Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

(Wartawan Padang Ekspres)
Hanya dua perkara yang bisa membuat si “Anak Rantau” dipastikan pulang ke kampung halamannya. Pertama musibah dan kedua Hari Raya Idul Fitri. Kedua kutup ini memiliki daya magnet yang sangat kuat bagi anak rantau untuk menginjakkan kakinya kembali ke kampung halaman.
Masih terbayang di pelupuk mata ini bagaimana “Ratok si Anak Rantau” ketika melewati Lebaran Idul Fitri 1441 H yang lalu di perantauan. Video-video pendek dengan backsound ba ibo hati yang viral di jagad medsos memperlihatkan kepada kita betapa sedihnya anak rantau yang tak bisa mudik Lebaran akibat pembatasan pergerakan manusia demi membatasi penyebaran Covid-19.
Kala itu sejumlah wilayah perbatasan dijaga dan jika ditemukan ada pemudik yang nekat disuruh berbalik arah. Namun tak jarang pula ada yang tetap nekat dan bersedia dikarantina selama 14 hari asalkan tetap dapat pulang kampung. Semuanya itu semata-mata demi melepas kerinduan dan tak jarang pula pulang karena memang sudah tertumpu hidup di tanah rantau.
Kini gambaran dan larangan itu kembali terjadi. Untuk kedua kalinya dalam dua tahun berturut turut larangan mudik diberlakukan (1441 H dan 1442 H). Pertimbangannya tetap sama yakni demi membatasi dan mengurangi penyebaran wabah virus Covid-19. Tak ada yang salah dengan prinsip dan kehati-hatian pemerintah itu. Sebab, dengan sudah membatasi pergerakan manusia saja wabah terus memangsa, apalagi tak dibatasi tentu akan jauh lebih luar biasa penyebarannya.
Penulis mencoba berbaik sangka saja. Pasalnya di sejumlah negara, wabah Covid-19-nya kembali mengganas termasuk juga kita di Indonesia. Sejumlah provinsi yang semula sudah jadi wilayah kuning kini kembali naik kelas ke zona oranye. Apakah ini yang dimaksud dengan gelombang kedua atau masih tetap masih dalam rentang gelombang pertama. Satu hal yang pasti sejak masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020 yang lalu, Covid-19 tak kunjung mereda.
Efektifkah pembatasan tersebut? Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Faktanya selama pembatasan, wabah Covid-19 tetap memangsa dan jumlah warga yang terpapar pun tergolong tinggi. Sebaliknya selama memberlakukan pembatasan (PSBB, red) malah ekonomi bangsa dan kita di Sumatera Barat hancur berantakan.
Ekonomi Indonesia tumbuh minus begitu juga dengan Sumatera Barat. Negeri ini terjerumus dalam jurang resesi sampai saat ini. Ekonomi masih kontraksi –0,74 persen. Hidup terasa kian berat. Pendapatan terus melorot, konsumsi pun kian terbatas. Kita terpaksa harus "mengetatkan pinggang". Beli yang penting penting saja, sepanjang bisa menunda kita tunda, sepanjang ada pengganti yang lebih murah maka ambillah yang lebih murah.
Kondisi yang sama juga terjadi untuk kita di ranah Minang ini. Pemberlakuan PSBB telah menjadi buktinya nyata memporak-porandakan ekonomi. Sumbar ketiga terburuk pertumbuhan ekonominya di awal awal Covid-19 dan hingga saat tak kunjung mampu memulihkan diri. Q1/2021 ekonomi Sumbar masih kontraksi –0,16 persen. Sementara jumlah warga yang terpapar Covid-19 dari waktu ke waktu terus merangkak naik.
Seiring berjalannya waktu dan berlakunya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pembatasan mulai dikurangi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan ketat. Ekonomi mulai sedikit membaik, meskipun masih terkurung di jurang resesi. Warga yang terpapar pun mulai melandai pertumbuhannya. Seperti menemukan sebuah harapan, pemerintah pun mempercepat pelaksanaan vaksin.
Pelaksanaan vaksin secara nasional harus kita akui menghadirkan harapan baru. Asa untuk melepas rindu setelah "terbelenggu" selama 730 hari bakal bisa ditunaikan. Namun apa hendak dikata, "Agak di awak, Angguak di nan kuaso", mendekati Ramadhan pemerintah kembali menerbitkan regulasi melarang mudik Lebaran seiring menanjaknya warga yang terpapar Covid-19.
Kini pupus sudah harapan anak rantau untuk melepas kerinduan akan tanah kelahiran. Hilang sudah kesempatan untuk mudik Lebaran di kampung halaman pada Idul Fitri 1442 H ini. Anak rantau terpaksa harus kembali menahan rindu dan Lebaran di perantauan.
Penulis tak ingin berlarut-larut dengan kesedihan itu karena penulis pun "marantau dibaliak bandua" (merantau dekat, red). Penulis hanya ingin mengajak kita semua untuk jernih melihat realita mudik itu sendiri. Penulis melihat penerapan protokol kesehatan secara ketat jauh lebih efektif daripada membatasi dan mengunci pergerakan manusia.
Pemberlakuan uji swab, rapid dan rapid antigen bahkan kalau perlu kartu vaksin menjadi syarat utama bagi warga ingin berpergian dan mudik Lebaran.
Sebetulnya kebijakan itu sudah dijalankan dan hasilnya bisa kita rasakan. Semuanya menjadi terukur dan mudah untuk men-tracking. Kenapa untuk mudik Lebaran itu tidak diberlakukan?
Janganlah kita memandang mudik itu hanya sebatas wadah mobilisasi wabah dari rantau ke ranah. Kita juga mesti arif melihat mudik itu sendiri bak dua sisi mata uang. Ada manfaat dari sisi ekonomi daerah dan juga ada risiko kian mewabahnya Covid-19.
Coba jugalah melihatnya dari sisi positif dengan catatan berlakukan ketat protokol kesehatan. Baik selama dalam perjalanan mudik maupun selama berada di kampung halaman. Kalau perlu pelaksanaan Shalat Idul Fitri mesti memenuhi standar protokol kesehatan. Bagi yang tak melaksanakan bubarkan saja. Jadikan saja protokol kesehatan menjadi salah satu tugas utama Panitia Hari Besar Islam (PHBI) di tingkat nagari dan jorong.
Penulis melihat ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari mudik ini. Baik secara historikal maupun dalam perspektif ekonomi. Secara historikal dan prinsip ba rirayo di kampuang adalah bagian dari kehidupan rang Minangkabau yang sudah berjalan secara turun-temurun dan tak akan pernah hilang. Pepatah Minang mengatakan tradisi ini "tak kan lapuak dek hujan dan tak kan lakang dek paneh".
Ada nilai dan spirit yang tersirat dari mudik itu sendiri. Melalui mudik inilah seorang anak rantau memperbaharui spirit juang untuk bertarung kembali di tanah rantau. Ibaratkan sebuah program aplikasi di dunia IT, mudik tak ubahnya sebuah peristiwa "refresh" spirit dan perjuangan untuk kembali bertarung di tanah rantau.
Selain itu mudik juga merupakan perwujudan kembali ke posisi asal. Merantau itu tak ubahnya seorang musafir yang sedang berjuang di negeri orang. Cepat atau lambat si musafir tentu akan kembali jua ke tanah asal. Tak akan pernah seorang anak Minang merantau kekal atau "Marantau Cino" (merantau dan tak akan pulang lagi ke negeri asal).
Dari kontek ekonomi, mudik juga tak kalah penting. Di tengah "kesulitan" bangsa ini untuk me-rebound pertumbuhan ekonomi ke zona positif, mudik bisa menjadi salah satu solusi, walaupun diyakini tak akan menghasilkan ungkitan besar.
Bangsa ini sudah setahun lebih terjerumus dalam lubang resesi. Pertumbuhan ekonomi bangsa tak kunjung pernah menyentuh titik zero sebagai angka netral. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan termasuk menggulirkan stimulus dengan dana mencapai ribuan triliunan rupiah.
Fakta membuktikan untuk memulihkan ekonomi bangsa tak bisa hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat pun sebagai pelaku utama ekonomi harus ikut bangkit dan turut memulihkan ekonomi bangsa agar tak terlalu lama terjebak dalam jurang resesi.
Mudik termasuk salah satu detonator yang mampu menggerakkan roda ekonomi. Kita bisa bayangkan jutaan warga di perantauan mudik ke kampung halaman (secara nusantara). Berapa uang yang dihabiskan untuk memobilisasi diri, keluarga dan barang bawaannya untuk sampai di kampung halaman.
Tidak itu saja, berapa banyak uang yang akan berputar selama mereka dalam perjalanan dan berada di kampung halaman. Mulai dari bahan bakar minyak atau tiket pesawat terbang, hingga kebutuhan makan dan minum selama dalam perjalanan. Itu baru dari sisi mudik belum lagi arus baliknya.
Selama berada di kampung halaman pun si anak rantau juga akan mengeluarkan uang, termasuk ketika mendadak jadi wisatawan lokal seperti lazimnya Lebaran-lebaran sebelumnya.
Kekuatan dan kehadiran orang rantau di kampung halaman ini secara ekonomi tak bisa kita nafikan. Walau tadi kita bicara normatif tentang pengeluaran, setidaknya data sudah menunjukkan. Mudik akibat bencana di tahun 2009 pascagempa besar 30 September 2009 adalah bukti nyata. Anak rantau pulang melihat dan membantu saudaranya, ekonomi Sumatera Barat tak butuh waktu lama untuk menggeliat dengan cepat. Artinya, secara ekonomi mudik bukan hanya sebatas tradisi namun juga memiliki nilai ekonomi.
Kini kita ambil sajalah jalan tengah, janganlah kita terlalu paranoid dengan korona. Lepaskanlah "dahaga" anak rantau. 730 hari bukanlah waktu yang singkat. Jangan "paksa" lagi si anak rantau menunggu 365 hari lagi. Cobalah mengerti dan memahami "Ratok si Anak Rantau". Biarkanlah mereka mudik dan melepas kerinduan kepada kampung halamannya dengan catatan berlakukan protokol kesehatan dengan ketat.
Begitu juga untuk dunsanak di kampung halaman, jangan pernah menganggap diri kita terbebas dari Covid-19. Fakta menunjukkan hari ini Covid-19 tak lagi dominan mewabah di tanah rantau, tapi warga di kampung halaman pun sudah banyak yang terdampak wabah. Sekali-kali biarkanlah anak rantau mudik dengan syarat menjalankan protokol kesehatan secara ketat.(*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

