Perppu Covid-19 dan Potensi Korupsi

Wabah virus korona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah membuat negara dalam kondisi darurat. Bahkan, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 12 Tahun 2020 untuk menetapkan wabah ini sebagai Bencana Nasional. Dalam memberikan rasa aman dan jaminan kepada para pengambil kebijakan dalam bidang keuangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun, Perppu Covid-19 mendapat banyak tanggapan dan kritikan dari masyarakat karena beberapa pasalnya dianggap tidak tepat hingga anggapan akan berpotensi memunculkan “penunggang gelap”. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) hingga 16 April 2020, sudah menerima 2 (dua) permohonan uji materi atas Perppu Covid-19 ini.

Uji materi tentu akan berkejaran dengan waktu karena obyek sengketa akan hilang apabila Perppu Covid-19 disahkan menjadi UU oleh DPR. Berlakunya perppu memiliki waktu terbatas karena cepat atau lambat, perppu akan dimintakan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk UU harus menilai secara obyektif ada tidaknya kondisi kegentingan yang memaksa dalam sebuah perppu (Maria Farida Indrati Soeprapto:1998). Disamping itu, menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan secara prinsip, Perppu sudah dapat berlaku dan mengikat sejak diterbitkan meski belum mendapat persetujuan DPR. Bahkan, memiliki kedudukan setingkat UU seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 namun jika tidak disetujui DPR, maka Perppu harus dicabut seperti diatur Pasal 52 UU No.12 Tahun 2011.

Ketentuan Kontroversial

Jika dibaca setidaknya ada 4 (empat) hal dalam perppu tersebut yang tergolong kontroversial antara lain pertama, kerugian yang diakibatkan disebut bukan kerugian negara. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 27 Ayat (1) Perppu Covid-19 yang menjelaskan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Hal ini tentu terlalu premature karena bisa saja timbul korupsi di dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

Kedua, terkait petugas yang tidak boleh dipidanakan dan digugat secara perdata, dimana Pasal 27 Ayat (2) Perppu Covid-19 menjelaskan bahwa anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.

Frasa “itikad baik” dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Covid-19 tentu sulit dibuktikan. Sebab, pembuktiannya tentu sangat subjektif andaikan terjadi permasalahan hukum nantinya. Sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi pembuat kebijakan untuk seakan mendapat impunitas, dimana kata “impunity” sendiri berasal dari bahasa Latin “impunitas” yang berasal dari akar kata “impune” yang artinya tanpa hukuman. Ketentuan ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Maka berdasarkan itu, siapapun di mata hukum memiliki kedudukan yang sama termasuk penyelenggara negara.

Ketiga, segala keputusan tidak boleh di gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ini disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (3) bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Keempat, mencabut fungsi anggaran (budgeting) DPR, hal ini berdasarkan Pasal 28 Perppu Covid-19 yang menjelaskan bahwa pada saat Perppu ini mulai berlaku Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan perppu ini. Hal ini tentu paradoks padahal, fungsi anggaran (budgeting) DPR diatur dan dijamin konstitusi.

Potensi Korupsi

Pemerintah memutuskan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya meliputi Rp75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun perlindungan social, Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Hal ini melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah (kompas.com).

Besarnya anggaran yang disiapkan untuk bencana Covid-19 perlu mendapat perhatian serius. Salah satu aspek penting yang harus dicegah dalam pengelolaan dana saat bencana yaitu munculnya potensi korupsi penyalahgunaan dana bencana. Potensi korupsi dalam penggunaan anggaran Covid-19 antara lain dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa seperti pembelian gedung yang tidak penting, pengadaan mobil ambulans baru, dan jumlah alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan pembelian. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang ataupun dana bantuan Covid-19 semakin terbuka lebar karena Perppu Covid-19 memberi hak imunitas dari gugatan perdata dan tuntutan pidana bagi pihak-pihak yang melaksanakan perppu. Hal ini terlihat dari kasus pelanggaran yang dilakukan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Modusnya, mengirimkan surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat seluruh Indonesia agar bisa membantu perusahaannya.

Kajian KPK mengidentifikasi sejumlah modus dan potensi korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Modus-modus tersebut antara lain persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang dan jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana. Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah adaya konflik kepentingan (conflict of interest). Menurut Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara yang disusun oleh KPK menjelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Untuk itulah menarik menunggu putusan MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal kontroversial dalam Perppu Covid-19. (*)

*Helmi Chandra SY – Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta/Peneliti Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI)