Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mewujudkan Kembali Nagari sebagai Desa Adat

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Photo
Photo
Kartoni

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unand

Nagari merupakan salah satu bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Jika ditelisik lebih dalam, Nagari yang ada saat ini bukanlah bentuk Nagari seperti yang pernah ada jauh sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terkenal dengan falsafah Nagari Bapangulu, Luhak Bapangulu, Rantau Barajo.

Nagari yang eksis hari ini hanyalah sebagai sebutan lain dari Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,…” Penyeragaman sebutan nama Desa di seluruh Indonesia pada masa Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Desa telah merubah tatanan pemerintahan Nagari sebagai Desa Adat menjadi hanya sebagai Desa Administratif yang memisahkan urusan pemerintahan dan adat seperti saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkann filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ - Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Meskipun Nagari dimaksud adalah Nagari sebagai desa adat, namun setelah dua tahun sejak lahirnya Perda ini, belum ada satupun Nagari di Sumatera Barat ditetapkan sebagai Desa Adat. Padahal dengan menjadi Desa Adat tidaklah menghilangkan hak-hak Nagari sebagai Desa Administratif sama sekali seperti hak terhadap Dana Desa dari pemerintah pusat, justru akan mendapatkan alokasi dana dari Kementerian lain karena telah mendorong berkembangnya pelestarian nilai-nilai kebudayaan dan peningkatan pariwisata nasional dan daerah.

Nagari sebagai Desa Adat akan menyatukan antara urusan administrasi pemerintahan dan urusan adat istiadat sehingga dapat memperjuangkan hak otonomnya antara lain hak asal usul seperti, ka rimbo babungo kayu, ka sawah babungo ampiang, ka sungai babungo pasie, ka tambang babungo ameh, ka lawik babungo karang sebagai sumber kekayaan nagari untuk mensejahterakan masyarakat nagari (penguatan ekonomi masyarakat). Disamping itu Nagari akan mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola aset nagari dan hak ulayat yang ada di Nagari.

Selain itu, peningkatan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Parik Paga Dalam Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perda No. 7 Tahun 2018 akan menguatkan adat salingka nagari sebagai the way of life masyarakat Minangkabau.

Dalam Desa Adat, KAN juga dapat membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari berdasarkan adat salingka nagari secara bajanjang naiak batanggo turun sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan penegak hukum lain. Hal ini sesuai dengan falsasah adat Minangkabau, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana tagak sandirinyo. Artinya penyelesaian sengketa di Minangkabau dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat keluarga, kaum, dan nagari dengan bersendikan kepada agama yaitu Alqur’an dan Sunnah.

Konstitusionalitas pembentukan Nagari sebagai Desa Adat sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Dari pasal diatas, sejatinya Nagari sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Adat. Oleh sebab itu tidaklah beralasan jika pembentukan Nagari sebagai Desa Adat akan merugikan kepentingan masyarakat. Pembentukan Nagari sebagai Desa Adat tidaklah menghilangkan hak-hak Kapalo Nagari yang ada saat ini karena penunjukan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peralihan Perda No. 7 Tahun 2018 dilaksanakan setelah masa jabatan Kapalo Nagari/Wali Nagari (existing) habis. Pembentukan Nagari sebagai Desa Adat juga tidak mengubah jumlah nagari yang ada (existing).

Memang lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tidak serta merta dapat mengubah status Nagari dari Desa Administratif menjadi Desa Adat karena kewenangan pembentukan Nagari sebagai Desa Adat merupakan kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Akan tetapi, setidaknya Perda No. 7 Tahun 2018 merupakan payung hukum pembentukan Nagari sebagai Desa Adat oleh Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat.

Menurut Prof. Kurniawarman, pembentukan Nagari sebagai Desa Adat dapat dilakukan melalui penetapan perubahan status Nagari sebagai Desa Adat dengan langkah-langkah antara lain Pertama, pembentukan tim persiapan, Kedua, penyelenggaraan musyawarah secara bertingkat mulai dari nagari, kecamatan dan kabupaten/kota dan Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang Penetapan Perubahan/Peralihan Status Nagari menjadi Desa Adat.

Dikaitkan dengan pendapat Von Savigny, pembentukan nagari sebagai Desa Adat dapat dikatakan sebagai perwujudan volgeist (jiwa bangsa) karena merupakan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat yang bersifat unik dan genuine (asli) bangsa Indonesia. Dengan telah terpilihnya pasangan kepala daerah pada Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 lalu dapat dijadikan momentum yang tepat untuk segera mewujudkan kembali Nagari sebagai Desa Adat melalui Peralihan Status Nagari sebagai Desa Adat.

Terlebih bagi Bupati/Walikota yang menjadikan falsafah dan sandi adat “Adat Basandi Syara’–Syara’ Basandi Kitabullah” sebagai bagian dari visi pembangunan yang akan dicapai. Tentu dimulai pada tiga luhak tertua di Sumatera Barat, luhak tanah data, luhak agam dan luhak limo puluah yang telah memiliki pemimpin baru hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Novitri Selvia
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer