Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Entah apa kesalahan sopir tidak dibahas, apakah memang polisinya menilang dengan ketentuan biasa, juga tidak dijelaskan. Tapi, juga diberitakan polisi yang menilang sekarung bawang telah “dicopot”.
Saya teringat memang sering kalau polisi salah, maka cara penanganannya “dicopot”. Setelah itu, publik tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya.
Oleh Prof Hermawan Sulistio kriminolog asal LIPI, meminta agar kepolisian lebih
menuntaskan sehingga tatkala pembersihan yang dilakukan oleh Kapolri baru bisa lebih sekalian mengupayakan secara mendasar.
Bagi saya cara dan memberitakan pencopotan tidak saja dilakukan oleh Polri. Sampai-sampai di tubuh BUMN pun berita pencopotan pegawai atau direksi sangat mudah, dan seolah-olah yang menggantikannya bersih.
Tetapi, Sosiolog dari UI membahas model pencopotan tidaklah menjawab tantangan perbaikan korupsi. Dia mesti didalami apakah kondisi korupsi ini merupakan kultur atau struktur, atau kombinasinya.
Jika kultur juga perlu didalami apakah ulah oknum individual atau sudah mengakar? Saya tambahkan apakah banyaknya korupsi di bawah, atau di top managemen atau berbentuk balok.
Apalagi jika dilihat dalam konteks struktur. Banyak variabelnya, bisa saja proses seleksi yang tidak benar, bisa kompensasi yang kecil dan timpang, atau kenaikan pangkat yang juga berbiaya.
Sepertinya, semua struktur mengena untuk didalami. Lakukanlah kajian yang benar-benar mengungkap masalah struktur dan budaya korupsi di kepolisian.
Bagi saya yang telah membina mata ajar ini lebih 15 tahun lamanya, maka kepolisian adalah salah satu badan yudikatif yang mendapat sorotan penting, di samping kejaksaan dan kehakiman.
Judiciary agency memang mesti tidak main-main jika juga ingin mempercepat proses perbaikan korupsi, apalagi badan seperti KPK yang menjadi sorotan yang luar biasa.
Kerupsi oleh oknum polisi yang diberitakan menilang sekarung bawang tentu memalukan.
Mirip dengan banyak hasil diskusi lepas saya dengan sopir travel yang juga sering memberikan uang pelicin ketika ada razia di tengah jalan agar lepas.
Prosesnya macam-macam cerita dari dulu sampai sekarang. Mulai dari berpura-pura membawa tas yang isinya surat-surat yang di dalamnya uang bervariasi.
Tengah malam razia perbatasan yang memaksa sopir travel (ilegal) juga mengeluarkan biaya. Itu bukan rahasia. Kadang marak kadang hilang timbul tenggelam.
Mengurus berbagai macam juga ada yang marak di pemerintahan. Ketika sidak dilakukan, biasa akan ketahuan kecuali sidaknya dibocorkan. Memang instrumen gaji rendah dinyatakan sebagai biang. Tapi, tidak juga mengingat korupsi bukanlah banyak pada level pegawai rendah.
Gaya hidup yang melebihi kapasitas sebagai pegawai pemerintah membuat tuntutan demikian terjadi. Mulanya memang bisa tidak terkontaminasi, namun karena di sekeliling dilihat dan didengar, maka cara licik kemudian ditiru dan bisa jadi membudaya.
Cobalah periksa berbagai bidang khususnya soal perizinan di bidang tanah, bangunan dan sejenisnya banyak ketemu hal demikian. Jadi, saya sepakat agar perbaiki struktur yang parah di bidang judiciary agency atau legislatif atau bidang-bidang lainnya. Semoga bisa masalah korupsi ini mereda. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




