Korona “Mengeksekusi” Pelaksanaan UN

(Gonjang-ganjing Sekitar Pasca-UN Dihapus)

Polemik ujian nasional UN akhirnya dieksekusi oleh korona. Walaupun secara formal dan kasat mata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memutuskan untuk membatalkan UN, namun wabah pandemi virus yang mematikan itu ibarat malaikat maut pencabut nyawa manusia termasuk mencabut nyawa Ujian Nasional.

Sebenarnya polemik tentang penghapusan UN ini sudah lama bergema di dunia pendidikan di Negeri tercinta ini. Pro-kontra terkait Ujian Nasional ini sudah menahun, namun selalu ditantang oleh yang pro status quo UN.

Ketika Mas Menteri, julukan Nadiem Makarim, baru menjadi orang nomor satu di Kemendikbud sudah terbesit niat menteri nyentrik yang cerdas ini untuk meniadakan UN. Hanya saja, karena penantangnya masih punya sisa kekuatan sehingga diundur satu tahun lagi. Nah, ketika datang wabah virus korona kesempatan bagi menteri yang mengelola SDM untuk lebih awal membatalkan pelaksanaan UN ini. Sangat tepat dikatakan bahwa eksekutor pembatalan UN sebenarnya Covid-19 alias virus korona.

Tulisan ini membahas terkait rugi laba UN dibatalkan dan prediksi perkembangan kualitas pendidikan di masa depan. Penulis membahas vokus pada siapa yang sebenarnya yang diuntungkan dengan dibatalkannya UN ini? Siapa yang dirugikan? Apa dampak penghapusannya terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia?

Setiap kebijakan seorang pejabat pemerintah, pasti akan menimbulkan pro-kontra. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Proyek besar pelaksanaan UN merupakan kemasukan royalti bagi pejabat yang berwenang yang melaksanakannya. Mulai dari menteri sampai ke guru yang melaksanakan di sekolah. Percetakan, pejabat terkait, pihak ketiga yang bekerjasama dalam pelaksanaan UN adalah pihak pihak yang diuntungkan selama ini. Pihak pihak inilah selama ini yang selalu menantang UN dibatalkan, terutama yang terlibat langsung dan ketibaan rezeki.

Mereka ini sekarang tidak bisa berkutik lagi karena alasan kementerian ada virus korona yang mengancam. Pihak pialang UN kehabisan akal untuk menantang pembatalan ini setelah virus korona megancam. Mereka jadi bungkam. Maka, Mas Menteri menjadi bertambah amunisinya untuk meujudkan ambisinya untuk membatalkan UN tahun ini.

Keputusan membatalkan UN ini, sebagai senjata bagi kementerian untuk mengalihkan anggaran ke kegiatan lain, sekaligus menyingkirkan status quo dan kesempatan bagi pejabat baru untuk memberdayakan orang orang yang seide dengannya untuk bekerja sama. Dengan sendirinya, secara halus kementerian mengingkirkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan kementeriannya sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berarti.

Kita berharap nuansa politik ini tidak kentara dalam pengambilan keputusan di Kemendikbud. Mudah-mudahan yang ditonjolkan perubahan peningkatan mutu yang lebih baik dari sebelumnya.

Menteri cukup cerdas membaca kondisi dan menggunakan momen-momen tertentu untuk mengembangkan ide-idenya. Mantan bos Gojek ini, tidak kehilangan akal dalam melahirkan gagasan gagasannya untuk melakukan revolusi pendidikan di negeri ini. Secara politik dan kemerdekaan mengembangkan pemikiran dalam bentuk aplikatif Menteri Nadiem diuntungkan.

Kita belum belum yakin apakah program Menteri Pendidikan sekarang ini berhasil atau tidak. Kita belum bisa memastikan apakah tujuannya tercapai atau tidak? Yang jelas orang yang berbeda pendapat bisa dijinakkan dan program-programnya terus melaju di bawah komando menteri muda ini.

Penulis berpendapat, secara royalti pihak yang selama ini berwenang untuk mengelola UN merasa dirugikan, sementara para pakar yang idealis, baik guru maupun dosen merasa dapat angin segar untuk mengembangkan ide-ide-nya di bidang pendidikan yang selama ini tidak bisa bergerak dan berkembang, karena terbelenggu oleh administrasi yang kaku dan tidak efektif.

Dampak Penghapusan UN terhadap Kualitas Pendidikan

Seandainya program Kemendikbud penghapusan UN jalan, maka, ada harapan baru yang akan bisa menggenjot ketertinggalan kita selama ini, antara lain; uang negara bisa lebih efektif digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, sehingga SDM kita bisa lebih kompeten.

Waktu siswa kita tidak habis hanya mengikuti ujian sehingga mereka punya kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan keahlian yang akan digelutinya, sehingga mereka lebih efektif belajar, berdaya guna, dan menyenangkan dalam mempersiapkan masa depannya.

Yang akan dikejar siswa dan mahasiswa bukan nilai dan ijazah, tetapi karakter dan keahlian. Siswa akan vokus ke keahlian sebagai bekal hidup, bukan pada rutinitas yang membuat mereka tereksploitasi yang hasilnya belum jelas.

Bisnis pendidikan yang selama ini mengarah pada memberikan simbol-simbol, sertifikat, ijazah, gelar, pangkat, jabatan akan beralih pada peningkatan kualitas diri personal, keterampilan, keahlian yang berdaya guna sesuai kebutuhan hidup dan perkembangan zaman.

Orang lebih menghargai keahlian dari pada pangkat dan jabatan. Masyarakat akan lebih diberdayakan dalam mengelola anggaran dan pelaksanaan proses pendidikan sebagai dampak dari penglihan anggaran UN yang dibatalkan. Itupun kalau kementerian berniat baik untuk memperbaiki negeri ini. Dan sebagai pemerhati pendidikan juga harus mengontrol dan mengawasi.

Jadi, dengan dihapusnya UN membuat dunia pendidikan kita yang selama ini terbelenggu olehnya membuat pelaku pendidikan, para ahli, dan praktisi pendidikan tidak leluasa merupakan harapan masa depan untuk kemajuan dunia pendidikan yang lebih baik sesuai tuntunan dan tantangan zaman, tanpa mengabaikan karakter baik bangsa yang telah diwariskan oleh pendahu republik ini. Semoga…! (*)

*Yunardi Sikumbang – Pengawas Senior Dinas Pendidikan Kota Padang