Osborne dan Gaebler tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terbangun budaya pemerintah yang baik dan berprestasi.

Setelah pertunjukan pilkada sudah usai, dan para pemenang sudah ditasbihkan, sudah saatnya dimulai memikirkan strategi dan rencana program kerja untuk membangun pemerintahan yang baik dan berprestasi. Selamat bekerja sang pemenang, buktikan danrealisasikan janji-janji. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Novitri Selvia
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Membangun Bisnis Dimulai dari Membangun Diri

Membangun Bisnis Dimulai dari Membangun Diri

Membangun bisnis tidak cukup dengan modal, tetapi juga membutuhkan karakter, keberanian, pembelajaran, pengelolaan keuangan, dan dukungan keluarga.

Mahasiswa Akuntansi Kaji Bisnis Kopi Solok Radjo

Mahasiswa Akuntansi Kaji Bisnis Kopi Solok Radjo

Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi melaksanakan kegiatan Field Trip

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer