
Epidemiolog Universitas Andalas
Narasi yang berbeda, antara Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Surat Edaran (SE) Pemprov Sumbar, menurut saya, membuktikan pemahaman risiko dan potensi risiko tidak sama antara ulama dan umara.
Seharusnya bersinergi, mengambil keputusan yang tepat, bukan untuk menyenangi semua pihak, tetapi dapat dipahami semua pihak dan masyarakat.
Terlepas dari itu, evaluasi peningkatan kasus dan diikuti perubahan zona, tidak diantisipasi dari awal akan ada "event" besar seperti mudik, Ramadhan & Idul Fitri 1442 H.
Pembatasan aktivitas keagamaan, sosial dan lainnya menjadi konsekuensi yang harus dijalankan oleh kepala daerah dalam pengendalian Covid-19.
Ambigu itu terjadi ketika shalat Ied tidak dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di lapangan, sedangkan larangan mudik lokal tidak dilarang.
Padahal, rangkaian berlebaran itu juga kegiatan berkunjung/ bersilaturahmi keluarga. Ini juga menjadi potensi risiko ke depan yang diikuti pelarangan mudik lokal yang tidak dilarang di awal.
Tidak dipungkiri, sebagian perantau sudah curi start masuk ke Provinsi Sumbar. Secara epidemiologi, ini juga bisa diurai, apakah kasus yang berkembang sekarang ini dari kasus import (luar provinsi) atau antar kabupaen/ kota. Jika ini dianalisis dengan benar, hasil ini bisa jadi pertimbangan dalam melakukan pembatasan lokal maupun antar-provinsi.
Ambigu selanjutnya, ketika kebijakan meniadakan pelaksanaan ibadah shalat Ied di masjid dan di lapangan, dibandingkan aktivitas pelaku usaha menjelang Lebaran.
Bisa dilihat faktanya di lapangan, bagaimana ramainya pasar, coffee shop, mall pada bulan Ramadhan ini dan jelang Lebaran serta abainya masyarakat menerapkan prokes setiap beraktivitas.
Di dalam pola pengendalian wabah, menjadi pertanyaan, dari mana kontribusi kasus ini? Ini yang harus dijelaskan. Lalu, siapa dan kapan kasus itu terjadi? Ini yang harus diurai dan dikomunikasikan kepada ulama dan umara sehingga bisa menilai dan memahami dengan bijak sebelum kebijakan diambil.
Agar, potensi risiko di masjid/ mushalla tidak dibanding-bandingkan "apple to apple" dengan tempat publik yang lain (pasar, mall, coffee shop, dll). Kalau pemerintah paham dan ulama paham risiko serta potensi risiko masing-masing, satu kata sikap yang akan dikeluarkan.
Terlepas dari semua itu, kita tidak bisa memprediksi pandemi ini akan berakhir kapan. Lebaran tahun ini menjadi pelajaran yang kedua bagi kita di Sumbar. Semua yg dilakukan adalah ikhtiar, kepercayaan masyarakat juga harus dibangun. Kedisiplinan penerapan prokes terus diupayakan. Jangan lelah untuk ini.
Varian baru jelas ancaman bagi kita,. Di Pulau Sumatera sudah teridentifikasi, hanya tinggal menunggu waktu ke depan karena orang terus bergerak tanpa adaptasi yang ketat.
Intervensi kebijakan yang dibuat, juga menunjukan ketidakpercayaan pemerintah kepada masyarakat. Bahwa masyarakat dinilai tidak mampu beradaptasi dalam menerapkan prokes dengan berbagai aktivitas.
Dan, ini juga bisa sebaliknya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seolah-olah tebang pilih dalam melakukan pembatasan berbagai aktivitas. Termasuk dari sisi panutan, tidak menjadi contoh bagi masyarakat dalam penerapan prokes di lapangan.
Jika Sumbar mau belajar dari tahun lalu, seharusnya ledakan kasus menjelang Lebaran ini bisa diantisipasi.
Prediksi atau estimasi yang dibuat juga sebagai ikhtiar kita. Jangan abai dan bisa mendeteksi dari awal.
Tentu kita tidak berharap pandemi ini akan panjang sampai tahun depan. Berharap pemerintah lebih responsif dan komprehensif menilai dan bijak dalam membuat kebijakan pengendalian Covid-19 kedepan.
Jika tidak, lama kita akan keluar dari kondisi ini. Tiap tahun berulang dengan pola pengendalian yang sama, tidak efektif dijalankan dan berdampak terhadap kesakitan dan kematian.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




