Spin-off Bank Nagari (Syariah)

215

Oleh : Dr. Suharizal, Advokat/Konsultan Hukum

Keputusan konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 30 November 2019 adalah cacat yuridis, dan mendesak untuk segera dibatalkan.

Mengapa cacat yuridis dan harus dibatalkan.? Pertama, Kepala daerah yang “bertindak” selaku Pemegang saham pada Bank Nagari tidak dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan institusi DPRD masing-masing. Saham tiap-tiap daerah kabupaten/kota dan propinsi adalah dalam bentuk penyertaan modal pemerintahan daerah di Bank Nagari yang dilegalkan melalui sebuah Peraturan Daerah. Modal dimaksud adalah modal daerah, bukan modal Kepala Daerah. Benar Bank Nagari adalah perusahaan, namun modalnya berasal dari daerah. Sehingga tidak cukup hanya melihat Bank Nagari dari sisi regulasi hukum perusahaan semata. Ini kekeliruan yang harus diluruskan.

Sebagai contoh misalnya Kota Padang. Melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018 Pemko Padang menambah penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp75 milyar. Anggaran ini jelas melalui proses penganggaran dalam sistem APBD yang dibahas dan disahkan bersama DPRD. Tentunya di dalam APBD itu sendiri ada pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat. Jika kemudian Kepala Daerah ikut menyetujui perubahan core business Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah (baca; konversi) jelas harus mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing daerah. Secara sederhana dapat disimpulkan pada bank konvensional prinsip keuntungan memakai sistem bunga dengan asumsi selalu untung, takkan pernah merugi. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, fee dan margin keuntungan. Terlepas dari embel-embel “syariah”, perbedaan model penyertaan modal daerah ini adalah sesuatu yang amat prinsip untuk mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing daerah.


Cukup beralasan bagi DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, atau bahkan mengusulkan pemberhentian masing-masing Kepala Daerah-nya yang telah membubuhi tanda tangan persetujuan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah tanggal 30 November 2019. Tegas Pasal 67 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan perundang-undangan.

Kedua, dengan modal yang berasal dari kantong-kantong APBD, maka modal dimaksud adalah barang milik daerah. Bukan dibawah kekuasaan Kepala Daerah semata. Berbagai regulasi keuangan daerah mengatur bahwa penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Artinya konversi Bank Nagari menjadi Nagari Syariah harus tunduk dengan “aturan main” yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga:  Konversi Bank Nagari ke Syariah Optimal Berdasarkan Riset Terkini

Ketiga, dasar berdirinya Bank Nagari sebagai bank konvensional adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-undang ini mengatur tujuan dari pendirian bank milik daerah adalah untuk pembiayaan pembangunan daerah.  Pola untuk “untung-rugi” yang dalam core business bisnis bank Syariah tidak sejalan dengan core business bank pembangunan daerah yang dikehendaki Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1962.

Sadar atau tidak, munculnya wacana Bank Nagari Syariah dua tahun terakhir tak lebih karena Bank Nagari “dihantui” ultimatum dari Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mewajibkan paling lambat tahun 2023 nanti, Bank Umum Konvensional seperti Bank Nagari yang memiliki Unit-unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai aset mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya wajib melakukan pemisahan UUS-nya menjadi Bank Nagari Syariah (BUS). Pada tahun 2023, Bank Nagari harus menyatakan arah dan metode yang dipilih, apakah melakukan pemisahan (spin-off) dimana terdapat Bank Nagari dan Bank Nagari Syariah, atau melaksanakan konversi terhadap UUS yang dimilikinya. Tidak seperti Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, atau seperti terbentuknya BNI Syariah, pengelola korporasi Bank Nagari tidak mau “berkeringatan” banyak, mereka lebih memiliki jalan mengubah (baca; konversi) dari Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah.

Spin-off adalah langkah yang lebih “aman” ditempuh oleh Bank Nagari hari ini. Bank Nagari sebagai bank konvensional tetap berjalan seperti biasa, sementara unit bisnis syariah yang sudah ada hari ini dipisahkan dari induknya dan berdiri sendiri. Bila bank Nagari (konvensional) tidak mau “berkeringat” lagi mengurus Unit-unit Usaha Syariah (UUS) nya, alternatif model spin-off yang lain dapat dengan cara menyerahkan unit-unit syariah yang sudah ada hari ini untuk dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Mengacu kepada Udang-undang  Perbankan Syariah dan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk Bank Syariah.

Sekarang, kita menunggu sikap dari para kepala daerah yang menjabat hari ini untuk membatalkan hasil RUPS-LB tanggal 30 November 2019, tentunya juga melalui forum yang sama. Mari kita tunggu. (***)