Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Latar Belakang Konversi Bank Nagari

p
Penulis: padek❯
Photo
Photo
Dedy Ihsan

Direktur Utama Bank Nagari periode 2016-2020


Konversi Bank Nagari menjadi bank umum syariah (BUS) telah diputuskan pada RUPSLB 30 November 2019 yang lalu. Sambutan sangat positif saat itu mengalir dari elemen masyarakat dan beberapa kemunitas di Sumatera Barat. Dukungan ini dapat dipahami karena adanya “prinsip adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah” yang berlaku di Minangkabau.


Namun banyak juga yang kurang sependapat dengan konversi tersebut, dengan berbagai alasan, di antaranya bahwa selama ini peggunaan produk-produk bank umum konvensional (BUK) sudah sangat familier dan tidak ada masalah.


Di samping itu, pangsa pasar bank konvensional jauh lebih besar dari pangsa bank syariah di Sumbar,  bahkan di Indonesia. Kenapa harus diubah? Pandangan inipun bisa diterima.


Namun, pada RUPSLB tanggal 23 Juli 2021 yang lalu, keputusan konversi Bank Nagari tersebut ditunda sampai pada Januari 2023. Bahkan muncul gagasan untuk melakukan pemisahaan unit usaha syariah (UUS) di Bank Nagari menjadi Bank Syariah sendiri, sehingga Sumbar nanti akan memiliki dua bank, konvensional dan syariah. Alternatifnya, unit usaha syariahnya bergabung dengan bank syariah lain.


Tulisan ini tidak akan membahas “pro-kontra” konversi Bank Nagari, tetapi lebih kepada apa yang menjadi alasan putusan konversi ke syariah pada 30 November 2019 tersebut.


Sebagai pelaku sejarah pada saat itu dengan posisi sebagai Direktur Utama, saya paham betul apa yang menjadi latar belakangnya.


Sebelum sampai pada putusan konversi, telah dilakukan survei terlebih dahulu untuk mengukur preferensi nasabah mengenai pilihan bank konvensional atau syariah oleh dua lembaga yang kredibel, yakni Universitas Dharma Andalas dari lokal-Sumbar, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dari tingkat nasional.


Sasaran respondennya adalah semua pemangku kepentingan, seperti manajemen, pengurus, karyawan, nasabah, non-nasabah, semua kepala daerah dan kepala legislatif baik provinsi maupun kabupaten-kota.


Hasil penelitian dari kedua lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa memang tidak semua kelompok responden sependapat dengan konversi.


Ada kelompok-kelompok responden yang sangat setuju, tapi kelompok lain juga menyatakan sebaliknya. Namun, arahnya sungguh condong kepada putusan konversi.


Di sisi lain, pada saat bersamaan juga dilakukan studi banding ke Bank Aceh dan Bank NTB yang telah melakukan perubahan operasionalnya ke syariah.


Aceh berbeda kondisinya dengan Sumbar, karena di sana ada “qanun” yang mewajibkan semua bank di Aceh untuk beroperasi dalam bentuk syariah.


Untuk itu, kajian dilaksanakan juga ke NTB, lantaran keadaannya mirip dengan di Sumbar, sebab tidak ada kewajiban dari pemerintahnya kepada perbankan sebagaimana yang berlaku di Aceh.


Kedua bank tersebut memerlukan waktu rata-rata selama empat semester untuk melakukan peralihan operasional ke syariah, dan pada saat itu kinerja juga menunjukkan penurunan. Ini bisa dimaklumi karena energi, waktu, tenaga, dan pikiran banyak tercurah ke proses konversi, sehingga berkurang fokus kepada operasional. Namun, kinerjanya setelah itu mulai memperlihatkan hasil yang cukup impresif.


Kesimpulan dari kedua hasil survei dan studi banding diatas ditampilkan pada saat RUPSLB Bank Nagari pada 30 November 2019, dan juga disampaikan proyeksi data keuangan Bank Nagari beberapa tahun ke depan apabila dilakukan konversi. Data ini dibuat berdasarkan analisa empiris dan argumentasi rasional.


Diperkirakan proses peralihan tersebut perlu waktu paling lama sekitar tiga semester, bahkan bisa lebih cepat karena vendor TI dan chart of account yang dipakai Bank Nagari sama dengan di Bank Aceh dan Bank NTB.


Bakal ada penghematan waktu di sini, kira-kira bisa sampai enam bulan. Setelahnya, kinerja Bank Nagari juga akan membaik signifikan.


Kemudian juga dipaparkan potensi perbankan syariah di Sumbar khususnya dan di Indonesia umumnya. Trennya positif, walaupun pangsa pasarnya masih di bawah 10 persen.


Ini bisa dimengerti karena jumlah bank umum syariah masih belum banyak, bila dibandingkan dengan bank konvensional. Artinya mesinnya masih jauh lebih kecil dari bank konvensional.


Sekalipun BUS ini tumbuh tinggi dari segi persentase, tapi dari sisi volume akan tetap sedikit, karenanya pangsanya akan selalu lebih rendah dari BUK.


Sebaliknya, walaupun BUK tumbuh rendah dari persentase tapi volumenya akan sangat banyak, yang pada gilirannya pangsanya akan tetap besar.


Akhirnya, dapat disampaikan bahwa putusan konversi Bank Nagari ke syariah pada 30 November 2019 yang lalu didasarkan pada data-data, kajian, analisis yang logis, dan dilakukan secara professional. Artinya tidak ada kepentingan yang berlainan.(*)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KAI Gandeng Bank Nagari, Perluas Peluang Pembayaran Tiket Kereta Api

KAI Gandeng Bank Nagari, Perluas Peluang Pembayaran Tiket Kereta Api

KAI dan Bank Nagari menjajaki integrasi layanan perbankan untuk memperluas pilihan pembayaran tiket kereta api bagi masyarakat SumBar.

Bank Nagari Borong 12 Penghargaan Nasional, Dirut Gusti Candra dan Zilfa Efrizon Raih Apresiasi

Bank Nagari Borong 12 Penghargaan Nasional, Dirut Gusti Candra dan Zilfa Efrizon Raih Apresiasi

Bank Nagari meraih 12 penghargaan dari tiga ajang nasional di bidang human capital, CSR, transformasi digital, dan layanan keuangan digital.

Bank Nagari Salurkan CSR Rp110 Juta untuk 211 Siswa Berprestasi di Dharmasraya

Bank Nagari Salurkan CSR Rp110 Juta untuk 211 Siswa Berprestasi di Dharmasraya

Bank Nagari Cabang Pulau Punjung menyalurkan dana CSR Rp110 juta untuk membantu 211 siswa berprestasi di Dharmasraya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer