Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Dewan Pendidikan Sumbar
Sumbar dulunya adalah daerah tujuan pendidikan dan industri otak. Banyak tokoh nasional lahir dari Sumbar. Orang Sumbar pun disebut tokoh-tokoh pemikir. Sebut saja, M Yamin, Bung Hatta, Imam Bonjol dan Hamka. Masih banyak lainnya.
Kini, kemunduran pendidikan Sumbar disinyalir bisa terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Di mana, anak didik lebih banyak dihadapkan pada ”kebebasan” di dalam ruangan (in door) bersama budaya yang diperoleh dari informasi di tablet maupun handphone android melalui budaya asing dan berpeluang merusak budaya lokal.
Kemunduran tersebut bisa diperburuk lagi seiring keluarnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri melarang pihak sekolah menerapkan kebijakan lokal seperti, melarang mewajibkan anak didik berpakaian sesuai agamanya. Ke depan, kebijakan ini diyakini bisa melunturkan akhlak anak didik, dan semakin menjauhkan budi pekertinya dari ajaran Agama Islam yang sejak dulunya sudah dianut dan mengakar di Minangkabau.
Hal ini diperkuat lewat prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Pada gilirannya, tujuan pendidikan nasional dan provinsi/daerah pun tidak terwujud. Andaikan tujuan pendidikan Sumbar merosot, jelas untuk menggembalikan semua itu tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Rusaknya anak didik dan generasi didik Sumbar merupakan pekerjaan berat. Membahayakan bagi budaya Minangkabau.
Semua itu membutuhkan waktu lagi, energi, metode antisipasi lagi. Bahkan, butuh pengorbanan semakin besar memperbaiki dan mengembalikannya kepada kondisi sebelum pandemi Covid-19. Atau, sebelum SKB 3 Menteri yang terlanjur direalisasikan.
Selaku pendidik dan pelaku dunia pendidikan, penulis mengusulkan agar di masa pandemi Covid-19 ini lembaga pendidikan melalui dukungan orangtua mengawasi dan mengontrol anak-anaknya menggunakan fasilitas tablet dan handphone android (gadget) di rumah.
Jika diperlukan, pemprov, kementerian bekerja sama dengan penyedia layanan internet atau provider memblokir situs atau web yang membuat budaya Minang tergerus.
Begitu juga SKB 3 Menteri yang hari ini secara tegas ditolak banyak elemen masyarakat Sumbar dan daerah lainnya. Penulis berharap kepada lembaga pendidikan Sumbar untuk tidak langsung menerapkan kebijakan dalam SKB 3 Menteri tersebut.
Secara pribadi, penulis menyuarakan agar ketiga menteri kembali mencabut kebijakan SKB 3 Menteri tersebut yang jelas akan merugikan masyarakat Minangkabau yang selama otonomi daerah sudah menikmati kebebasan dimaksud.
Karena jika peserta didik belajar daring secara bebas akibat pandemi Covid-19 ini, ditambah SKB 3 Menteri yang memperlonggar atau melarang penyelenggaraan pendidikan menerapkan nilai agama dan kearifan lokal, maka hampir pasti berpengaruh negatif terhadap peserta didik dan menggerus nilai-nilai budaya Minangkabau.
Sehingga tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, tidak akan tercapai.
Dan tak kalah pentingnya perlu dibuka ruang untuk bermusyawarah terkait penolakan SKB tiga menteri ini, sehingga muncul kebijakan berbasis kebutuhan dan harapan masyarakat.
Seperti dipahami, bahwa pendidikan nasional dilaksanakan sejak sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi.
Salah satu program yang dijalankan pemerintah dalam mendukung program pendidikan nasional ini adalah wajib belajar 12 tahun, yang mana pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas.
Hal ini tentunya dilakukan agar seluruh generasi penerus bangsa dapat menerima dan mengikuti pendidikan yang layak, sesuai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Penting bagi semua orang/warga untuk mengetahui tujuan pendidikan nasional tersebut sebagai proses evaluasi untuk sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Mengingat, pendidikan salah satu faktor sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, maka pengawasan saat pandemi Covid-19 dan pencabutan SKB 3 Menteri mendesak dilakukan. Wallahu’alam. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




