Konversi Tidak Ada Hubungan dengan Penyertaan Modal

233
Miko Kamal. (IST)
Miko Kamal

Legal Governance Specialist

Heran pula saya. Ada pengamat hukum yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 November 2019 cacat yuridis. Alasannya, kepala daerah yang ‘bertindak’ selaku pemegang saham pada RUPSLB itu tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing.

Bagaimana ini sebenarnya dalam pandangan hukum perusahaan? Terutama hukum perusahaan pelat merah (Badan Usaha Milik Daerah, BUMD)?

Mari saya mulai dengan pelajaran paling dasar. Pelajaran yang biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa yang baru masuk ke fakultas hukum. Kira-kira di semester 3.


Pertama, BUMD adalah korporasi. Sekarang, bentuk BUMD ada 2: perusahaan umum daerah (perumda) dan perseroan daerah (perseroda). Modal perumda tidak terbagi ke dalam saham-saham. Bulat, berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bentuk ke 2 (perseroda), modalnya terbagi ke dalam lembaran saham. Minimal, 51% sahamnya dimiliki oleh 1 daerah.

Kedua-keduanya adalah entitas bisnis. Itu kata hukum. Bukan kata saya. Lihatlah Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD (PP BUMD). Makanya, PP BUMD sangat ingin betul semua BUMD dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (TKPB).

Yang dimaksud dengan TKPB adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Keputusan memberlakukan TKPB di BUMD ada kisah yang melatarinya. Selama ini banyak BUMD yang jadi sapi perahan. Alih-alih meraup untung, BUMD justeru banyak yang merugi. Bahkan, lebih parahnya, menjadi beban keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Kedua, salah satu sebab rusaknya pelat merah karena bercampur-baurnya bisnis dan politik dalam pengelolaan BUMD. Sejak beberapa waktu belakangan, muncul kesadaran dari beberapa pengelola negara: BUMD harus dijauhkan dari pengaruh politik.

Aksi politik dibedakan dengan aksi korporasi. Dibuatlah garis demarkasi yang jelas dan tegas. Aksi politik dibatasi hanya pada 2 hal. Yaitu, pada saat pendirian perusahaan dan yang kedua pada saat penyertaan modal.

Dalam praktik, kedua kejadian hukum itu ditandai dengan diproduksinya 2 peraturan daerah: peraturan daerah pendirian dan peraturan daerah penyertaan modal. Sebagaimana diketahui, menurut hukum, peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah.

Hanya dua itu. Tidak lebih. Selebihnya, DPRD tegak di luar saja. Menonton dari jauh. Paling dekat di tribun tertutup VIP. Makanya, dalam rapat umum pemegang saham, baik tahunan maupun luar biasa, yang diundang itu kepala daerah selaku pemegang saham wakil (acting shareholder) saja.

Bagaimana jika terjadi penyelewengan di BUMD? DPRD berhak, bahkan harus, memangil kepala daerah.

Direksi BUMD tidak boleh dipanggil. Membolehkan DPRD memanggil direksi dan komisaris BUMD sama halnya dengan mengizinkan penonton VIP masuk lapangan menunjuk-ajari pemain layaknya pelatih. Padahal, tempat duduk penonton VIP dan pelatih saja sudah beda. Penonton VIP duduk di tribun, pelatih duduk di bench pinggir lapangan.

Baca Juga:  Pemajuan Kebudayaan Nagari

Saya yakin, yang saya sampaikan ini agak ganjil bagi pembaca yang budiman. Selama ini, praktiknya memang tidak begitu. Praktik terlongsong banyak sekali terjadi di BUMD kita.

Penonton VIP sering benar bertindak seolah-olah pelatih. Sekarang saya sampaikan. Hingga ini ke atas itu jangan dipraktikkan lagi. Itu kalau kita mau berhukum dengan baik dan benar. Kalau tidak, lanyau sajalah. Dimana sampainyalah.

Garis demarkasi tegas dan jelas itu termaktub di dalam Bab II PP BUMD. Lebih jelasnya, bacalah Pasal 2 dan 3. Dalam konteks Bank Nagari, Pasal 3 ayat (2) menjelaskannya dengan sangat baik: ‘Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan’.

Keputusan apa saja yang bisa diambil oleh kepala daerah? Banyak sekali. Ada 11 poin banyaknya. Salah satunya adalah perubahan anggaran dasar. Dalam konteks konversi Bank Nagari, anggaran dasar yang ada sekarang akan berubah seiring dengan berubahnya Bank Nagari dari bentuk konvensional ke bentuk syariah.

Saya garis bawahi, menurut hukum, perubahan itu selesai di tangan kepala daerah selaku acting shareholder saja. Terlalu berlebihan DPRD ditarik-tarik melompati garis demarkasi yang sudah dibuat. Memaksa masuk, siap-siaplah disemprit wasit. Itu kalau wasitnya berani dan mau.

Ups, mungkin saya keliru juga. Keliru memahami alur pikir pengamat hukum itu. Nampaknya, beliau menganggap perubahan bentuk konvensional Bank Nagari ke bentuk syariah sama dengan penyertaan modal. Padahal, itu dua hal yang sama sekali berbeda.

Penyertaan modal diatur di dalam Pasal 21 PP BUMD, yaitu untuk pendirian BUMD; penambahan modal BUMD; dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain (ayat 1).

Ketiga hal itu (penyertaan modal) harus ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 21 ayat 5 PP BUMD). Sementara itu, perubahan anggaran dasar diatur di dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a serupa yang sudah saya bahas di bagian atas.

Kalau begitu, agar sama-sama enak, frekuensi harus disamakan dulu: apakah konversi Bank Nagari ke bentuk syariah merupakan penyertaan modal atau perubahan anggaran dasar?

Menurut hukum, itu adalah perubahan anggaran dasar. Bukan penyertaan modal. Perbuatan hukum penyertaan modal sudah selesai ketika DPRD masing-masing kabupaten/kota menyetujui penyertaan modal daerahnya ke perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (atau nama lain).

Kalau frekuensi mau disamakan, selesailah diskusinya. Bersalam tinju kita setelah itu. Yakin saya itu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Akhirnya, saran saya hanya satu: pembaca atau siapa saja agar memejamkan mata barang 3 menit saja begitu selesai membaca tulisan ini.

Ketika mata sudah nyalang, mudah-mudahan mata anda benar-benar terbuka melihat dan memahami kebenaran hukum yang saya sampaikan.(*)